Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory

Sosiologi Hukum Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia: Antara Kepastian Hukum, Keadilan Sosial, Dan Realitas Sosial

Muhammad Haddad — 2026-10-09

Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang mengkaji hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma tertulis yang mengatur perilaku manusia, tetapi juga sebagai institusi sosial yang keberadaannya dipengaruhi oleh nilai, budaya, struktur kekuasaan, dan perkembangan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, penerapan hukum menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kesenjangan antara peraturan dan praktik, ketimpangan akses terhadap keadilan, hingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Artikel ini bertujuan menganalisis kedudukan sosiologi hukum dalam memahami efektivitas hukum serta menjelaskan pentingnya pendekatan sosial dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kepustakaan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa keberhasilan hukum tidak cukup diukur berdasarkan kelengkapan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus dinilai dari kemampuan hukum dalam menjawab kebutuhan masyarakat, memberikan perlindungan yang setara, serta mewujudkan keadilan substantif. Oleh karena itu, sosiologi hukum memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan hukum Indonesia yang responsif, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Konstruksi Logika Hukum Islam Dalam Pembagian Bersama Pascaperceraian Bagi Istri Yang Tidak Bekerja (Studi Pustaka)

Al Vaya Fitria — 2026-10-09

Artikel ini mengkaji konstruksi logika hukum Islam dalam pembagian harta bersama pasca perceraian bagi istri yang tidak bekerja secara formal. Persoalan utama yang diangkat adalah apakah istri yang tidak berkontribusi secara finansial tetap berhak memperoleh bagian harta bersama, serta bagaimana prinsip keadilan dan Maqashid Syariah digunakan dalam menilai kontribusi istri terhadap kelangsungan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, kaidah fikih, dan konsep Maqashid Syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menetapkan pembagian harta bersama sebesar 50:50 bagi mantan suami dan istri, sepanjang tidak ada perjanjian lain; ketentuan ini berlaku tanpa membedakan apakah istri bekerja atau tidak. Dalam logika hukum Islam, istri yang mengurus rumah tangga, mengasuh anak, dan mendukung suami tetap memiliki kontribusi yang bernilai hukum, sehingga perannya tidak boleh diabaikan hanya karena tidak menghasilkan pendapatan. Oleh karena itu, pembagian harta bersama sebaiknya tidak dipahami secara kaku sebagai pembagian formal, melainkan harus ditempuh melalui penafsiran yang berorientasi pada keadilan substantif, kemaslahatan keluarga, perlindungan hak istri, dan perlindungan harta (ḥifẓ al-māl). Artikel ini menyimpulkan bahwa istri yang tidak bekerja tetap berhak atas harta bersama dan berpotensi memperoleh porsi yang lebih besar apabila kontribusi domestiknya serta kondisi ekonominya setelah perceraian dipertimbangkan oleh hakim.

Penggunaan Penalaran Deduktif Dalam Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Hukum Perjanjian Indonesia

Raudatun Nisa — 2026-10-17

Asas kebebasan berkontrak sebagaimana diakaomodasi dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata memberikann otonomi bagi para pihak untuk meruuskan substansi perjanjian. Namun, kebebasan ini bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan wajib tunduk pada limitasi normatif seperti syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata) serta pembatasan kausa terlarang (Pasal 1337 KUHPerdata). Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan penalaran deduktif dalam menganalisis batasan asas kebebasan berkontrak serta menguji korelasi antara norma hukum umum, dan kesepakatan para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis secara deskriptif-analitis berbasis logika soligisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penalaran deduktif berperan krusial dalam menghubungkan norma hukum abstrak dengan kasus konkret secara logis dan sistematis. Pengujian deduktif membuktikan bahwa consensus para pihak tidak dapat mengesampingkan larangan hukum yang bersifat memaksa, serta membantu membedakan syarat keabsahan subtansial dengan formalitas administratif. Dengan demikian, penalaran deduktif memastikan bahwa asas kebebasan berkontrak diterapkan secara terstruktur tanpa mengabaikan batas-batas hukum positif di Indonesia.

Gaya Hidup Childfree Di Kalangan Pasangan Muda Gen Z : Perspektif Hukum Keluarga Islam

Nadia Putri — 2026-10-24

Penomena childfree yaitu pilihan untuk tidak memiliki anak semakin menjadi topik hangat di antara pasangan muda dari Generasi Z. Pilihan ini dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti kecemasan terhadap keadaan ekonomi, keisapan mental, pengembangan karir, dan situasi sosial yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena gaya hidup childfree dalam pandangan hukum keluarga islam dengan pendekatan Maqashid Syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Pustaka dengan pendekatan deskriftif kualitatif. Data yang dikumpulkan dari buku, jurnal akademik, dan berbagai sumber lain yang relevan dengan fenomena childfree serta hukum islam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa untuk tidak mempunyai anak ecara permanen tanpa alasan yang sesuai dengan syariat dianggap tidak sejalan dengan prinsip menjaga keturunan (hifz al-nasl) yang merupakan salah satu tujuan pernikahan dalam islam. Namun, islam memberikan fleksibelitas untuk menunda kehamilan jika ada alasan kuat, seperti kondisi Kesehatan yang dapat membahayakan keselamatan ibu. Oleh karena itu fenomena childfree haus diteliti dengan bijaksana dengan memperhatikan tujuan pernikahan, kemaslahatan keluarga, serta keeimbangan antara hak indivifu dan kewajiban dalam kehidupan pernikahan.

KESALAHAN DAN MENS REA DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANALISIS KOMPARATIF LEGAL MAXIM ACTUS NON FACIT REUM NISI MENS SIT REA DAN KAIDAH HUKUM ISLAM AL-UMURU BI MAQASHIDIHA

Nendena Rizki Adinda — 2026-10-26

This article compares the common law maxim actus non facit reum nisi mens sit rea with the Islamic legal maxim al-umūru bi maqāṣidihā in the context of fault and criminal liability. The comparison is timely following the entry into force of Law Number 1 of 2023 (the National Criminal Code) on 2 January 2026, whose Article 36 codifies the principle of no punishment without fault through intention and negligence, while Aceh applies Qanun Number 6 of 2014 on Jinayat Law. This is qualitative normative legal research using statutory, conceptual, and functional comparative approaches, with data obtained through library research on primary and secondary legal materials. The findings show that the two maxims are not equivalent but converge on the principle that a culpable mental state is a prerequisite for just punishment. They meet on gradations of fault, the recognition of excusing conditions, and caution in proof. They differ in function: mens rea is a technical-procedural doctrine proven by inference from facts, whereas the maxim on intention is an ethical-teleological principle with both worldly and otherworldly dimensions. Equivalence between categories is also imprecise; for example, syibh al-'amd cannot simply be equated with negligence. The maxim on intention may serve as an evaluative benchmark for exceptions to the fault principle, such as strict liability and corporate liability, as a conceptual proposal that still requires testing.

Pengungkapan Masalah Rumah Tangga Di Media Sosial: Analisis Penalaran Hukum Islam Antara Menjaga Aib Dan Mencari Perlindungan

Achmad Baihaqi — 2026-10-28

Pengungkapan masalah rumah tangga di media sosial menimbulkan persoalan mengenai hubungan antara menjaga privasi pasangan dan mencari perlindungan dari tindakan yang merugikan. Artikel ini mengkaji dasar hukum, menguji argumentasi yang digunakan, dan merumuskan pertimbangan untuk menilai batas pengungkapan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sumber kajian meliputi ayat Al-Qur’an, hadis sahih, pembahasan al-Nawawi tentang gibah yang dibolehkan, Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, serta literatur akademik. Hasil analisis membedakan kebenaran informasi dari pembenaran untuk menyebarkannya. Kewajiban menjaga aib maupun tujuan mencari perlindungan tidak cukup menjadi dasar kesimpulan tanpa pemeriksaan keadaan konkret. Pengaduan Hindun binti Utbah mendukung pengungkapan untuk memperoleh petunjuk dan pemenuhan hak, tetapi tidak otomatis membenarkan penyebaran kepada publik tanpa batas. Artikel ini mengusulkan enam pertimbangan, yaitu tujuan yang dapat dibenarkan, dasar faktual, kemampuan penerima untuk membantu, kebutuhan dalam keadaan nyata, kesebandingan informasi yang dibuka, serta dampak yang dapat diperkirakan. Pertimbangan tersebut merupakan perangkat analisis, bukan fatwa baru yang mengikat. Pengaduan terbatas dan publikasi kepada khalayak perlu dinilai secara berbeda.