Analisis Mashlahat Terhadap Kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dalam Permendagri No.109 Tahun 2019 Terkait Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Perkawinan Tidak Tercatat Dikota Banjarbaru

Abstract

Pernikahan di bawah tangan menjadi salah satu problem pernikahan karena tidak memiliki kekuatan hukum akibat tidak mempunyai akta otentik sebagai bukti sahnya pernikahan, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan di masa depan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerapan kebijakan pemberlakuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh pasangan nikah siri untuk pengurusan administrasi kependudukan, seperti penerbitan kartu keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Tujuan penelitian untuk menganalisis terkait  penerbitan kartu keluarga perkawinan tidak tercatat dengan menggunakan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak, berdasarkan perspektif prinsip mashlahat dan memberikan solusi yang tepat tanpa mengesampingkan peraturan pencatatan perkawinan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Untuk pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi kepada lima Kepala KUA di Kota Banjarbaru. Hasil wawancara penulis dengan informan menunjukkan bahwa SPTJM memiliki peran sebagai solusi alternatif sementara yang sejalan dengan prinsip Maqashid Syariah yaitu mempermudah masyarakat dalam memperoleh hak administrasi kependudukannya dalam menerbitkan kartu keluarga guna mendukung kelancaran berbagai kebutuhan administratif dan akses layanan sosial dengan tetap memperhatikan keabsahan data dan pencatatan perkawinan sesuai ketentuan berlaku.