Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory

The Influence of Intellectual Capital and Environmental, Social, and Governance (ESG) Disclosure On Company Value

2026-02-11T09:00:56+00:00

This study aims to empirically examine the influence of Intellectual Capital (IC) and Environmental, Social, and Governance (ESG) disclosure on company value within the context of the evolving global capital market in 2026. As traditional financial metrics increasingly fail to capture the full spectrum of corporate worth, non-financial drivers such as intangible assets and sustainability commitments have gained prominence. Using a quantitative approach and panel data analysis, this research investigates how efficient management of human, structural, and relational capital, combined with transparent ESG reporting, signals superior corporate quality to investors. The study utilizes the Value Added Intellectual Coefficient (VAIC™) model to measure IC and ESG scores based on global reporting standards. Preliminary findings suggest that both IC and ESG disclosure positively and significantly impact company value, as measured by Tobin’s Q. Furthermore, the abstract emphasizes that in a digital and socially conscious economy, the synergy between intellectual prowess and ethical governance serves as a critical determinant of long-term financial performance and market valuation.

Menelaah Ijma Ulama tentang Crypto Currency dari Sudut Pandang Kaidah Muamalah Al-Aslu Fil Muamalah Ibahah

2026-01-03T11:38:14+00:00

The rapid development of blockchain technology and cryptocurrency has generated significant legal challenges within Islamic commercial law, particularly in determining the permissibility of digital financial instruments that were unknown in classical fiqh literature. This article aims to examine the legal status of cryptocurrency based on the fiqh maxim al-aslu fil muamalah ibahah and to analyze the implications of the ulama consensus established during the 2021 Ijtima’ Ulama of the Indonesian Council of Ulama (MUI). This study employs a normative legal research method using conceptual, typological, and comparative approaches. Cryptocurrency is systematically categorized into five types: utility tokens, security tokens, asset-backed tokens, decentralized finance (DeFi) tokens, and non-fungible tokens (NFTs), each analyzed through definitional, operational, sharia compliance, and ijma-based perspectives. The findings demonstrate that cryptocurrency cannot be assessed through a generalized legal judgment but must be evaluated differentially according to its function, characteristics, and underlying assets. Utility tokens and security tokens may be considered permissible when they fulfill the requirements of lawful commodities, provide tangible benefits, and avoid elements of gharar, maysir, and riba. In contrast, purely speculative cryptocurrencies lacking clear utility or asset backing tend to conflict with Islamic legal principles. This study affirms the continued relevance of al-aslu fil muamalah ibahah as a methodological framework for addressing contemporary digital financial innovations while maintaining adherence to maqasid al-shariah and legal prudence.

Etika Kekuasaan dalam Islam di Tengah Algoritmisasi Otoritas Politik Digital

2026-01-30T14:03:06+00:00

The expansion of digital technology has transformed political power from institutional arenas into algorithmic spaces that subtly yet extensively shape public opinion, legitimacy, and obedience. In this setting, political authority is no longer determined solely by constitutional mandate, but increasingly by visibility, popularity, and the ability to control digital information flows. Islam, as an ethical tradition that conceives power as a trust, provides a normative framework to interpret and critically assess this transformation. This article examines Islamic ethics of power within the context of algorithmic political authority, emphasizing principles of justice, moral responsibility, and the limitation of power. Using a conceptual-normative approach, the discussion highlights the tension between algorithmic logic driven by attention and Islamic ethical demands for integrity and public welfare. The analysis suggests that without ethical grounding, digital power risks generating symbolic manipulation and the erosion of truth, which fundamentally contradict Islamic values of honesty and accountability. Accordingly, Islamic ethics of power can serve as a critical horizon for envisioning a more humane and responsible model of digital political governance.

Analisis Hukum Penyalahgunaan Merek Terkenal Dalam Peredaran Produk Palsu Di Marketplace

2026-01-03T13:38:28+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum terkait penyalahgunaan merek terkenal dalam peredaran produk palsu di marketplace. Fokus penelitian mencakup mekanisme perlindungan hukum terhadap merek terkenal, bentuk pelanggaran yang terjadi, dan upaya penegakan hukum yang dilakukan pihak berwenang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-sosial, melalui studi literatur peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan praktik penegakan hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan merek terkenal dalam marketplace semakin meningkat seiring dengan perkembangan perdagangan elektronik. Perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia telah diatur secara tegas, namun masih terdapat kendala dalam implementasi dan pengawasan, terutama terkait identifikasi produk palsu dan penegakan sanksi. Penelitian ini memberikan rekomendasi penting bagi penguatan mekanisme hukum, peningkatan literasi masyarakat, serta peran aktif marketplace dalam mencegah peredaran produk palsu.

Pandangan Tokoh Agama Banjarmasin Terhadap Keabsahan Penyaluran Zakat Digital

2026-01-03T14:06:53+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat para tokoh agama terhadap keabsahan penyaluran zakat digital di Kota Banjarmasin. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur dan studi kepustakaan. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan tokoh agama di Kota Banjarmasin serta data sekunder yang bersumber dari literatur fikih, fatwa, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran zakat secara digital dinilai sah selama rukun dan syarat zakat terpenuhi, terutama terkait niat, kepemilikan harta secara sempurna, serta penyerahan hak kepemilikan kepada mustahik. Zakat digital dipandang sebagai inovasi muamalah yang dapat diterima berdasarkan prinsip kemaslahatan. Meskipun demikian, masih terdapat kekhawatiran terhadap potensi penipuan dan ketidakjelasan lembaga pengelola zakat. Oleh karena itu, para tokoh agama menekankan pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS, LAZISNU, dan LAZISMU guna menjamin keabsahan, keamanan, dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Metode Istinbāt Dalam Fatwa DSN-MUI: Kajian Normatif Terhadap Pendekatan Nass Dan Maqāsid

2026-01-04T00:05:50+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode istinbāṭ yang digunakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam menetapkan fatwa-fatwa ekonomi syariah, khususnya melalui pendekatan naṣṣ dan maqāṣid al-syarī‘ah. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual dan analitis terhadap teori-teori ushul fikih klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DSN-MUI menerapkan pola istinbāṭ integratif, yaitu menempatkan nass sebagai dasar hukum utama dalam menentukan kehalalan atau keharaman suatu transaksi, sementara maqāṣid al-syarī‘ah digunakan untuk memahami kemaslahatan dan relevansi hukum dalam konteks perkembangan ekonomi modern. Dalam telaah penerapannya, DSN-MUI berhasil memadukan kedua pendekatan tersebut dalam berbagai fatwa, termasuk Fatwa No. 116/DSN-MUI/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, yang menunjukkan bahwa metode istinbāṭ DSN-MUI mampu menjawab persoalan kontemporer tanpa keluar dari prinsip dasar syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode istinbāṭ DSN-MUI memiliki relevansi penting dalam pengembangan hukum Islam modern di Indonesia, karena selain menjaga kepastian hukum berbasis nash, juga memberi ruang adaptasi melalui maqasid sehingga fatwa dapat diterapkan dalam sistem keuangan nasional secara komprehensif dan berkelanjutan.

Identifikasi Kendala Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Pendaftaran Hak Merek Pada UMKM (Studi Kasus Usaha Mebel, Makanan Ringan Dan Kuliner)

2026-01-04T00:25:36+00:00

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kendala serta merumuskan strategi peningkatan kesadaran pendaftaran hak merek pada pelaku UMKM, dengan fokus pada tiga sektor: mebel, makanan ringan, dan kuliner. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kasus pada tiga UMKM di Loktabat Utara, yaitu OGY Mebel, Marindu Pisang, dan Ayam Geprek Ahmad Nafis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi logo usaha, dan dokumentasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran UMKM terhadap pentingnya pendaftaran merek masih bervariasi. OGY Mebel telah mendaftarkan mereknya karena memahami manfaat perlindungan hukum, sementara Marindu Pisang dan Ayam Geprek Ahmad Nafis belum mendaftarkan merek akibat beberapa kendala, seperti anggapan usaha masih kecil, kurangnya pengetahuan, serta persepsi biaya pendaftaran yang dianggap tinggi. Analisis terhadap logo menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM memiliki identitas visual yang berpotensi untuk didaftarkan, namun konsistensi penggunaan dan kualitas desain masih perlu diperkuat. Penelitian merekomendasikan strategi peningkatan kesadaran melalui edukasi intensif, pendampingan pendaftaran, penguatan identitas merek, serta program fasilitasi pendaftaran kolektif bagi UMKM. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan pelaku usaha dalam memperkuat perlindungan merek di sektor UMKM.

Kesadaran Dan Perlindungan Hukum Merek Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM): Studi Empiris Terhadap Pelaku Usaha Kuliner Di Kota Banjarbaru

2026-01-04T00:46:58+00:00

Merek merupakan salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki peran strategis bagi keberlangsungan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, dalam praktiknya masih banyak pelaku UMKM yang belum mendaftarkan mereknya karena keterbatasan pengetahuan, biaya, dan persepsi bahwa perlindungan merek belum menjadi kebutuhan mendesak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap perlindungan hukum merek, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pendaftaran merek, serta menganalisis implikasi hukum dari merek yang tidak terdaftar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, melalui wawancara langsung terhadap beberapa pelaku UMKM kuliner di Kota Banjarbaru, yaitu usaha Jancuan, Mang Ipung, dan Es Dawet Sukawati. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan tingkat pemahaman dan sikap pelaku UMKM terhadap pentingnya pendaftaran merek. UMKM yang telah lama beroperasi cenderung lebih menyadari risiko hukum dan memilih untuk mendaftarkan mereknya, sementara UMKM yang baru berdiri atau berskala kecil masih menganggap pendaftaran merek belum prioritas. Faktor utama penghambat pendaftaran merek meliputi kurangnya informasi mengenai prosedur, biaya pendaftaran, serta rendahnya sosialisasi dari pemerintah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesadaran hukum merek pada UMKM belum sepenuhnya terinternalisasi dalam tindakan nyata. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah dalam memberikan edukasi, pendampingan, dan kemudahan akses pendaftaran merek guna memperkuat perlindungan hukum serta meningkatkan daya saing UMKM.

Tinjauan Fikih Terhadap Praktik Jasa Pembersihan Mobil Tanpa Permintaan Di Lampu Merah Fly Over Banjarmasin

2026-01-04T01:17:01+00:00

Fenomena jasa pembersihan kaca mobil di lampu merah fly over Banjarmasin merupakan bentuk aktivitas ekonomi masyarakat yang muncul akibat keterbatasan akses terhadap lapangan pekerjaan formal. Praktik jasa ini umumnya dilakukan tanpa adanya permintaan atau kesepakatan terlebih dahulu dari pengendara, sehingga menimbulkan persoalan hukum terkait akad, kerelaan, dan status imbalan yang diterima. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jasa pembersihan mobil tanpa permintaan tersebut ditinjau dari perspektif fikih muamalah, khususnya berkaitan dengan akad ijarah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan tokoh agama, serta dokumentasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jasa pembersihan mobil tanpa permintaan tidak memenuhi rukun dan syarat akad ijarah karena tidak adanya akad atau kesepakatan di awal, tidak adanya izin dari pemilik kendaraan, serta tidak terpenuhinya unsur kerelaan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, praktik tersebut dinilai tidak sah sebagai transaksi muamalah menurut hukum Islam. Adapun uang yang diberikan oleh pengendara tidak dapat dikategorikan sebagai upah (ujrah), melainkan lebih tepat dipahami sebagai sedekah atau hibah apabila diberikan secara sukarela atas dasar niat membantu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami praktik ekonomi masyarakat jalanan agar selaras dengan prinsip keadilan, kerelaan, dan kepastian hukum dalam fikih muamalah.

Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Pentingnya Pendaftaran Hak Merek (Studi Kasus Ayam Kentucky Di Kabupaten Banjar)

2026-01-04T02:31:32+00:00

Penelitian ini membahas kesadaran hukum pelaku usaha terhadap pentingnya pendaftaran hak merek, dengan studi kasus pada pelaku usaha Ayam Kentucky di Kabupaten Banjar. Merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang memiliki fungsi strategis sebagai identitas usaha sekaligus alat perlindungan hukum. Namun, dalam praktiknya masih banyak pelaku usaha yang belum memahami pentingnya pendaftaran merek secara resmi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan pelaku usaha sebagai informan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum pelaku usaha terhadap hak merek masih tergolong rendah. Rendahnya kesadaran tersebut dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman mengenai prosedur pendaftaran merek, minimnya sosialisasi, serta anggapan bahwa pendaftaran merek tidak terlalu penting dan memerlukan biaya yang besar. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan edukasi dan pendampingan hukum agar pelaku usaha memahami pentingnya pendaftaran merek sebagai bentuk perlindungan hukum dan keberlanjutan usaha.

Pandangan Tokoh Agama Desa Tanete Terhadap Uang Sumbangan Masjid Dari Hasil Lelang Dalam Acara Turnamen Lomba Voli Desa Tanete Kabupaten Tanah Bumbu

2026-01-04T02:56:42+00:00

Penelitian ini mengkaji pandangan tokoh agama Desa Tanete terhadap sumbangan masjid yang bersumber dari hasil lelang dalam kegiatan turnamen lomba voli tingkat desa. Praktik penggalangan dana melalui lelang sering dilakukan untuk mendukung kegiatan dan pembangunan masjid, namun menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahannya dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara tokoh agama serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh agama Desa Tanete pada umumnya memandang sumbangan masjid dari hasil lelang sebagai perbuatan yang diperbolehkan, selama barang yang dilelang bersifat halal, prosesnya dilakukan secara sukarela dan transparan, serta tidak mengandung unsur judi, paksaan, maupun penipuan. Dalam perspektif fikih, sumbangan tersebut termasuk kategori sedekah (shadaqah) yang dibolehkan karena mengandung nilai kemaslahatan.

Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual

2026-01-04T10:05:31+00:00

Indikasi Geografis merupakan salah satu rezim Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki peran penting dalam melindungi produk yang kualitas, reputasi, dan karakteristiknya dipengaruhi oleh faktor geografis tertentu. Perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis menjadi semakin relevan di tengah meningkatnya persaingan produk dan potensi penyalahgunaan identitas produk lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep perlindungan hukum Indikasi Geografis sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual serta menganalisis pengaturan dan efektivitas perlindungan hukum Indikasi Geografis dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dianalisis meliputi peraturan perundang-undangan nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta instrumen hukum internasional seperti TRIPs Agreement, didukung oleh literatur dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia telah memberikan dasar perlindungan hukum yang cukup komprehensif dan sejalan dengan standar internasional. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum tersebut masih menghadapi kendala pada tataran implementasi, terutama terkait dengan rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan peran pemerintah daerah, dan lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, perlindungan hukum Indikasi Geografis tidak hanya memerlukan regulasi yang memadai, tetapi juga penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna mendukung perlindungan produk lokal secara berkelanjutan.

Prinsip Akuntansi Syariah dalam Kerangka Sistem Ekonomi Syariah (Kajian QS. Al-Baqarah: 282)

2026-01-04T14:41:40+00:00

This study examines the concept of sharia accounting within the framework of the sharia economic system based on the normative foundation of Qur’an Surah Al-Baqarah verse 282. The main issue addressed in this research is how the values embedded in the verse can be understood as fundamental principles of sharia accounting and their relevance to contemporary sharia economic practices. The purpose of this study is to identify and analyze the principles of accountability, transparency, justice, and responsibility derived from QS. Al-Baqarah verse 282 and to relate them to modern sharia accounting concepts. This research employs a qualitative approach using a thematic interpretation (maudhu‘i) method by analyzing linguistic aspects, the circumstances of revelation (asbāb al-nuzūl), as well as classical and contemporary Qur’anic interpretations, which are then contextualized within the framework of sharia accounting. The findings indicate that the command to record transactions (faktubūh) reflects the principles of accountability and transparency in safeguarding the clarity of rights and obligations among parties. The value of justice (‘adl) emphasizes the importance of ethical conduct and integrity in financial recording, while the role of scribes and witnesses represents a form of social control comparable to auditing mechanisms. In conclusion, QS. Al-Baqarah verse 282 serves as a philosophical and theological foundation for the development of a sharia accounting system that integrates spiritual, social, and professional values in line with the objectives of sharia (maqāṣid al-sharī‘ah).

Kesadaran Hukum Gender dan Transformasi Sosial; Implementasi UU KDRT dalam Mengubah Pola Relasi Domestik di Indonesia

2026-01-04T15:06:51+00:00

This study analyzes the implementation of Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence (PKDRT Law) in the context of efforts to transform domestic relations and increase gender legal awareness in Indonesia. Domestic violence (DV) is a multidimensional issue rooted in gender inequality and reinforced by a culture of silence, even though data from the National Commission on Violence Against Women shows a significant increase in reported cases (15,652 cases in the domestic sphere in 2023). Using a normative-empirical legal approach with a focus on analyzing court decisions, this study found a significant gap between the spirit of the law and its practice in the field. The PKDRT Law aims to transform DV from a private matter into a public criminal offense. However, its implementation faces strong cultural, social, and institutional challenges, including stigma against victims, pressure to reconcile for the sake of “family unity,” and a lack of holistic understanding of gender justice among law enforcement officials. Analysis of court decisions, such as Supreme Court Case No. 1583 K/Pid.Sus/2019 and Gresik District Court Case No. 139/Pid.Sus/2019/PN.Gsk, reveals a tendency for judges to impose minimal sentences or be influenced by social pressure, which ultimately distorts justice for victims and reduces the transformative power of the law. This study concludes that the existence of regulations alone is not enough; a shift in collective consciousness and gender-sensitive implementation are needed to realize equal domestic relations.

Kendala Dan Persepsi Pendaftaran Merek Dagang Pada UMKM Di Kabupaten Banjar

2026-01-05T10:29:02+00:00

Di era ekonomi kreatif, pendaftaran merek menjadi momen penting bagi pemilik us|ah|a mikro, kecil, d|an meneng|ah (UMKM) untuk meng|am|ank|an identit|as produk d|an meningk|atk|an d|ay|a s|aing p|as|ar. N|amun, b|any|ak pemilik us|ah|a y|ang belum memiliki perlindung|an hukum resmi, term|asuk UMKM di K|abup|aten B|anj|ar. Beber|ap|a p|ar|a pemilik us|ah|a y|ang memiliki beber|ap|a c|ab|ang produksi belum mend|aft|ark|an merek d|ag|angny|a. Peneliti|an ini bertuju|an untuk meng|an|alisis persepsi p|ar|a pemilik us|ah|a UMKM terh|ad|ap urgensi merek d|an mengidentifik|asi kend|al|a y|ang mengh|amb|at proses pend|aft|ar|an merek d|ag|ang tersebut. Metode peneliti|an y|ang digun|ak|an |ad|al|ah ku|alit|atif deng|an pendek|at|an studi k|asus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemilik usaha selaku informan utama, dan analisis data dilakukan secara deskriptif untuk memahami persepsi dan kendala subjek penelitian secara menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan adanya persepsi yang kurang tepat dari pemilik usaha, di mana pendaftaran merek dianggap hanya perlu dilakukan jika usaha sudah berskala besar dan memiliki banyak cabang. Indonesia menganut asas first to file system yang memberikan hak ekslusif kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya tanpa memandang skala usaha. Kendala eksternal yang dihadapi meliputi Informan tidak mengetahui dimana tempat pendaftaran merek usaha, tidak mengetahui syarat dalam pendaftaran merek, khawatir biaya pendaftaran mahal, memerlukan waktu yang panjang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hambatan utama pendaftaran merek UMKM disebabkan rendahnya literasi hukum atas informasi prosedur. Oleh karena itu perlu edukasi dari pihak DJKI dan pemerintah daerah setempat untuk mempermudah akses informasi untuk pelaku UMKM.

Analisis Ucapan Talak Berdasarkan ‘Urf; Ucapan’ Pulang Ke Rumah Ibumu’ Saat Marah

2026-01-05T14:11:10+00:00

Pernikahan dalam Islam merupakan perjanjian suci yang bertujuan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, dalam dinamika rumah tangga, konflik sering memicu ucapan emosional dari suami, seperti "Pulang ke rumah ibumu!", yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum terkait talak. Penelitian ini bertujuan menganalisis status hukum ucapan tersebut ketika diucapkan dalam keadaan marah, dengan fokus pada peran 'urf (adat kebiasaan) sebagai instrumen penafsir. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan, menganalisis literatur fikih klasik, peraturan perundang-undangan (UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), serta jurnal ilmiah relevan secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ucapan "Pulang ke rumah ibumu" tergolong talak kinayah (implisit) yang keabsahannya bergantung pada niat suami. Dalam konteks 'urf Indonesia yang menjunjung nilai kekeluargaan, ucapan tersebut umumnya dipahami sebagai ekspresi emosi temporer, bukan pernyataan talak definitif. Pasal 117(2) dan 139 KHI mengintegrasikan 'urf dalam penilaian talak kinayah, dimana Pengadilan Agama mempertimbangkan konteks sosial-budaya dan memerlukan pembuktian niat melalui sumpah atau saksi. Penelitian menyimpulkan bahwa ucapan tersebut tidak otomatis menjatuhkan talak kecuali disertai niat yang jelas, dengan 'urf berfungsi sebagai penentu makna kontekstual yang melindungi keutuhan rumah tangga dari talak impulsif.

Implementasi Maqāṣid Al-Syarī’ah Dalam Kebijakan Hukum Nasional: Analisis Normatif Terhadap Prinsip Kemaslahatan

2026-01-05T14:34:33+00:00

Penelitian ini mengkaji implementasi Maqāṣid al-Syarī’ah dalam kebijakan hukum nasional Indonesia, khususnya pada bidang hukum keluarga Islam, dengan menitikberatkan pada prinsip kemaslahatan. Salah satu isu penting yang dianalisis adalah revisi batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menimbulkan perdebatan antara pendekatan fikih klasik dan kebutuhan perlindungan hak anak serta perempuan dalam konteks sosial modern. Kebijakan ini dipandang sebagai bentuk ijtihād maqāṣidī yang berorientasi pada perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs) akal (ḥifẓ al-‘aql), dan keturunan (ḥifẓ al-nasl). Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis konseptual dan perundang-undangan untuk menelaah hubungan antara metodologi hukum Islam, maqāṣid al-syarī’ah, dan konstruksi hukum nasional yang pluralistik. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai maqāṣid telah terintegrasi secara substantif dalam regulasi hukum keluarga, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan metodologis antara pendekatan formalis dan substantif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan ijtihād maqāṣidī yang kontekstual agar hukum keluarga Islam berkembang secara humanis, progresif, dan berkeadilan.

Pemahaman Fikih Jama’ah Masjid Tentang Sampah Di Sungai

2026-01-06T06:56:38+00:00

Permasalahan sampah di sungai masih menjadi fenomena yang sering dijumpai di Kota Banjarmasin, mengingat karakteristik wilayahnya yang didominasi oleh sungai dan permukiman di bantaran sungai. Praktik pembuangan sampah ke sungai tidak hanya berdampak pada pencemaran lingkungan, tetapi juga menimbulkan persoalan dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini berfokus pada pemahaman fikih jama’ah masjid mengenai hukum pembuangan sampah ke sungai serta pandangan tokoh agama terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan teknik wawancara kepada tokoh agama, pengurus masjid, dan jama’ah masjid di Kota Banjarmasin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar jama’ah masjid memahami bahwa membuang sampah ke sungai merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam karena menimbulkan mudarat bagi lingkungan dan masyarakat. Namun demikian, masih terdapat jama’ah yang memandang praktik tersebut sebagai kebiasaan yang sulit ditinggalkan akibat faktor lingkungan dan kurangnya fasilitas pengelolaan sampah. Secara fikih, pembuangan sampah ke sungai bertentangan dengan prinsip menjaga kemaslahatan dan kaidah larangan menimbulkan bahaya, sehingga perbuatan tersebut dinilai tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Dialektika Adat Dan Islam Pada Pamali: Analisis Wacana Tokoh Masyarakat Banjar Dan Ushul Fiqih

2026-01-06T07:16:14+00:00

Pamali merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang hidup dan mengakar dalam masyarakat Banjar sebagai mekanisme pengendalian sosial, pendidikan moral, dan perlindungan sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, dalam praktiknya pamali sering kali dipahami secara tekstual dan mistis sehingga berpotensi bertentangan dengan prinsip tauhid dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dialektika antara adat dan Islam dalam praktik pamali masyarakat Banjar melalui analisis wacana tokoh masyarakat serta pendekatan ushul fiqih. Penelitian ini menggunakan metode empiris kualitatif dengan teknik wawancara mendalam terhadap tokoh masyarakat Desa Galam Rabah Kabupaten Banjar, observasi non-partisipatif, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan konsep 'urf dan maslahah mursalah sebagai kerangka analisis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pamali tidak dipahami secara tunggal oleh tokoh masyarakat, melainkan mengalami proses reinterpretasi dari makna mistis menuju makna rasional, etis, dan edukatif. Pamali yang mengandung nilai kemaslahatan sosial dan tidak bertentangan dengan prinsip tauhid dapat diterima sebagai 'urf shahih dan bagian dari maslahah mursalah, sementara pamali yang mengandung keyakinan terhadap kekuatan selain Allah dikategorikan sebagai 'urf fasid dan perlu ditinggalkan. Penelitian ini menegaskan bahwa dialektika adat dan Islam dalam pamali Banjar bersifat adaptif dan selektif, di mana adat direkonstruksi agar selaras dengan tujuan syariat (maqasid al-syariah).

Status Hukum Memakan Katak Dalam Fiqh Al-Islami

2026-01-06T13:06:17+00:00

Katak merupakan salah satu jenis hewan amfibi yang dikonsumsi oleh sebagian masyarakat, namun status hukumnya masih menjadi perdebatan di kalangan ulama fiqh. Perbedaan pandangan ini disebabkan oleh perbedaan penafsiran terhadap dalil Al-Qur’an, Hadis, serta metode istinbath hukum yang digunakan oleh masing-masing mazhab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum memakan katak dalam perspektif fiqh al-Islami serta mengkaji dasar-dasar hukum yang melatarbelakangi perbedaan pendapat ulama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan, melalui penelaahan sumber-sumber hukum Islam berupa Al-Qur’an, Hadis, pendapat ulama, dan literatur fiqh klasik maupun kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ulama mengharamkan konsumsi katak dengan dasar larangan membunuh katak dalam hadis, sementara sebagian pendapat lain meninjaunya dari aspek habitat dan klasifikasi hewan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai hukum memakan katak serta menjadi rujukan bagi masyarakat Muslim dalam menentukan sikap hukum yang sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Pandangan Tokoh Agama Kota Banjarmasin Tentang Penggunaan Tisu Basah Sebagai Pengganti Wudhu

2026-01-06T13:29:23+00:00

Penggunaan tisu basah (water wipes) sebagai pengganti wudhu merupakan isu fikih kontemporer yang muncul seiring perkembangan kebutuhan praktis umat Islam modern. Isu ini telah mendapatkan respons dari lembaga fatwa internasional, salah satunya Fatwa Dar al-Ifta’ al-Mishriyyah Republik Mesir Nomor 8662 Tahun 2025 yang menyatakan bahwa penggunaan tisu basah tidak sah sebagai pengganti wudhu. Meskipun demikian, berdasarkan penelusuran awal, praktik penggunaan tisu basah sebagai pengganti wudhu tidak ditemukan di Kota Banjarmasin. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan tokoh agama terhadap isu tersebut sebagai respons keilmuan atas persoalan fikih kontemporer. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara terhadap tiga informan yang terdiri dari dua tokoh agama, yaitu salah satu Pengajar dari Pondok Pesantren Inayatul Marzuki sekaligus pengajar di Pondok Pesantren diniyah formal. Kemudian salah satu staf KUA Kecamatan Landasan Ulin sekaligus tokoh agama di masyarakat. Dan Dosen Ushul Fikih dari Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Data disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh informan sepakat bahwa penggunaan tisu basah tidak sah sebagai pengganti wudhu karena tidak memenuhi rukun dan syarat wudhu, khususnya penggunaan air mutlak yang suci dan mensucikan. Dalam kondisi tidak tersedianya air, alternatif bersuci yang sah menurut syariat Islam adalah tayammum. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian fikih ibadah kontemporer serta menjadi bentuk antisipasi keilmuan terhadap isu-isu serupa di masa mendatang.

Pendekatan Doktrinal dan Rasional Dalam Penetapan Hukum Islam: Analisis Terhadap Praktik Ijtihad Kontempore

2026-01-06T23:44:49+00:00

Perkembangan masyarakat modern memunculkan berbagai persoalan baru yang belum ditemukan dalam literatur fikih klasik, sehingga penetapan hukum Islam membutuhkan pendekatan metodologis yang lebih adaptif. Penelitian ini membahas bagaimana pendekatan doktrinal dan pendekatan rasional dapat dipadukan dalam praktik ijtihad kontemporer untuk menjawab kebutuhan hukum masa kini. Pendekatan doktrinal menyediakan landasan normatif melalui al-Qur’an, hadis, ijma’, dan qiyas, sementara pendekatan rasional memungkinkan hukum Islam dianalisis secara lebih kontekstual sesuai dengan perkembangan sosial. Melalui metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menemukan bahwa integrasi keduanya mampu memberikan solusi terhadap isu-isu seperti zakat profesi, pencatatan pernikahan oleh KUA, transaksi digital syariah, dan kesetaraan gender. Penelitian ini menegaskan bahwa perpaduan doktrin dan rasionalitas penting untuk menjaga relevansi hukum Islam agar tetap aplikatif, fleksibel, dan sejalan dengan prinsip kemaslahatan.

Prospek Pengembangan Arbitrasi Syariah

2026-01-07T09:45:21+00:00

Perkembangan pesat industri keuangan syariah di Indonesia berimplikasi pada meningkatnya potensi sengketa ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi sering kali dinilai kurang efektif karena bersifat formal, terbuka, dan memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, arbitrase syariah hadir sebagai alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis prospek pengembangan arbitrase syariah di Indonesia serta mengkaji landasan hukum dan tantangan yang dihadapi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil kajian menunjukkan bahwa arbitrase syariah memiliki prospek yang sangat kuat seiring dengan pertumbuhan lembaga keuangan syariah, dukungan normatif dari hukum Islam dan hukum nasional, serta kebutuhan masyarakat akan penyelesaian sengketa yang cepat, adil, dan berlandaskan prinsip syariah. Namun demikian, pengembangan arbitrase syariah masih menghadapi kendala berupa lemahnya dasar hukum khusus, keterbatasan jaringan kelembagaan, serta ketidakjelasan sumber pendanaan.

Etika Dan Hukum Dalam Islam: Analisis Normatif Terhadap Relasi Hasan Wa Qabih Dalam Fiqh Kontemporer

2026-01-07T10:14:31+00:00

Konsep hasan (baik) dan qabih (buruk) merupakan fondasi krusial dalam filsafat etika dan hukum Islam karena menentukan dasar proses pembentukan hukum (istinbath al-ahkam). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif relasi antara etika dan hukum Islam melalui konsep hasan wa qabih dalam kerangka Maqasid al-Syari’ah kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam fiqh kontemporer, penilaian baik-buruk tidak hanya bersumber dari otoritas wahyu, tetapi juga melibatkan pertimbangan akal dan prinsip kemaslahatan (maslahah). Studi kasus terhadap pernikahan anak menunjukkan adanya pergeseran nilai dari hasan (dibolehkan dalam fiqh klasik) menjadi qabih (buruk dalam konteks modern). Pergeseran ini didasarkan pada temuan bahwa dampak buruk (mafsadah) yang ditimbulkan bertentangan secara signifikan dengan prinsip perlindungan jiwa (hifz al-nafs), perlindungan akal (hifz al-’aql), dan perlindungan keturunan (hifz al-nasl). Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum Islam adalah sistem moral-legal yang dinamis dan adaptif untuk mewujudkan keadilan serta kemaslahatan umat.

Peran Digital Green Marketing dalam Meningkatkan Green Purchase Intention Generasi Z

2026-01-08T01:13:34+00:00

Digital transformation and increasing environmental awareness are driving companies to adopt digital-based green marketing strategies. This study aims to analyze the role of digital green marketing in increasing green purchase intention among Generation Z. Generation Z is a group of digital native consumers who have high sensitivity to sustainability issues. This study uses a quantitative approach with a survey method on Generation Z who actively use digital media. The sampling technique was purposive sampling. Data analysis used linear regression to test the effect of digital green marketing on green purchase intention. The results show that digital green marketing has a positive and significant effect on green purchase intention of Generation Z. Digital marketing strategies that emphasize environmental education, information transparency, and sustainability values have proven effective in increasing interest in purchasing environmentally friendly products.

Penyelesaian Sengketa Pada Perbankan Syariah: Litigasi dan Non-Litigasi

2026-01-08T01:38:35+00:00

The existence of a dual banking system in Indonesia demands legal certainty in the resolution of Islamic economic disputes. This study aims to analyze the dynamics of judicial authority following the Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012 and to compare the efficiency of dispute resolution mechanisms through litigation and non-litigation channels. The study finds that the Constitutional Court's decision has ended jurisdictional dualism by affirming the absolute competence of the Religious Courts, which are now supported by the Small Claim Court mechanism to accelerate case resolution to a maximum of 25 working days. On the other hand, non-litigation channels have undergone transformation with the establishment of the Alternative Dispute Resolution Institution for the Financial Services Sector (LAPS SJK), which provides low-cost mediation services for retail consumers, complementing the role of the National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS) which focuses on commercial disputes. This research concludes that the choice of dispute resolution forum is no longer based on jurisdictional doubt, but rather on strategic considerations regarding time efficiency, cost, and the need for Sharia scientific specialization.

Peningkatan Literasi Hukum Mahasiswa Tentang Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

2026-01-08T03:59:10+00:00

Pentingnya pemahaman pelaku usaha terhadap hak dan kewajibannya perlu menjadi perhatian serius, mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur secara tegas melalui Pasal 6 yang memuat lima hak pokok dan Pasal 7 yang memuat tujuh kewajiban utama, demi menjamin keseimbangan kepentingan dengan konsumen. Namun, pada kenyataannya, tidak sedikit pelaku usaha skala kecil dan menengah yang kurang memahami ketentuan ini, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa atau praktik bisnis yang tidak sehat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa literasi hukum terkait hak dan kewajiban pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tidak hanya penting bagi para pelaku usaha, tetapi juga bagi mahasiswa sebagai calon intelektual dan praktisi hukum di masa depan. Oleh karena itu, sebagai wujud pengabdian masyarakat sekaligus upaya peningkatan literasi hukum, Dekan Fakultas Syariah beserta mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Antasari Banjarmasin menyelenggarakan kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di Lokal Fakultas Syariah pada hari Kamis, 16 Oktober 2025 dan diikuti sebanyak 30 peserta dari mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin. Metode yang diterapkan mencakup pemaparan materi disertai sesi tanya jawab secara interaktif, dengan materi yang disampaikan meliputi hak pelaku usaha serta kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Setelah melalui diskusi dan tanya jawab, mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin yang sebelumnya kurang memahami regulasi ini diharapkan menjadi lebih peka terhadap isu hukum perlindungan konsumen, sehingga tujuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam menciptakan iklim usaha yang adil, sehat, dan berkelanjutan dapat tercapai secara optimal melalui peningkatan literasi hukum di kalangan mahasiswa.

Tinjauan Hukum Islam Dan Pandangan Para Ulama Mengenai Hiburan Orkes Dangdut Dalam Walimah

2026-01-08T04:40:46+00:00

Walimatul ‘ursy merupakan salah satu bentuk syiar dalam pernikahan yang dianjurkan dalam Islam sebagai sarana mengumumkan pernikahan kepada masyarakat serta sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas terlaksananya akad nikah. Dalam praktiknya, pelaksanaan walimah di tengah masyarakat mengalami berbagai perkembangan yang dipengaruhi oleh budaya lokal dan kondisi sosial, salah satunya adalah penyelenggaraan walimah atau acara pernikahan dengan hiburan berupa orkes dangdut atau hiburan sejenis. Fenomena ini menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan masyarakat maupun ulama, khususnya terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi dalam syariat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif tinjauan hukum Islam serta pandangan para ulama terhadap hukum mengadakan walimah atau acara pernikahan dengan menghadirkan orkes dangdut atau hiburan sejenis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif, yaitu menelaah sumber-sumber hukum Islam yang meliputi Al-Qur’an, hadis, pendapat para ulama fikih, serta literatur fiqh klasik dan kontemporer yang relevan dengan tema pembahasan. Selain itu, artikel ini juga memperhatikan aspek sosial dan budaya masyarakat sebagai konteks pelaksanaan walimah di era modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa pada dasarnya Islam membolehkan bahkan menganjurkan pelaksanaan walimah sebagai bagian dari sunnah Rasulullah SAW, selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Para ulama pada umumnya membolehkan adanya hiburan dalam walimah, termasuk musik, dengan syarat tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti ikhtilat yang tidak terjaga, membuka aurat, lirik atau gerakan yang mengandung maksiat, serta hal-hal yang melalaikan dari kewajiban agama. Namun, apabila pelaksanaan orkes dangdut dalam walimah disertai dengan perbuatan yang melanggar norma syariat dan akhlak Islam, maka hukumnya dapat berubah menjadi makruh bahkan haram sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Dengan demikian, artikel ini menyimpulkan bahwa hukum mengadakan walimah atau acara pernikahan dengan orkes dangdut atau hiburan sejenis bersifat kondisional, bergantung pada cara pelaksanaan dan dampak yang ditimbulkannya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih proporsional dan moderat kepada masyarakat dalam menyikapi tradisi walimah, sehingga pelaksanaannya tetap sejalan dengan tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu mewujudkan sakinah, mawaddah, dan rahmah, tanpa mengabaikan nilai-nilai syariat dan etika keislaman.

Tinjauan Fikih Terhadap Pengobatan Alternatif Menurut Ulama Martapura

2026-01-08T05:43:39+00:00

Pengobatan alternatif merupakan fenomena yang masih banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat, termasuk di wilayah Martapura. Beragam bentuk pengobatan alternatif, seperti pijat tradisional, penggunaan ramuan herbal, terapi bekam, dan ruqyah, hingga kini tetap dipraktikkan dan diyakini sebagai sarana penyembuhan. Akan tetapi, dalam tinjauan fikih Islam, praktik-praktik tersebut sering menimbulkan perbedaan pandangan hukum, khususnya berkaitan dengan kemungkinan adanya unsur syirik, praktik mistik, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengobatan alternatif dalam perspektif fikih Islam berdasarkan pandangan ulama Martapura, sekaligus merumuskan kriteria dan batasan syar’i dalam menilai keabsahan praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengombinasikan kajian kepustakaan dan wawancara mendalam terhadap sejumlah ulama Martapura sebagai otoritas keilmuan lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama Martapura pada umumnya membolehkan praktik pengobatan alternatif yang selaras dengan ajaran Islam, seperti thibbun nabawi, ruqyah syar’iyyah yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah, serta pengobatan herbal dan terapi bekam, sepanjang tidak mengandung unsur syirik, khurafat, maupun keyakinan yang bertentangan dengan prinsip tauhid. Sebaliknya, praktik pengobatan yang melibatkan bantuan jin, penggunaan mantra yang tidak jelas asal-usul dan maknanya, serta klaim kekuatan supranatural di luar kehendak Allah SWT dipandang bertentangan dengan prinsip tauhid dan karenanya dihukumi haram dalam perspektif fikih Islam.

Penggunaan Parfum Alkohol Pada Pakaian Shalat: Tinjauan Fikih Kontemporer (Studi Kasus Kabupaten Barito Kuala)

2026-01-09T00:36:07+00:00

Penggunaan parfum telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat Muslim, termasuk ketika melaksanakan shalat. Namun, kandungan alkohol dalam parfum sering menimbulkan perbedaan pandangan hukum karena alkohol kerap disamakan dengan khamr yang dihukumi haram dan najis. Penelitian ini membahas penggunaan parfum beralkohol pada pakaian shalat dalam perspektif fikih kontemporer serta pemahaman masyarakat Kabupaten Barito Kuala terhadap persoalan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris. Data yang diperoleh merupakan hasil wawancara dengan masyarakat serta kajian pustaka terhadap fatwa dan literatur fikih kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fikih kontemporer membedakan alkohol berdasarkan asal dan fungsinya, di mana alkohol non-khamr yang digunakan untuk keperluan luar, seperti parfum, tidak dihukumi najis dan tidak memengaruhi keabsahan shalat. Hal ini sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa penggunaan parfum beralkohol non-khamr adalah mubah dan shalat tetap sah. Penelitian ini juga menemukan bahwa masyarakat Kabupaten Barito Kuala yang mayoritas bermazhab Syafi‘i cenderung menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan parfum beralkohol saat shalat, meskipun secara hukum fikih shalat tetap sah.

Maslahah Mursalah Dan Istidlal Sebagai Dasar Kewajiban Pencatatan Nikah: Analisis Normatif Terhadap Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak

2026-01-09T02:16:57+00:00

Praktik nikah siri masih menjadi fenomena yang menimbulkan dampak serius terhadap perlindungan hak perempuan dan anak di Indonesia. Ketiadaan pencatatan nikah menyebabkan hilangnya kepastian hukum atas status perkawinan, sehingga perempuan dan anak rentan kehilangan hak-hak fundamental seperti nafkah, waris, identitas hukum, dan perlindungan dari kekerasan. Penelitian ini menggunakan metode normatif-regulatif dengan menelaah ketentuan fikih klasik, ijtihad kontemporer, serta regulasi nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Analisis berfokus pada Maslahah Mursalah sebagai basis perlindungan hukum bagi perempuan dan anak serta Istidlal para ulama kontemporer yang menegaskan urgensi administratif pencatatan nikah dalam konteks sosial modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan nikah merupakan manifestasi kemaslahatan syariah yang sejalan dengan maqasid al-shari‘ah, terutama hifz al-nasab, hifz al-‘ird, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa kewajiban pencatatan nikah, baik secara hukum positif maupun syariah, merupakan keharusan yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan publik dan pencegahan mudarat, sehingga menjadi wajib dalam kerangka perlindungan hukum keluarga di Indonesia.

Model Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

2026-01-09T03:13:58+00:00

The rapid and complex development of the Islamic economy has the potential to cause various disputes between the parties involved. This condition requires a dispute resolution mechanism that is capable of providing legal certainty and justice in accordance with Islamic principles. One of the mechanisms used is dispute resolution through litigation, namely dispute resolution through judicial institutions using applicable procedural law, which is considered a last resort (ultimum remedium) if attempts at dispute resolution outside of court are unsuccessful. This study uses a normative juridical research method with a legislative and conceptual approach. The research data was obtained through a literature study by examining laws and regulations related to the settlement of sharia economic disputes, legal doctrines, and relevant scientific literature. This approach is used to analyze the concepts, mechanisms, and stages of dispute resolution through litigation in the Indonesian legal system, particularly in the context of Islamic economics. The results of the study show that litigation provides strong legal certainty through court decisions that have binding force, evidentiary force, and executory force. However, litigation also has weaknesses, such as a relatively long process and high costs. Therefore, litigation remains an important option in resolving Islamic economic disputes when non-litigation efforts fail to reach an agreement, as it is able to provide legal protection and justice for the parties.

Urgensi Pendaftaran Hak Merek Bagi Umkm Dalam Perspektif Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Wilayah Banjarmasin

2026-01-09T07:59:17+00:00

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional, termasuk di wilayah Banjarmasin dan Kabupaten Banjar. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang belum menyadari pentingnya perlindungan hukum atas merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Padahal, merek merupakan identitas usaha yang memiliki nilai ekonomis serta berfungsi sebagai pembeda produk atau jasa di tengah persaingan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pendaftaran hak merek bagi UMKM serta bentuk perlindungan hukum yang diperoleh setelah merek terdaftar berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi terhadap pelaku UMKM, khususnya usaha fried chicken di wilayah Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum mendaftarkan merek usahanya karena kurangnya pengetahuan, minimnya informasi, kekhawatiran terhadap biaya, serta anggapan bahwa pendaftaran merek hanya diperlukan bagi usaha berskala besar. Padahal, pendaftaran merek memberikan hak eksklusif dan perlindungan hukum bagi pemiliknya serta mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, pendaftaran hak merek bagi UMKM merupakan hal yang sangat penting guna menjamin kepastian hukum, melindungi identitas usaha, dan meningkatkan daya saing UMKM.

Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Jual Beli Dengan Pembayaran Tertunda Di Warung Warung Banjar

2026-01-09T08:19:32+00:00

Praktik jual beli di warung-warung makan tradisional Banjarmasin memiliki keunikan dalam pelaksanaan akadnya, yaitu konsumen makan terlebih dahulu kemudian membayar diakhir tanpa ada ijab qabul eksplisit di awal transaksi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan praktik tersebut, menggali pandangan tokoh agama dan ulama setempat, serta menganalisisnya dalam perspektif fikih muamalah. Penelitian ini menggunakan metode lapangaan dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pemilik warung, serta salah satu tokoh agama di Banjarmasin, sedangkan data sekunder bersumber dari kitab fikih dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan praktik ini telah berlangsung turun-temurun dan diterima Masyarakat sebagai kebiasaan (‘urf). Tokoh agama memandang praktik ini sah berdasarkan konsep mu’athah (jual beli dengan perbuatan), ‘urf shahih, dan prinsip taradhi (saling rela). Analisis fikih mengonfirmasi keabsahan praktik ini karena memenuhi rukun jual beli, didukung oleh pendapat Imam Malik tentang mu’athah, dan sesuai dengan kaidah “al-’adatu muhakkamah” (adat dapat dijadikan hukum). Penelitian ini menyimpulkan bahwa fleksibilitas hukum Islam memungkinkan praktik lokal yang baik tetap sah selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Pandangan Ulama Tentang Hukum Meletakkan Tali Ijuk Di Rumah/Kos Yang Dipercayai Memberi Perlindungan Dari Hal-Hal Buruk

2026-01-09T08:52:17+00:00

Penelitian ini mengkaji pandangan ulama mengenai praktik meletakkan tali ijuk di rumah atau kos yang dipercayai dapat memberikan perlindungan dari hal-hal buruk seperti gangguan jin, sihir, atau energi negatif. Praktik ini merupakan salah satu tradisi yang masih terdapat di berbagai daerah di Indonesia, terkhusus di Kalimantan Selatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hukum Islam memandang praktik tersebut berdasarkan perspektif para ulama dari berbagai mazhab. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu mengumpulkan dan menganalisis pendapat ulama klasik dan kontemporer melalui kitab-kitab fiqih, fatwa, dan literatur Islam lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai hukum praktik ini. Sebagian ulama mengharamkannya karena termasuk syirik dan tasyaul (menggantungkan harapan kepada selain Allah), sementara sebagian lainnya membolehkannya dengan syarat-syarat tertentu jika diniatkan sebagai sebab (asbab) bukan sebagai pemberi manfaat hakiki. Kesimpulannya, praktik meletakkan tali ijuk untuk perlindungan spiritual harus diteliti secara mendalam dari segi niat, keyakinan, dan dalil syar’i agar tidak terjerumus dalam kesyirikan.

Tinjauan Fikih Terhadap Tradisi Adat Bemandi Pengantin Di Daerah Barabai

2026-01-09T09:09:53+00:00

Tradisi Bemandi Pengantin di Barabai, Kalimantan Selatan, merupakan sebuah kegiatan adat pra pernikahan yang melambangkan penyucian diri dan harapan keselamatan bagi calon pengantin. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan praktik tradisi tersebut, mengkaji pandangan ulama dan tokoh masyarakat, serta menganalisis status hukumnya dalam perspektif fikih modern. Metode penelitian ini menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara semi terstruktur dengan ulama, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan tradisi ini tetap dipertahankan sebagai warisan budaya yang mengandung nilai sosial di dalamnya. Pandangan ulama beragam, sebagian membolehkan sebagai urf yang tidak bertentangan dengan syariat, sebagian menekankan pembatasan unsur yang bisa mengarah pada keyakinan ataupun yang bisa bertentangan dengan syariat islam. Analisis Fikih modern menegaskan bahwa praktik ini sah selama tetap sesuai syariat dan mengandung maslahat sosial, sehingga menjadi contoh bagaimana hukum Islam dapat diaplikasikan secara kontekstual terhadap budaya lokal.

Pandangan Ulama Terhadap Kegiatan Keagamaan Yang Mengakibatkan Adanya Pencampur Bauran Antara Laki-Laki Dan Perempuan

2026-01-09T09:28:07+00:00

Praktik pencampurbauran antara laki-laki dan perempuan (ikhtilāṭ) dalam kegiatan keagamaan masih menjadi perdebatan dalam kajian fikih Islam, terutama dalam konteks masyarakat modern. Fenomena ini juga ditemukan dalam berbagai kegiatan keagamaan di Kota Banjarmasin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan tokoh agama terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan yang melibatkan laki-laki dan perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan tokoh agama serta kajian terhadap Al-Qur’an, hadis, dan pendapat ulama fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada prinsipnya ikhtilāṭ tidak dibenarkan apabila berpotensi menimbulkan fitnah dan melanggar ketentuan syariat. Namun, dalam kondisi tertentu yang bersifat kebutuhan dan kemaslahatan, ikhtilāṭ dapat ditoleransi dengan syarat adanya pengaturan yang jelas, penjagaan adab pergaulan, pemeliharaan aurat, dan pencegahan terhadap khalwat.

The Impact of Artificial Intelligenceon Taxpayer Compliance

2026-01-09T13:34:55+00:00

The rapid evolution of digital technology has ushered in a new era of tax administration, characterized by the integration of Artificial Intelligence (AI). This research investigates the impact of AI implementation on taxpayer compliance, examining both the technical efficiency of tax authorities and the behavioral shifts among taxpayers. Using a comprehensive literature review and a conceptual framework based on the Technology Acceptance Model (TAM) and Deterrence Theory, this study analyzes how AI-driven tools—such as automated auditing, predictive analytics for fraud detection, and AI-powered chatbots—influence voluntary and enforced compliance. The findings suggest that AI significantly enhances compliance by reducing the "tax gap" through precise monitoring and by lowering compliance costs for taxpayers through simplified procedures. However, the study also highlights critical challenges, including data privacy concerns, the "black box" nature of AI algorithms, and the potential for digital inequality. This paper concludes that while AI serves as a powerful catalyst for transparency and efficiency, its success depends on the establishment of robust legal frameworks and ethical guidelines to maintain public trust.

Keywords: Artificial Intelligence, Tax Compliance, Tax Administration, Predictive Analytics, Digital Transformation.

Penetapan Hukum Thaharah Pada Kondisi Surutnya Sungai Dalam Perspektif Tokoh Agama (Studi Kasus Desa Sungai Bakung Kabupaten Banjar)

2026-01-10T00:12:49+00:00

Desa Sungai Bakung sangat bergantung pada sungai lokal untuk bersuci dalam hal ibadah. Surutnya sungai akibat kemarau menjadi perbincangan dalam fikih Syafi'i. Kondisi volume air yang minim memicu pertanyaan, sahkah air untuk bersuci di perdesaan yang minim ketersediaan air bersih. Penelitian ini difokuskan pada penentuan hukum thaharah ketika sungai di Desa Sungai Bakung surut. Pendekatan metode yang diterapkan merupakan penelitian lapangan di Desa Sungai Bakung dan diolah secara deskriptif kualitatif melalui pengumpulan data wawancara dengan Tokoh Agama dan masyarakat setempat. Tokoh Agama setempat sepakat bahwa air sungai di Desa Sungai Bakung pada masa surut masih sah digunakan untuk thaharah selama bebas dari najis mutlaq dan mengalir secara terus – menerus.

Dampak Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Industri Kreatif (Studi Kasus Penyebaran Film Bajakan Melalui Situs Streaming Ilegal “Indoxxi”)

2026-01-10T00:27:53+00:00

Industri kreatif adalah sektor yang berlandaskan pada inovasi, kreativitas, dan kapabilitas intelektual manusia, sehingga sangat bergantung pada perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Namun, kemajuan teknologi digital juga memunculkan berbagai pelanggaran terhadap HKI, salah satunya pembajakan karya film melalui situs streaming ilegal . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual terhadap industri kreatif dengan studi kasus penyebaran film bajakan melalui situs IndoXXI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada perundang-undangan dan studi kasus melalui analisis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenaai Hak Cipta serta terkait peraturan lainnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembajakan film melalui situs streaming ilegal menimbulkan dampak yang signifikan terhadap industri kreatif, baik dari segi ekonomi, sosial, hukum, maupun etika. Pelanggaran tersebut bisa mengakibatkan kerugian finansial bagi para pencipta dan pelaku industri film dan juga dapat mengurangi penghargaan masyarakat terhadap karya asli. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan perlindungan hukum yang tegas serta meningkatkan kesadaran publik dalam menghormati Hak Kekayaan Intelektual.

Peran Hukum Ekonomi dalam Implementasi Green Banking Sebagai Upaya Mendukung Ekonomi Hijau di Indonesia

2026-01-10T00:42:11+00:00

Green banking plays a significant role in supporting the development of a green economy through the application of sustainable finance principles in the banking sector. In this context, economic law functions as a strategic framework to regulate and encourage the integration of environmental, social, and governance (ESG) aspects in banking activities. This study aims to examine the role of economic law in the implementation of green banking in Indonesia and to identify the legal challenges involved. This research adopts a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings reveal that regulations on sustainable finance issued by the Financial Services Authority have provided a legal basis for the implementation of green banking. However, challenges remain, including regulatory disharmony, weak law enforcement, and limited institutional capacity and commitment within the banking sector. Therefore, strengthening the role of economic law through regulatory improvement and effective supervision is essential to ensure that green banking can optimally support the realization of a sustainable green economy in Indonesia.

Babilangan Dalam Tradisi Basasuluh Masyarakat Banjar: Analisis Perspektif Hukum Islam Dan Tokoh Agama Di Kabupaten Banjar

2026-01-10T00:47:36+00:00

Tradisi Basasuluh mengambil fase krusial dalam pra-perkawinan masyarakat Banjar yang melibatkan praktik Babilangan (perhitungan numerologi nama berdasarkan kaidah Abjadun). Meskipun masyarakat Kabupaten Banjar dikenal religius, praktik ini tetap eksis dan memicu dialektika antara teks keagamaan normatif dengan kearifan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik Babilangan dalam tradisi Basasuluh serta menganalisis perspektif tokoh agama di Kabupaten Banjar terhadap hubungannya dengan pembentukan keluarga sakinah. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan tokoh agama di Kecamatan Cintapuri Darussalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Babilangan dipandang sebagai bentuk ikhtiar manusiawi dan dikategorikan sebagai Maṣlaḥah Taḥsīnīyah serta ’Urf Ṣaḥīḥ, selama tidak diyakini secara deterministik melampaui takdir Allah SWT. Tokoh agama menekankan bahwa Babilangan berfungsi sebagai instrumen kehati-hatian (ihtiyat) dan fondasi awal menuju keluarga sakinah. Jika hasil hitungan menunjukkan tanda kurang baik, solusi yang ditawarkan adalah modifikasi nama dan penguatan kapasitas keagamaan calon suami, bukan pembatalan pernikahan. Penelitian menyimpulkan bahwa tradisi ini tetap relevan di era modern sebagai instrumen psikologis dan kultural untuk menjaga keutuhan rumah tangga dalam bingkai syariat.

Hukum Menabur Bunga di Atas Kuburan: Pandangan Tokoh Agama Desa Anjir Muara Lama

2026-01-10T01:41:16+00:00

Praktik menabur bunga di atas kuburan menjadi suatu hal yang biasa dilakukan oleh banyak orang terlebih lagi bagi masyarakat di Desa Anjir Muara Lama yang ketika berziarah mereka selalu membawa bunga, hal ini bertujuan untuk menghormati sanak keluarga yang sudah meninggal. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui hukum menabur bunga di atas kuburan menurut pandangan tokoh agama Desa Anjir Muara Lama. Penelitian ini dilakukan di Desa Anjir Muara Lama, Kacamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dengan menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara langsung yang kemudian dianalisis dengan cara deskriptif. Dari hasil penelitian menurut dua orang tokoh agama Desa Anjir Muara Lama, praktik menabur bunga di atas kuburan adalah mengikuti sunnah Nabi yakni hadis beliau, di mana beliau pernah meletakkan pelepah kurma di atas kuburan. Pelepah kurma diqiyaskan dengan bunga yang mana sama-sama merupakan benda basah, sehingga banyak masyarakat yang menabur bunga di atas kuburan untuk menghormati orang yang ada di kubur tersebut. Namun, dalam fiqih tidak ada dalil yang secara rinci menerangkan mengenai hukum dari menabur bunga di atas kuburan tersebut. Hal ini kembali kepada niat orang yang berziarah, selama niatnya tidak menyalahi ajaran dalam Islam maka hal tersebut diperbolehkan.

Pendapat Ulama Tentang Hukum Memelihara Anjing (Studi Kasus Di Kapuas)

2026-01-10T01:56:07+00:00

Penelitian ini mengkaji berupa praktik pemeliharaan anjing oleh beberapa masyarakat muslim di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Pemeliharaan ini bukan semata dijadikan hewan peliharaan, tetapi sebagai hewan penjaga kebun ataupun hewan penjaga peternakan dari ancaman orang asing dan binatang liar. Dalam Islam, anjing merupakan hewan najis (kategori najis berat), maka perlu dipertanyakan hukum memelihara bagi seorang muslim apakah boleh?. Tujuan penelitian untuk mengetahui pendapat ulama di Kapuas tentang hukum memelihara anjing baik berupa alasan dan dalil dari pendapat. Metode penelitian yang digunakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh menggunakan metode wawancara sebanyak 3 tokoh ulama. Hasil penelitian 3 (ketiga) tokoh ulama sepakat bahwa boleh hukumnya memelihara anjing untuk keperluan peternakan dan perkebunan. Kebolehannya juga perlu dibatasi dengan tetap menjaga kesucian diri, menempatkan anjing di tempat yang khusus/tidak di rumah, dilatih dan dijinakkan agar tidak membahayakan.

Perspektif Tokoh Agama Terhadap Pelaksanaan Aqiqah Dan Tasmiyah Di Usia Dewasa Pada Desa Anjir Serapat Tengah

2026-01-10T09:58:02+00:00

Pelaksanaan aqiqah dan tasmiyah (pemberian nama) pada umumnya dilakukan pada saat masih bayi yaitu di hari ke-7, ke-14 atau ke-21 kelahirannya. Namun, dalam realitas sosial yang peneliti temui ada terdapat beberapa masyarakat yang berada di Desa Anjir Serapat Tengah yang baru bisa melaksanakan aqiqah dan baru bisa melaksanakan tasmiyah pada saat sudah berumur dewasa. Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana perspektif tokoh agama di Desa Anjir Serapat Tengah tentang praktik yang terjadi dimasyarakat yaitu dalam melaksanakan aqiqah dan tasmiyah di usia dewasa. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan, dengan cara melakukan wawancara langsung dengan salah satu tokoh agama yang ada di Desa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh agama yang ada di desa tersebut memperbolehkan adanya praktik masyarakat yang baru bisa melakukan aqiqah dan baru bisa melakukan tasmiyah pada saat sudah berada di umur dewasa. Hal ini karena hukum asal aqiqah adalah sunnah untuk dikerjakan oleh orang tua ketika anak tersebut masih bayi atau belum baligh,tetapi jika anak tersebut sudah baligh maka hukum untuk beraqiqah adalah sunnah muakkad (mengaqiqahi dirinya sendiri). Jadi, dari hal tersebut tokoh agama di desa ini memperbolehkan adanya praktik masyarakat yang baru bisa melaksanakan aqiqah atau tasmiyah pada saat sudah berumur dewasa. Adapun terkait tentang pelaksanaan tasmiyah di usia dewasa hendaknya orang yang bersangkutan tetap memakai nama yang sesuai dengan yang tercantum pada dokumen-dokumen resminya seperti akta kelahiran, KTP, ijzah dan lainnya.

Pemahaman Hukum Pelaku Usaha Umkm Terhadap Perlindungan Hak Cipta Sebagai Upaya Pencegahan Peniruan Produk Kreatif

2026-01-10T10:14:00+00:00

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Produk kreatif yang dihasilkan UMKM, seperti desain kemasan, logo, dan karya visual, merupakan objek yang dilindungi oleh hak cipta. Namun, rendahnya pemahaman hukum pelaku UMKM terhadap perlindungan hak cipta masih menjadi persoalan yang berdampak pada maraknya peniruan produk kreatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman hukum pelaku UMKM terhadap perlindungan hak cipta, faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman tersebut, serta peran perlindungan hak cipta dalam mencegah peniruan produk kreatif UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi terhadap tiga UMKM sektor makanan dan minuman yang berlokasi di Banjarbaru dan Qmall Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman hukum pelaku UMKM terhadap hak cipta masih tergolong rendah, terutama terkait manfaat ekonomi dan prosedur perlindungan hukum. Faktor yang memengaruhi kondisi tersebut antara lain keterbatasan pengetahuan, kendala ekonomi, persepsi bahwa pendaftaran hak cipta rumit, serta minimnya sosialisasi dari pihak terkait. Perlindungan hak cipta terbukti memiliki peran penting dalam mencegah peniruan produk kreatif dan meningkatkan daya saing UMKM. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan berupa edukasi, pendampingan, dan penyederhanaan prosedur perlindungan hak cipta guna meningkatkan kesadaran hukum pelaku UMKM di Indonesia.

Fikih Bamandi-Mandi Pada Tradisi Masyarakat Di Desa Tajau Landung

2026-01-10T10:31:04+00:00

Penelitian ini mengkaji tradisi bamandi-mandi yang dipraktikkan oleh masyarakat di Desa Tajau Landung dalam perspektif fikih Islam. Tradisi ini merupakan adat lokal yang hidup dan diwariskan secara turun-temurun serta memiliki makna sosial, budaya, dan religius dalam kehidupan masyarakat. Islam sebagai ajaran yang tidak kaku memberikan ruang terhadap keberadaan adat (‘urf) selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat khususnya tauhid. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan emperis melalui penelitian lapangan, yaitu observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tradisi bamandi-mandi dapat dipahami sebagai ‘urf shahih karena tidak mengandung usur syirik dan mengarah pada kemaslahatan. Tradisi ini berfungsi mempererat hubungaan sosial, menjaga identitas budaya, serta menjadi sarana internalisasi nilai-nilai keagamaan. Dengan demikian, tradisi bamandi-mandi dapat ditetapkan secara proporsional sebagai praktik budaya lokal yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Pandangan Tokoh Agama terhadap Pemanfaatan dan Penyewaan Objek Gadai (Marhun) serta Unsur Riba dalam Praktik Gadai di Martapura

2026-01-10T11:33:53+00:00

Gadai (rahn) merupakan akad yang dibolehkan dalam Islam sebagai sarana jaminan atas utang. Namun demikian, dalam praktik masyarakat Martapura, kerap dijumpai pemanfaatan dan penyewaan objek gadai (marhun) oleh penerima gadai (murtahin), terutama dalam kasus gadai rumah dan tanah. Praktik tersebut menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait larangan riba dan prinsip keadilan dalam muamalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan tokoh agama terhadap fenomena tersebut dengan pendekatan fikih kontemporer. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama di Martapura, disertai analisis normatif berdasarkan literatur fikih kontemporer dan fatwa lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas tokoh agama memandang pemanfaatan dan penyewaan marhun oleh murtahin tidak dibenarkan apabila menghasilkan keuntungan ekonomis yang tidak diperhitungkan sebagai pengurang utang, karena termasuk dalam kategori riba qardh. Dalam perspektif fikih kontemporer, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan, maqāṣid al-syarī‘ah, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang praktik gadai di masyarakat agar sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Pendapat Fikih Terhadap Praktik Tengkulak Dalam Penetapan Harga Sayur Dan Hasil Tani: Studi Kasus Di Landasan Ulin Banjarbaru

2026-01-10T11:43:57+00:00

Penelitian ini mengkaji praktik tengkulak dalam penetapan harga sayur dan hasil tani di Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dari perspektif fikih muamalah. Praktik tengkulak yang telah berlangsung turun-temurun menimbulkan perdebatan terkait keadilan harga dan kesejahteraan petani. Penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam dengan teknik wawancara mendalam kepada tokoh agama, pelaku tengkulak, dan petani setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tengkulak di Landasan Ulin memiliki dua dimensi: secara positif membantu distribusi hasil tani dan memberikan kepastian pasar bagi petani, namun secara negatif berpotensi menimbulkan penetapan harga yang merugikan petani ketika terjadi eksploitasi. Analisis fikih menunjukkan bahwa praktik tengkulak pada dasarnya dibolehkan dalam Islam sebagai bentuk perdagangan bebas, namun harus memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan tidak ada unsur penipuan atau eksploitasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi fikih muamalah kepada masyarakat agar praktik tengkulak dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Sinergi Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia

2026-01-10T17:02:50+00:00

The preservation of the sharia economy is increasingly important due to the rapid growth of sharia-based financial institutions and economic activities. This study aims to analyze the synergy between Islamic law and positive law in resolving sharia economic issues in Indonesia. The method used is a normative qualitative research with a juridical approach based on literature study. Data were obtained from primary sources (regulations and Islamic legal concepts), secondary sources (books, scientific journals), and tertiary sources (general legal literature). The analysis was conducted inductively and descriptively to identify conceptual relationships between rules. The results of the study indicate that Islamic law facilitates dispute resolution through the principles of al-sulh (peace), tahkim (arbitration), and wilayat al-qadha (court). Meanwhile, Indonesian positive law provides alternative ADR (negotiation, mediation, arbitration) and support from judicial institutions (Religious Courts) that regulate legislation. The results of this study can be concluded that the synergy between these two legal systems is integral, encompassing the values of justice ('adl), benefit, and legal certainty in resolving sharia economic issues. This integration needs to be strengthened through education and clear regulations to overcome the obstacles to judges' understanding and the overlaps that occur.

Pendekatan Sosial-Reliji Sir Ahmad Khan Dalam Justifikasi Penundaan Usia Perkawinan Karena Pendidikan: Suatu Kajian Normatif-Reformis

2026-01-10T23:56:20+00:00

Fenomena menunda perkawinan semakin menguat dalam masyarakat Muslim kontemporer seiring meningkatnya akses pendidikan dan kebutuhan kualitas sumber daya manusia. Namun, secara teologis, sebagian pandangan klasik masih menekankan percepatan nikah sebagai idealitas syariah. Penelitian ini menggunakan metode normatif-sosiologis dengan menggabungkan kajian nash, literatur fikih, karya-karya Ahmad Khan, serta realitas sosial pendidikan sebagai konteks modern. Pendekatan historis, konseptual, maqasid al-syariah, dan perundang-undangan digunakan untuk memperkuat analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ahmad Khan memandang pendidikan sebagai fondasi rasionalitas, kemajuan, dan reformasi umat. Dalam kerangka reformisme Islam, penundaan perkawinan bukan bentuk pengabaian ajaran agama, tetapi strategi sosial untuk mencapai maslahat melalui peningkatan kapasitas intelektual dan kesiapan individu. Pendidikan ditempatkan sebagai bagian integral dari pemeliharaan akal dan penjamin kualitas keturunan. Pemikiran ini sejalan dengan kebijakan hukum positif Indonesia, khususnya kenaikan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menekankan perlindungan anak dan kesiapan pendidikan. Dengan demikian, penundaan usia perkawinan karena pendidikan memiliki landasan normatif dan relevansi syariah dalam perspektif reformisme Islam. Penelitian ini merekomendasikan penguatan literasi maqasid dan reformisme hukum keluarga untuk merespons kebutuhan masyarakat modern.

Perspektif Tokoh Agama Terhadap Tradisi Selamatan Naik Rumah Baru Dalam Masyarakat Banjar

2026-01-12T01:54:59+00:00

Penelitian ini membahas tradisi selamatan naik rumah baru yang masih dipertahankan oleh masyarakat Banjar di Banjarmasin. Tradisi ini merupakan bentuk ungkapan Syukur atas selesainya Pembangunan rumah, namun praktiknya sering menimbulkan pertanyaan mengenai landasan syariat dan relevansinya dalam konteks fikih kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk pelaksanaan selamatan naik rumah baru di masyarakat Banjar, menggali perspektif tokoh agama Banjarmasin mengenai status hukumnya, serta menganalisis tradisi tersebut melalui pendekatan fikih klasik dan kontemporer. Penelitian menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh agama di Banjarmasin serta observasi ringan terhadap praktik masyarakat. Data sekunder diperoleh dari literatur hukum Islam. Analisis data dilakukan menggunakan proses reduksi data, kategorisasi tematik, serta analisis fikih berbasis kaidah ‘urf, dan maslahah. Tradisi selamatan naik rumah baru merupakan salah satu praktik keagamaan yang masih lestari dalam masyarakat Banjar. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt. atas selesainya pembangunan rumah serta harapan akan keselamatan dan keberkahan bagi penghuni rumah. Namun, dalam praktiknya, tradisi ini kerap memunculkan perbedaan pandangan di kalangan masyarakat terkait dasar hukum dan kesesuaiannya dengan ajaran fikih Islam.

Pandangan Masyarakat dan Tokoh Agama di Banjarmasin Utara Terhadap Mengkonsumsi Ternak Lele yang Memakan Najis

2026-01-12T02:11:18+00:00

Ikan lele merupakan salah satu ikan air tawar yang banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia, termasuk di wilayah Banjarmasin Utara, karena harganya terjangkau, mudah dibudidayakan, dan memiliki nilai gizi yang baik. Dalam praktik budidaya, penggunaan pakan yang berpotensi mengandung unsur najis menimbulkan perdebatan mengenai status kehalalan ikan lele dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis pandangan masyarakat dan tokoh agama terhadap konsumsi ikan lele yang mengonsumsi najis serta mengkajinya berdasarkan fikih Islam klasik dan kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan masyarakat, tokoh agama, peternak, dan penjual ikan lele, serta ditunjang dengan kajian literatur fikih klasik, pendapat ulama kontemporer, dan fatwa keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pandangan hukum di masyarakat, mulai dari makruh, boleh dengan syarat, hingga haram, yang dipengaruhi oleh pertimbangan kesehatan, rasa jijik, prinsip kehati-hatian, (iḥtiyāṭ) dan tingkat pemahaman keagamaan. Dalam perspektif fikih Islam, ikan lele yang mengonsumsi najis dapat dikategorikan sebagai jallālah apabila konsumsi najis bersifat dominan dan menimbulkan perubahan pada bau, rasa, atau kualitas dagingnya, sehingga hukum konsumsinya bersifat kondisional hingga dilakukan proses istibrā’.Penelitian ini menegaskan pentingnya penyelarasan prinsip fikih Islam dengan praktik budidaya perikanan modern guna menjamin konsumsi makanan yang halal dan ṭayyib.

Faktor Penghambat Pendaftaran Merek Pada Umkm (Tapai Gambut 5 Saudagar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan)

2026-01-12T09:34:39+00:00

Pendaftaran merek merupakan syarat lahirnya hak atas merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Bagi UMKM, merek yang terdaftar berperan penting untuk membangun identitas produk, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memberikan perlindungan hukum dari penggunaan tanpa izin. Namun, tingkat pendaftaran merek pada UMKM masih rendah. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang menghambat pendaftaran merek pada UMKM Tapai Gambut 5 Saudagar di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui studi lapangan dan studi pustaka, dengan data primer diperoleh dari wawancara terhadap Ibu Nurul Husna selaku anak pemilik usaha, serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan pendaftaran merek dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan pemahaman mengenai prosedur dan mekanisme pendaftaran merek sehingga proses dianggap rumit, serta pertimbangan biaya pendaftaran yang dinilai relatif mahal bagi UMKM. Faktor eksternal berupa minimnya sosialisasi, edukasi, dan pendampingan dari pihak terkait (DJKI maupun pemerintah daerah) kepada pelaku UMKM. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan literasi HKI, pendampingan teknis pendaftaran, serta kebijakan keringanan biaya/subsidi agar pendaftaran merek UMKM dapat meningkat.

Analisis Kesadaran Dan Kendala Pendaftaran Merek Pada Umkm Di Desa Manarap Lama Dan Manarap Tengah

2026-01-13T00:34:50+00:00

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Manarap Lama dan Desa Manarap Tengah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Namun, peningkatan tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan pemahaman dan penerapan perlindungan hukum terhadap merek usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran pelaku UMKM terhadap pendaftaran merek, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menilai kesesuaian logo usaha dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara terhadap tiga pelaku UMKM di Desa Manarap Lama dan Desa Manarap Tengah, yaitu Toko Baju HJ. Hikmah, Es Teh Jumbo Ratu, dan Kedai Coffee Boy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM pada umumnya telah menyadari pentingnya pendaftaran merek, namun realisasi pendaftaran masih rendah. Kendala utama yang dihadapi meliputi prosedur yang dianggap rumit, keterbatasan biaya, serta kurangnya pendampingan teknis. Selain itu, ditemukan bahwa sebagian logo UMKM belum sepenuhnya memenuhi ketentuan hukum merek karena penggunaan unsur pihak ketiga, kesalahan ejaan, serta desain yang belum memiliki daya pembeda yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah dan instansi terkait dalam memberikan edukasi serta pendampingan teknis guna meningkatkan perlindungan hukum dan daya saing UMKM.

Pengaruh Hak Merek Terhadap Perkembangan Umkm Di Kabupaten Banjar

2026-01-13T00:55:04+00:00

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian nasional dan daerah, termasuk di Kabupaten Banjar. Salah satu faktor penting yang memengaruhi keberlangsungan dan perkembangan UMKM adalah kepemilikan hak merek. Merek tidak hanya berfungsi sebagai identitas dan pembeda produk, tetapi juga sebagai sarana promosi, jaminan kualitas, serta alat perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh hak merek terhadap perkembangan UMKM di Kabupaten Banjar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum serta bersifat deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan pelaku UMKM yang memiliki merek terdaftar dan yang belum mendaftarkan mereknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang memiliki merek terdaftar cenderung memiliki tingkat kepercayaan konsumen yang lebih tinggi, penjualan yang lebih stabil, serta perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap risiko peniruan merek. Sebaliknya, UMKM yang belum mendaftarkan mereknya berpotensi menghadapi berbagai permasalahan hukum dan ekonomi akibat minimnya perlindungan hukum. Oleh karena itu, kepemilikan hak merek merupakan instrumen penting dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM di Kabupaten Banjar.

Praktik Perjodohan Online Untuk Mendapatkan Pasangan Hidup Perspektif Ulama Kabupaten Banjar

2026-01-13T02:23:57+00:00

Advances in communication technology have shifted the culture of introduction (ta'aruf) from conventional methods to digital platforms. This phenomenon of online matchmaking has sparked a debate about the sanctity of the value of marriage in the midst of the religious community of Banjar Regency. This research uses an empirical legal research method that aims to dissect the mechanism of online matchmaking and the construction of the thinking of local scholars. Data was collected through in-depth interviews to explore the legal basis and religious arguments of informants against the phenomenon. The results of the study show that there is a dynamic between the view of mubah as convenience (wasilah) and prudence (ihtiyath) in order to maintain the dignity of women. Online matchmaking is considered positive as long as it maintains sharia manners, data honesty, and is under the supervision of a guardian.

Kerangka Regulasi Open Banking Dan Perlindungan Data Pribadi Nasabah

2026-01-13T03:43:13+00:00

This research study investigates and analyzes the intersection of accelerated digitalization in the banking industry through the Open Banking model with the fundamental need to protect personal data. In the digital economy, open data access through Application Programming Interfaces (APIs) serves as a driver of financial innovation, but also increases risks to customer privacy. This study analyzes how existing regulatory tools address changes in data exchange between platforms to ensure that operational efficiency does not compromise the right to personal data. The purpose of this research study is to discuss legal norms related to the management of open banking and legal protection mechanisms for customers as data owners. This analysis focuses on the alignment of regulations with the financial services regulatory sector through the currently implemented personal data protection law. This analysis will provide a comprehensive discussion emphasizing the comprehensiveness of regulations on open banking, the appropriateness of legal forms of protection provided to bank customers, and the legal norms related to the management of open banking and legal protection mechanisms for customers as data owners. Furthermore, this study is useful in providing policy advice to financial authorities in formulating technical cybersecurity standards to reduce the possibility of misuse of customer data in the digital environment.

Identity Politics in The Scales of Fiqh Siyasah: an Analysis of The Concepts of Walayah and Kafa'ah in Public Leadership

2026-01-13T04:14:37+00:00

Religious identity politics has become a controversial phenomenon in the political landscape of pluralistic countries, including Indonesia, often triggering polarization and testing the principles of democratic inclusivity. This study aims to analyze this phenomenon through the framework of Fiqh Siyasah (Islamic Constitutional Law), focusing on the dialectic between two main requirements of leadership Walāyah (authority/religious identity) and Kafā'ah (competence/managerial eligibility). Using a qualitative normative-philosophical literature study method, primary data in the form of the Qur'an and Hadith, as well as secondary data from classical and contemporary Fiqh Siyasah literature, were analyzed using the Usūl al-Fiqh and Maqāshid Syariah approaches. The results of the study show that Fiqh Siyasah demands the perfect integration of these two concepts. Shariah arguments establish Walāyah as a moral-theological commitment, but explicitly juxtapose it with Kafā'ah, which includes expertise, honesty, and managerial capacity as essential requirements for effective leadership (e.g., QS. Al-Qashash: 26). The tendency of modern identity politics is to absolutize formal Walāyah, thereby neglecting Kafā'ah. The Sharia implication of neglecting Kafā'ah is the emergence of collective damage (mafsadah) that threatens Maslahah 'Āmmah (public interest), including the destruction of unity (wahdah) and the emergence of incompetent leadership that fails to uphold universal justice ('Adalah). The conclusion of this study confirms that identity politics is only valid and constructive if it is directed at electing leaders with integrity and proven competence, making Kafā'ah a crucial consideration in Sharia law in order to realize the goal of Rahmatan lil 'Ālamīn.

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Hidden Fees Praktik Periklanan Menyesatkan di Sektor Perbankan Digital

2026-01-14T01:32:32+00:00

The rapid development of information technology and the digitalization of banking services have significantly transformed the delivery of financial products, particularly through digital banking platforms. While digital banking offers efficiency and convenience, it also gives rise to legal issues related to consumer protection, especially concerning the imposition of hidden fees through misleading advertising practices. Hidden fees are costs that are not transparently disclosed to consumers at the initial stage of product promotion, causing consumers to make financial decisions based on incomplete or inaccurate information. In the context of banking law, such practices raise serious legal concerns regarding transparency, fairness, and the accountability of banks toward consumers. The Indonesian legal framework has incorporated consumer protection principles, including the obligation of transparency, good faith, and prohibition of misleading advertising in banking services. However, regulatory arrangements specifically governing hidden fees in digital banking advertisements remain fragmented and lack explicit enforcement mechanisms, potentially leading to legal uncertainty and consumer vulnerability. This study aims to analyze the legal protection afforded to consumers against hidden fees arising from misleading advertising practices in the digital banking sector. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches by examining banking regulations, consumer protection laws, and legal doctrines related to transparency and liability. The findings indicate that banks may be held legally liable when hidden fees result from misleading advertisements, insufficient disclosure of costs, or violations of the principles of transparency and good faith. Therefore, clearer and more comprehensive legal regulation is necessary to strengthen consumer protection and ensure legal certainty in digital banking practices.

Kesadaran Hukum Dan Efektivitas Perlindungan Hak Merek Bagi Umkm: Analisis Teori Efektivitas Hukum (Studi Di Kota Banjarbaru Dan Kabupaten Barito Kuala)

2026-01-14T07:08:40+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap perlindungan hak merek serta menilai efektivitas perlindungan hak merek bagi UMKM di Kota Banjarbaru dan Kabupaten Barito Kuala. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara terhadap pelaku UMKM dan dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM telah memiliki pemahaman mengenai pentingnya hak merek sebagai perlindungan hukum atas identitas usaha, namun belum seluruhnya diwujudkan dalam tindakan pendaftaran merek. Berdasarkan analisis teori efektivitas hukum, perlindungan hak merek bagi UMKM belum berjalan secara efektif, yang dipengaruhi oleh faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi dan pendampingan hukum agar perlindungan hak merek dapat berfungsi secara optimal sebagai aset strategis bagi UMKM.

Pendapat Tokoh Agama Tentang Peti Tabala Sebagai Bentuk Pemakaman Alternatif

2026-01-15T08:45:10+00:00

Penelitian ini membahas praktik penggunaan tabala sebagai bentuk pemakaman alternatif di masyarakat, dengan fokus pada aspek hukum Islam dan realitas sosial yang melatarbelakanginya. Tabala merupakan peti yang digunakan untuk menguburkan jenazah, terutama di wilayah dengan kondisi tanah berair, rawa, atau mudah amblas. Penelitian ini bertujuan mengkaji kesesuaian praktik tabala dengan prinsip fiqih dan maqāṣid al-syarī‘ah serta pandangan tokoh agama terhadap penggunaannya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui studi pustaka terhadap literatur fiqih klasik dan kontemporer, fatwa ulama, serta artikel ilmiah, yang dilengkapi dengan wawancara tokoh agama dan pihak KUA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tabala tanpa kebutuhan dinilai makruh karena tidak sesuai dengan sunnah pemakaman Nabi Muhammad SAW. Namun, dalam kondisi tertentu, seperti tanah berair, jenazah rawan rusak, atau tidak dapat tertutup sempurna, tabala dapat berstatus boleh bahkan wajib demi menjaga kehormatan jenazah. Pandangan tokoh agama juga menunjukkan adanya perbedaan dalam memahami batas kebutuhan dan darurat, yang menegaskan bahwa hukum tabala bersifat kontekstual. Dari perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, praktik tabala dapat dibenarkan selama bertujuan menjaga martabat manusia dan menghilangkan kemudaratan. Dengan demikian, tabala tidak dapat dipahami sebagai penyimpangan agama, melainkan sebagai bentuk adaptasi lokal yang mengintegrasikan tuntunan syariat dengan kondisi geografis dan sosial masyarakat.

Analisis Penerapan Prinsip First To File Dan Hambatan Pendaftaran Merek Serta Potensi Pelanggaran Hak Cipta Logo Pada Umkm Kuliner Di Kabupaten Banjar

2026-01-15T09:18:16+00:00

Pendaftaran merek merupakan instrumen penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap identitas usaha, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, dalam praktiknya, masih banyak pelaku UMKM yang belum memanfaatkan mekanisme perlindungan tersebut secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terhadap penerapan prinsip First to File dalam pendaftaran merek, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi UMKM kuliner dalam proses pendaftaran merek, serta mengkaji potensi kerentanan hukum akibat penggunaan logo tanpa perlindungan hak cipta di Kabupaten Banjar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara terhadap pelaku UMKM kuliner dan didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur pendaftaran merek dengan pemahaman sosiologis pelaku UMKM. Prinsip First to File belum dipahami secara utuh, sehingga pelaku usaha masih mengandalkan penggunaan faktual tanpa pendaftaran. Selain itu, persepsi terhadap kompleksitas birokrasi dan biaya pendaftaran, rendahnya daya pembeda merek yang digunakan, serta minimnya kesadaran terhadap perlindungan hak cipta logo turut memperkuat posisi rentan UMKM dalam sistem hukum kekayaan intelektual. Penelitian ini menegaskan bahwa lemahnya perlindungan merek dan logo bukan semata disebabkan oleh faktor ekonomi, melainkan juga oleh rendahnya literasi hukum dan kurangnya pendampingan yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan edukasi hukum dan pendampingan teknis yang berkelanjutan agar UMKM memperoleh perlindungan hukum yang seimbang dengan pertumbuhan usahanya

Pandangan Ulama Banjar Terkait Banyu Penerang Hati

2026-01-15T14:24:12+00:00

Banyu penerang hati merupakan salah satu praktik spiritual yang hidup dan berkembang dalam tradisi masyarakat Banjar. Praktik ini umumnya dilakukan dengan cara membacakan doa, selawat, dan ayat-ayat Al-Qur’an ke dalam air, kemudian air tersebut diminum atau digunakan dengan harapan memperoleh ketenangan, kemudahan dalam belajar Al-Qur’an, serta penguatan hati dalam beribadah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pandangan ulama Banjar terhadap praktik banyu penerang hati ditinjau dari perspektif keimanan dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (field research), melalui wawancara dengan ulama Banjar, serta didukung oleh studi literatur yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ulama Banjar pada umumnya memandang banyu penerang hati sebagai praktik yang dibolehkan selama tidak mengandung unsur kesyirikan dan tidak diyakini sebagai sebab independen dari manfaat. Praktik ini dipahami sebagai wasilah spiritual yang bertumpu pada doa, keberkahan bacaan Al-Qur’an, dan keyakinan penuh kepada Allah SWT sebagai satu-satunya pemberi manfaat.

Pandangan Ulama Fikih Terhadap Basalamatan Rumah Hanyar Di Kota Banjarmasin

2026-01-15T14:34:44+00:00

Basalamatan rumah anyar merupakan tradisi yang masih hidup di tengah masyarakat Banjar, khususnya di Kota Banjarmasin, dan biasa dilakukan saat menempati rumah baru. Tradisi ini umumnya diisi dengan doa bersama, pembacaan ayat Al-Qur’an, serta jamuan sederhana sebagai bentuk ungkapan syukur dan harapan akan keselamatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan ulama fikih di Kota Banjarmasin terhadap praktik basalamatan rumah anyar ditinjau dari perspektif fikih. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan melalui wawancara dengan ulama atau tokoh agama setempat, serta didukung oleh studi literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya ulama memandang basalamatan rumah anyar sebagai tradisi yang dibolehkan selama pelaksanaannya tidak mengandung unsur syirik dan tidak disertai keyakinan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Tradisi ini dipahami sebagai sarana berdoa, bersyukur kepada Allah SWT, sekaligus mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Dengan demikian, basalamatan rumah anyar dapat diterima sebagai bagian dari tradisi lokal yang sejalan dengan nilai-nilai fikih Islam.

Sosialisasi Pentingnya Pendaftaran Hak Merek Dagang Melalui OSS (Online Single Submission) Bagi Umkm Di Kelurahan Komet, Kecamatan Loktabat Utara, Kota Banjarbaru

2026-01-15T14:52:33+00:00

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Komet, Kecamatan Loktabat Utara, Kota Banjarbaru mengenai pentingnya pendaftaran merek dagang sebagai bagian dari perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Merek merupakan aset strategis yang berfungsi sebagai identitas usaha, pembeda produk, serta instrumen perlindungan hukum terhadap potensi peniruan dan persaingan usaha tidak sehat. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui sosialisasi, diskusi interaktif, dan pendampingan awal terkait prosedur pendaftaran merek dagang melalui sistem Online Single Submission (OSS) berbasis Risk Based Approach (RBA). Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum memahami urgensi pendaftaran merek dan tahapan administratif yang harus dipenuhi. Setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan, terjadi peningkatan pemahaman pelaku UMKM mengenai manfaat hukum dan ekonomi dari pendaftaran merek dagang serta prosedur pendaftarannya melalui OSS. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong pelaku UMKM untuk segera mendaftarkan merek usahanya guna memperoleh kepastian hukum, meningkatkan daya saing usaha, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Pemahaman Masyarakat Terhadap Web SIMKAH Studi Kasus Kecamatan Kua Martapura Kota

2026-01-15T15:10:12+00:00

Pernikahan adalah peristiwa signifikan dalam hidup manusia yang memiliki nilai hukum dan juga nilai spiritual. Di zaman digital ini, pemerintah melalui Kementerian Agama telah melakukan inovasi dengan memperkenalkan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sebagai upaya digitalisasi layanan publik di sektor pendaftaran pernikahan. Penelitian ini berangkat dari minimnya pemahaman masyarakat mengenai penggunaan WEB SIMKAH di KUA Kecamatan Martapura Kota. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tingkat pemahaman masyarakat terhadap SIMKAH dan juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metodologi penelitian memanfaatkan pendekatan hukum empiris dan normatif dengan menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan petugas KUA dan masyarakat serta observasi langsung terkait proses pendaftaran nikah melalui SIMKAH. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa banyak masyarakat yang masih belum paham cara menggunakan SIMKAH karena kurangnya sosialisasi, rendahnya tingkat literasi digital, dan minimnya akses internet. Lebih jauh, sejumlah masyarakat masih merasa lebih nyaman untuk mendaftar secara langsung di KUA daripada melalui jalur online. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Web SIMKAH di KUA Martapura Kota belum optimal dan perlu ditingkatkan melalui sosialisasi yang lebih intensif, pelatihan literasi digital, serta penyediaan sarana teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pendaftaran pernikahan.

Efektivitas Kinerja Dinas PUPR Kota Banjarmasin Dalam Pencegahan Banjir Berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 58 Tahun 2022

2026-01-16T03:02:08+00:00

Banjir perkotaan merupakan permasalahan tata kelola pemerintahan daerah yang berkaitan langsung dengan kewajiban negara dalam menyediakan pelayanan dasar dan melindungi keselamatan warga. Kota Banjarmasin, dengan karakteristik geografis dataran rendah dan jaringan sungai yang kompleks, menghadapi risiko banjir yang berulang. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin dalam pencegahan banjir berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 58 Tahun 2022, serta mengidentifikasi kendala yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparatur Dinas PUPR dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur relevan. Data dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas PUPR dalam pencegahan banjir tergolong cukup efektif, ditinjau dari aspek perencanaan program, pemeliharaan sungai dan drainase, pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur, serta respons terhadap kejadian banjir. Namun, efektivitas tersebut belum optimal akibat keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, sistem monitoring berbasis data, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas pencegahan banjir tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur, tetapi juga oleh integrasi mitigasi struktural dan non-struktural, penguatan koordinasi lintas instansi, serta akuntabilitas pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah.

Spiritualitas Sufistik dan Pencegahan Korupsi: Pendekatan Etika Qur’ani Terhadap Krisis Moral Sosial (Integrasi Etika Ihsan dalam Moralitas Publik)

2026-01-17T02:04:41+00:00

This article seeks to explore the relevance of Sufistic spirituality as a basis for moral ethics in preventing social misconduct, particularly through the integration of the value of ihsan within the realm of public morality. Using a descriptive-qualitative approach based on a textual analysis of the Qur’an and classical Sufism literature, this research finds that ihsan defined as spiritual awareness of God’s presence in every action is the core of Sufistic ethics capable of cultivating inner integrity, honesty, and social responsibility. When the value of ihsan is internalized within individuals and social structures, it serves as a preventive mechanism against corrupt behavior and other moral deviations. The Qur’anic ethical approach, rooted in the principles of tazkiyatun nafs (purification of the soul) and muraqabah (self-monitoring), demonstrates that moral reform requires not only a strong legal system but also profound spiritual cultivation. Thus, Sufistic spirituality offers a transcendental ethical paradigm relevant to the formation of a public morality that is clean, just, and oriented toward Divine consciousness.

Tantangan Tatkala Daftar Nikah Online Pada Laman Simkah Di Kua Banjarmasin Barat

2026-01-17T12:15:21+00:00

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi layanan publik, termasuk dalam bidang pencatatan pernikahan melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi masyarakat dan petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat dalam pelaksanaan daftar nikah online. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan empiris melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama yang muncul meliputi keterbatasan literasi digital calon pengantin, akses jaringan internet yang belum merata, serta faktor administratif yang memerlukan konfirmasi manual. Meskipun SIMKAH diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi, realitas di lapangan menunjukkan perlunya strategi pendampingan dan optimalisasi sistem agar tujuan modernisasi layanan dapat tercapai.

Asas Praduga Tak Bersalah Sebagai Prinsip Konstitusional dalam Penegakan Hukum Pidana

2026-01-18T07:44:11+00:00

The principle of presumption of innocence is a fundamental constitutional principle in the modern criminal justice system and is one of the main pillars in protecting human rights. This study analyzes the position and implementation of the principle of presumption of innocence as a constitutional principle in the enforcement of Indonesian criminal law with a special focus on Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) and Law Number 20 of 2025 concerning the Integrated Criminal Justice System (SPPT), as a substitute for the Criminal Code. The research uses normative legal research methods with an analytical approach and comparison of the latest laws and regulations. The results of the study show that the 2023 Criminal Code and the new 2025 Criminal Code have provided more explicit and comprehensive recognition of the principle of presumption of innocence by integrating international human rights standards. However, its application in the field still faces significant challenges in the form of limited capacity of the apparatus, pressure of public opinion, and the gap between ideal norms and practical reality. The study concludes that continuous efforts are needed in increasing the capacity of law enforcement officials, socializing new regulations, and building a strong legal culture to optimally implement the principle of presumption of innocence in all stages of criminal law enforcement.

Pengaruh Eco-Friendly Packaging Terhadap Loyalitas Konsumen Pada Green Coffee Shop di Kota Bogor

2026-01-18T08:06:03+00:00

Growing environmental awareness has encouraged food and beverage businesses to implement sustainable business practices, including the adoption of eco-friendly packaging. This study aims to examine the effect of eco-friendly packaging on consumer loyalty at Green Coffee Shop Kopi Nako Daur Baur in Bogor City. A quantitative approach with a survey method was employed. Data were collected from 48 consumers selected through purposive sampling using structured questionnaires. The data were analyzed using validity tests, reliability tests, and simple linear regression analysis with statistical software. The findings reveal that eco-friendly packaging has a positive and significant impact on consumer loyalty. This indicates that environmentally friendly packaging can enhance consumers’ intentions to repurchase, recommend products, and maintain long-term commitment to the brand. The study concludes that eco-friendly packaging serves not only as an environmental initiative but also as an effective sustainable marketing strategy for strengthening consumer loyalty. These results provide practical implications for coffee shop businesses to integrate sustainability principles into product innovation and branding strategies.

Pengaruh Fitur Layanan Pembayaran dan Top-Up Terhadap Kepuasan Pengguna Dana di Kabupaten Bogor

2026-01-19T07:16:45+00:00

This study aims to analyze the effect of payment and top-up service features on DANA user satisfaction in Bogor Regency. The research method used is a quantitative approach with a causal associative research type. Data collection was conducted through a questionnaire consisting of 100 active DANA users using purposive sampling techniques, then analyzed using multiple linear regression analysis with the help of SPSS 26. The results of the study show that: (1) Payment service features have a positive and significant effect on DANA user satisfaction; (2) Top-up has a positive and significant effect on DANA user satisfaction; (3) Payment service features and top-up simultaneously have a significant effect on DANA user satisfaction. This study concludes that the completeness of payment service features, the ease of the top-up process, the diversity of top-up methods, and the availability of promotional programs are key factors in increasing DANA user satisfaction. The practical implications of this study are the need to optimize payment service features, improve promotional programs and cashback on top-up services, and strengthen security systems to maintain and increase user satisfaction in the face of increasingly competitive digital wallet industry competition.

Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pengalihan Sisa Uang Menjadi Donasi Di Mini Market Indomaret/Alfamart

2026-01-20T06:12:41+00:00

Fenomena pengalihan sisa uang kembalian menjadi donasi di minimarket kian marak, termasuk di Indomaret dan Alfamart wilayah Banjarmasin. Penelitian ini bertujuan meninjau praktik tersebut dari perspektif fikih muamalah, khususnya terkait keabsahan akad (sedekah/hibah/infak), unsur kerelaan (riḍā’), serta aspek transparansi dan penyaluran dana. Penelitian menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi transaksi di kasir, wawancara mendalam kepada kasir dan konsumen, serta telaah dokumen SOP dan materi kampanye donasi. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, sementara keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan praktik penggalangan dilakukan saat pembayaran di kasir melalui pertanyaan ajakan donasi dengan nominal kecil (pembulatan sisa kembalian), dana dihimpun oleh pihak toko dan disalurkan melalui lembaga BAZNAS dan Program Indonesia Hebat, dari sisi fikih akad yang dominan adalah hibah, dan menjadi sah apabila terdapat persetujuan eksplisit konsumen, objek dan tujuan donasi jelas, serta mekanisme pelaporan transparan, serta memberikannya dengan tujuan sosial bukan karena niat ibadah.

Keabsahan Saksi Istifadhah dalam Perkara Istbat Nikah di Pengadilan Agama Barabai Kelas IB Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan (Studi Kasus Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2023/PA.Brb)

2026-01-21T05:27:32+00:00

This research examines the validity of using istifadhah witnesses (witnesses based on public hearsay) in marriage legalization cases at the Barabai Religious Court. The primary legal issue arises when the witnesses presented in court did not personally witness the marriage contract (de auditu), whereas Article 171 of the HIR (Indonesian Procedural Law) requires witnesses to have direct knowledge. However, in Decree Number 211/Pdt.P/2023/PA.Brb, the Sole Judge accepted and declared such witness testimony as valid. This study aims to determine the legal basis and Islamic jurisprudence (fiqh) rules used by the judge and to analyze the judge's legal reasoning in constructing the validity of istifadhah witnesses to reach a legal conviction. This is a field research with a socio-legal approach. Primary data were obtained through an analysis of the court decree and in-depth interviews with the Sole Judge at the Barabai Religious Court. The data were analyzed qualitatively using descriptive-analytical methods, supported by evidence theory and substantive justice theory. The results show that: 1) The validity of istifadhah witnesses in this case is based on the integration of the Supreme Court Circular (SEMA) Number 10 of 2020 as formal legality and the Book of I’anatut Thalibin, as well as the fiqh maxim "Dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih" (averting harm takes precedence over acquiring benefits) as the philosophical foundation. 2) The judge constructed the validity of the witnesses through a legal presumption method due to the emergency of evidence (adh-dharurah) caused by the long duration of the marriage (45 years). The witness testimony was deemed valid and possessed perfect evidentiary strength (volledig bewijs) because it met the element of public notoriety (syuhrah) and was consistent with other evidence, thereby providing legal certainty and substantive justice for the Petitioners.

Analisis Strategi Inovasi Produk Ramah Lingkungan pada UMKM Sebagai Upaya Penciptaan Nilai Berkelanjutan dalam Perspektif SDGs

2026-01-21T10:49:13+00:00

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a crucial role in supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), yet they still face environmental challenges arising from their production activities. This study aims to analyze environmentally friendly product innovation strategies in MSMEs as an effort to create sustainable value from the SDGs perspective through a literature review approach. The findings indicate that the adoption of eco-friendly product innovation, including the use of sustainable materials, efficient production processes, and strengthened green branding, enhances MSME competitiveness while simultaneously generating economic, social, and environmental value. This strategy significantly contributes to the achievement of SDGs, particularly in inclusive economic growth, responsible consumption and production, and environmental protection.

Kontribusi Green Promotion dalam Meningkatkan Kesadaran Konsumen Terhadap Konsumsi Berkelanjutan (SDG 12)

2026-01-22T12:47:28+00:00

Consumer awareness of sustainable consumption is a crucial issue in line with Sustainable Development Goal (SDG) 12, which aims to ensure responsible consumption and production patterns. One of the efforts companies are making is implementing green promotion as a marketing communication strategy focused on environmental sustainability. This article discusses how green promotion contributes to improving consumer knowledge, attitudes, and behaviors toward more responsible consumption.

Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku UMKM dalam Perspektif Hukum Ekonomi

2026-01-22T14:42:13+00:00

Legal protection for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia is crucial to support national economic growth. This study aims to explore the existing legal framework and evaluate the effectiveness of the protection provided to MSMEs from an economic law perspective. The method used is a normative literature review with doctrinal analysis of relevant laws and literature, relying on credible secondary sources. The findings indicate a significant gap between legal norms and actual practices, where MSMEs often find themselves in a weak position due to legal misunderstandings, limited access to financing, and challenges arising in the digital era. The conclusion of this study emphasizes the need for adaptive regulatory reforms, the establishment of an integrated protection agency, and the enhancement of legal literacy for MSME stakeholders. These recommendations are expected to create a fairer and more sustainable ecosystem, boost the competitiveness of MSMEs, and enhance their contribution to the national economy in the face of globalization challenges.

Pendapat Tokoh Agama Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Wanita Hamil (di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir)

2026-01-24T06:41:25+00:00

This research is motivated by the problem of promiscuity among young people which often leads to unwanted things, namely the occurrence of pregnancy before marriage. The phenomenon of pregnancy outside of marriage is a fairly sensitive issue in various societies, not only regarding reproductive health aspects, but also has a wide impact on social, cultural, psychological, and legal aspects. In the midst of globalization and information disclosure, this phenomenon is increasingly complex, and its handling requires a holistic approach and empathy from all parties. This type of research is qualitative by going directly into the field to conduct interviews. Using a normative and juridical approach. Using primary data obtained from the views of religious leaders on the marriage of pregnant women out of wedlock and the status of children from the marriage of pregnant women. The results of the study show, first, that the factor of pregnant women's marriage is due to low levels of faith, too free association, lack of supervision from parents, low Islamic law education, and lack of legal awareness from the community and the perpetrators. The second result is about the opinion of religious leaders on the marriage of pregnant women out of wedlock, namely that pregnant women out of wedlock can be married to men who impregnate her, can be carried out without waiting for the birth of their child, marriage takes place when the woman is pregnant, there is no need for remarriage after the child conceived is born.

Penanganan Maladministrasi Dalam Kasus Kabel Telekomunikasi Tidak Beraturan Di Handil Bakti Oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan

2026-01-26T10:24:19+00:00

Pelayanan publik yang tidak memenuhi standar berpotensi melahirkan maladministrasi dan menimbulkan dampak langsung bagi keselamatan serta kenyamanan masyarakat, termasuk pada pengelolaan utilitas telekomunikasi di ruang milik jalan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penanganan maladministrasi oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan terhadap kasus kabel telekomunikasi yang semrawut di Handil Bakti, Kabupaten Barito Kuala, serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan hukum empiris melalui penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak Ombudsman bagian pemeriksaan dan dokumentasi arsip penanganan laporan, kemudian dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan Ombudsman melakukan tahapan penerimaan laporan, pemeriksaan, koordinasi lintas instansi, hingga pemeriksaan lapangan, serta menetapkan BPJN Kalimantan Selatan sebagai pihak terlapor karena kewenangan pengawasan utilitas jalan nasional berada pada instansi tersebut. Pemeriksaan menyimpulkan adanya maladministrasi berupa pengabaian kewajiban hukum yang kemudian ditindaklanjuti melalui fasilitasi dan monitoring hingga kabel ditertibkan oleh operator. Penelitian menyimpulkan bahwa pengawasan Ombudsman efektif mendorong tindakan korektif dan memperkuat akuntabilitas pelayanan publik, meskipun masih memerlukan penguatan konsistensi prosedural dan pengawasan berkelanjutan.

Krisis Lingkungan Akibat Tambang Ilegal Di Kalimantan Selatan: Analisis Kebijakan Publik Perspektif Fiqh Al-Bi'ah

2026-01-26T10:44:04+00:00

Krisis lingkungan di Kalimantan Selatan yang dipicu oleh meningkatnya aktivitas pertambangan ilegal telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan, meliputi degradasi hutan, pencemaran sumber air, dan meningkatnya kerentanan terhadap bencana hidrometeorologis. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas kebijakan publik dalam menangani pertambangan ilegal melalui pendekatan fiqh al-bi’ah sebagai kerangka etika lingkungan Islam. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library reserch) dengan pendekatan kualitatif melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan sumber normatif keislaman. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan substansial antara norma regulatif dan implementasi di lapangan, khususnya pada aspek pengawasan, dan penegakan hukum. Dari perspektif fiqh al-bi’ah, kondisi ini merepresentasikan pelanggaran terhadap prinsip hifz al-bi’ah dan hadis لاضرر ولاضرار (kemudaratan harus dihilangkan). Penelitian menyimpulkan bahwa penanganan pertambangan ilegal memerlukan integrasi pendekatan struktural, keberlanjutan ekosistem lingkungan, dan normatif keislaman melalui penguatan pengawasan, rehabilitasi lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta internalisasi nilai kemaslahatan dalam kebijakan publik.

Penerapan Sistem Manajemen Nikah (SIMKAH) Online Di Kua Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas

2026-01-28T10:11:37+00:00

KUA kecamatan Tamban Catur merupakan salah satu KUA yang telah ‎menggunakan SIMKAH Online sebagai media untuk melakukan pencatatan ‎pernikahan baru baru ini tepatnya pada tahun 2020‎. Namun dalam pelaksanaannya, SIMKAH Web ini belum berjalan secara ‎maksimal karena keterbatasan fasilitas dan kondisi lapangan yang terkadang ‎kurang mendukung termasuk diantaranya sinyal internet Wi-Fi yang belum menjangkau daerah ‎tersebut. Kemudian terdapat beberapa kendala yang dialami dalam penerapan ‎SIMKAH. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui penerapan sistem manajemen nikah (SIMKAH) online di ‎KUA kecamatan Tamban catur Kabupaten Kapuas dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pada penerapan ‎SIMKAH online dalam pencatatan nikah di KUA Kecamatan Tamban ‎Catur Kabupaten Kapuas. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian ‎lapangan (Field Research) ‎dan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Adapun lokasi penelitian ini bertempat di KUA Kecamatan Tamban Catur dengan Kepala KUA dan staf operator SIMKAH sebagai subjek dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan SIMKAH. Hasil dalam penelitian ini menyimpulkan SIMKAH‎ di KUA Kecamatan Tamban ‎Catur Kabupaten Kapuas sesuai dengan prinsip kemudahan dalam Islam‎. ‎Faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan SIMKAH di KUA ‎Kecamatan Tamban Catur menunjukkan bahwa akses jaringan yang tidak ‎stabil menjadi tantangan utama yang perlu diatasi untuk meningkatkan ‎efektivitasnya. Meskipun demikian, kesederhanaan penggunaan aplikasi ‎SIMKAH dan infrastruktur teknologi yang memadai tetap mendukung ‎efisiensi dalam administrasi pernikahan‏ ‏serta memanfaatkan aparatur desa dalam mensosialisasikan aplikasi ‎SIMKAH agar tersentuh oleh masyarakat luas‎.

The Impact Of Financial Distress On Company Value

2026-01-30T07:47:56+00:00

This study aims to investigate the effect of financial distress on firm value in the manufacturing sector listed on the Indonesia Stock Exchange. Firm value is a crucial investor perception, but it is often distorted when a firm shows signs of financial distress. Using a quantitative approach, this study measures financial distress through a modified Altman Z-Score model and firm value through Tobin's Q. Panel data is analyzed using the E-Views 12 statistical tool through a panel data regression test to determine the best model between Common Effect, Fixed Effect, or Random Effect. The results show that financial distress has a negative and significant impact on firm value. This finding confirms signaling theory, where conditions of financial distress send a bad signal to the market, which ultimately reduces investor confidence and stock prices. This study contributes to management in conducting early detection of potential bankruptcy to maintain the stability of firm value in the capital market.

Riba dan Bunga Bank

2026-01-30T15:39:50+00:00

This study aims to examine the concept of riba and bank interest and to analyze their similarities and differences from the perspective of Islamic economics. Riba refers to an additional charge stipulated in lending transactions and is strictly prohibited in Islam because it is considered unjust and harmful to society. Meanwhile, bank interest is a compensation system applied in conventional financial institutions as a return for the use of funds. This research employs a qualitative method with a literature review approach by analyzing books, scientific journals, and credible sources related to riba and bank interest. The results of the study indicate that the majority of Islamic scholars equate bank interest with riba due to the existence of predetermined additional payments that may lead to economic inequality. Therefore, Islamic banking emerges as an alternative financial system that applies profit-sharing principles and contracts in accordance with Islamic law. The conclusion of this study is that riba and bank interest are fundamentally similar in practice from the Islamic perspective, making Islamic financial systems a more ethical and just solution.

E-Commerce dan Dropshipping dalam Perspektif Fiqih Muamalah

2026-01-30T16:35:33+00:00

The development of digital technology has driven significant transformations in the global trade system, particularly through e-commerce. One rapidly growing business model in the e-commerce ecosystem is the dropshipping system, a buying and selling mechanism in which sellers do not keep inventory but instead forward orders to suppliers. While offering convenience and efficiency, this practice raises various legal issues from a muamalah (Islamic jurisprudence) perspective, particularly regarding ownership of goods, clarity of contracts, and the potential for elements of gharar and tadlis. This study aims to analyze the concepts of e-commerce and dropshipping based on the principles of muamalah (Islamic jurisprudence) and to explain the forms of contracts that can be used to ensure compliance with Islamic law. The research method used is qualitative research with a normative approach through a literature review of classical and contemporary fiqh literature. The results indicate that e-commerce is fundamentally permissible in Islam as long as it meets the pillars and requirements of the contract. Dropshipping is also permissible provided that an appropriate contract is used, such as wakalah (a contract of sale), salam (a contract of sale), or samsarah (a contract of sale), and the application of the principles of honesty, transparency, and responsibility towards consumers.

Pengertian Maqoshid Syari'ah

2026-02-01T04:08:09+00:00

The purpose of determining law or often known as maqashid al-syari‟ah is one of the important concepts in the study of Islamic law. Because of the importance of maqashid al-shari'ah, legal theorists make maqashid al-shari'ah something that must be understood by mujtahid who performs ijtihad. In relation to methods or ways to find wisdom and the purpose of law-making, there are at least three ways that have been taken by scholars before al-syatibi Modern and contemporary Muslim scholars introduced the new concept and classification of maqashid al-shari'ah by including the new dimensions of maqashid, namely national economic development as an integral part of the goals of sharia. Develop the terminology of "traditional" maqashid al-shari'ah, in order to correct the shortcomings in the concept of "traditional" maqashid al-shari'ah. The theory of maqashid al-Shari'ah is also very relevant to the establishment of a binding and coercive national law. Maqashid al-shari'ah is in harmony with one of the purposes of law, namely utility.

Harmonisasi Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana Terhadap Pejabat Publik yang Terlibat Konflik Kepentingan (Conflict of Interest) dalam Pengadaan Barang dan Jasa

2026-02-06T04:28:10+00:00

This research examines the urgency of harmonizing administrative and criminal sanctions in addressing the phenomenon of conflict of interest in government procurement processes in Indonesia. The primary issue raised is the overlap of norms between administrative law and criminal law, which frequently leads to the criminalization of public officials' policies. Utilizing normative legal research methods with statutory and conceptual approaches, this study analyzes the intersection between maladministration and office-related offenses. The results indicate that the absence of clear boundaries regarding abuse of power leads to legal uncertainty and hampers bureaucratic effectiveness. As a solution, this research proposes a Dual-Track System model that integrates the role of the Internal Government Oversight Apparatus (APIP) and administrative courts as a filter before entering the criminal realm. This model emphasizes the recovery of state losses and the use of digital technology to detect interest affiliations early. This harmonization is expected to achieve proportional justice, where criminal law remains positioned as an ultimum remedium without neglecting firmness against clear corrupt practices.

Fenomena Bullying yang Dilakukan oleh Anak dalam Perspektif Sosiologi Hukum

2026-02-12T04:56:55+00:00

The phenomenon of bullying by children shows an increasing and alarming rate. This article aims to analyze bullying by children as a social phenomenon related to legislation on child protection, as well as public perceptions based on prevailing norms. Through this analysis, the author finds that the high rate of bullying by children is caused by specific factors, particularly social media content that contains violence. Furthermore, weak education and laws that do not provide sanctions or deterrent measures for perpetrators also contribute to this problem. Therefore, it is necessary to review laws related to child protection and reform all forms of content that influence children's behavior in the form of bullying.

Analisis Hukum Judi Online dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syarī‘ah

2026-02-15T05:26:13+00:00

This article aims to discuss the law of online gambling from the perspective of maqashid shari'ah. The research of this article uses a qualitative approach with the type of library research. The data collection techniques used are documentation, data analysis techniques used in content analysis, induction, and deduction. Online gambling is any form of betting game that uses money or valuable assets, done online through a website or internet application. This activity involves speculating on uncertain outcomes such as slots, casinos, or sports betting and is illegal under the ITE Law in Indonesia. Online gambling in Indonesia poses a variety of complex social and economic problems. Online gambling not only impacts individual financial losses, but also triggers moral breakdown, family dysfunction, and increased crime. Maqashid shari'ah here aims to protect the basic interests of human beings including religion, soul, intellect, property, and descendants. This is to ensure that what they do does not contradict the principles of Islam. Online gambling is very detrimental to everyone because it has a great impact on all aspects protected in the maqashid shari'ah. Some ways to overcome online gambling so that it is not too rampant are the implementation of tighter laws, education for everyone about the dangers of online gambling, and more tightening the use of citizens in accessing online gambling applications.

Antara prohibisi dan legitimasi: Analisis Komparatif Hukum Berjabat Tangan dengan Lawan Jenis dalam Pandangan Ulama

2026-02-18T08:42:27+00:00

The practice of handshaking between men and women who are not mahram (permissible marriage partners) remains a controversial issue among Muslims, especially when religious norms intersect with modern cultural and professional expectations. Divergent scholarly opinions on this issue reflect a broader tension between classical fiqh textualism and contemporary contextual reasoning. Scholars from schools such as Shafi’i and Hanbali generally prohibit it absolutely, while Hanafi scholars and some contemporary figures like Yusuf al-Qaradawi allow it under specific conditions, emphasizing intention and social context. This study investigates how classical and modern scholars interpret the ruling on handshaking with the opposite sex and how the maqāṣid al-sharīʿah framework can be used to assess the relevance and applicability of these rulings in today’s pluralistic societies. Employing a qualitative method through library research and comparative analysis, this study highlights the importance of integrating Islamic legal principles with contemporary social realities. This study concludes that the stronger opinion is the opinion that it is permissible, as long as it is not accompanied by lust and does not give rise to slander.

Intervensi Pemerintah dalam Saham BUMN (Golden Share) dan Relevansinya dengan Pasal 33 UUD 1945

2026-02-25T15:46:56+00:00

This research examines the juridical position of government intervention through the golden share instrument (Series A Dwiwarna Shares) in State-Owned Enterprises (SOEs) listed on the stock exchange, analyzed from the perspective of Article 33 of the 1945 Constitution, Constitutional Law, and Criminal Law. The primary issue arises when the state's special veto rights conflict with the principle of shareholder equality (one share one vote) and the potential for abuse of power leading to corruption. The research method employed is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results indicate that the golden share is a constitutional instrument to safeguard economic sovereignty as long as its use is restricted to strategic policies concerning public welfare. However, this study finds a legal vacuum regarding the limits of managerial intervention, which often triggers maladministration and systemic losses for public investors. The proposed novelty is the concept of "Constitutional Proportionality," wherein the exercise of veto rights must be based on strict transparency protocols and independent oversight to prevent undue influence. In conclusion, regulatory reconstruction is necessary to align state control functions with good corporate governance principles to ensure legal certainty in the Indonesian capital market.

Transformasi Good Corporate Governance menjadi Islamic Corporate Governance dalam Ekonomi Syariah

2026-02-25T16:36:52+00:00

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) has become a crucial instrument in maintaining corporate sustainability in the era of globalization, including within the Islamic economic sector. This paper aims to analyze the transformation of conventional GCG principles into Islamic Corporate Governance (ICG) and its implementation in Islamic banking in Indonesia. GCG is generally based on five main principles: transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. However, in the Sharia context, corporate governance undergoes an expansion through a Tauhid and Shura-based approach, where accountability is not only directed toward stakeholders but also serves as a form of worship to Allah SWT (God-interest). The fundamental difference in ICG lies in the integration of Islamic values such as Shidiq, Tabligh, Amanah, and Fathonah, as well as the vital role of the Sharia Supervisory Board (DPS) to ensure compliance with the fatwas of the Indonesian Council of Ulama. The study indicates that the implementation of ICG through Financial Services Authority regulations and the Sharia Banking Law enhances credibility, mitigates agency risks, and guarantees the rights of all parties based on social justice. This transformation proves that ICG is not merely an adoption of Western models (Anglo-Saxon or European), but a unique value system that combines market efficiency with religious moral principles to achieve long-term collective welfare.

Dinamika Pendistribusian Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Provinsi Kalimantan Selatan

2026-03-05T12:13:38+00:00

Zakat is a strategic instrument in Islamic philanthropy that functions spiritually and socio-economically to balance the economic system and alleviate poverty. The enormous potential of zakat in Indonesia requires professional management in accordance with Islamic law and Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management. BAZNAS South Kalimantan Province, as the official institution managing zakat, infaq, and sadaqah, plays an important role in the distribution of zakat. This study aims to examine the dynamics of zakat distribution by BAZNAS South Kalimantan Province from the perspectives of fiqh and zakat management. This research is an empirical legal study with a sociological and legal anthropological approach conducted at BAZNAS South Kalimantan Province and Baznas Microfinance Desa Kota Banjarmasin. Data was obtained through online interviews and literature studies, then analyzed qualitatively. The results of the study show that the distribution of zakat by BAZNAS South Kalimantan Province is dynamic. The distribution of consumptive zakat is focused on meeting the basic needs of mustahik through education, health, humanitarian, and da'wah and advocacy programs. Meanwhile, productive zakat is implemented through various utilization programs oriented towards the empowerment and independence of mustahik. From a fiqh zakat perspective, these distribution practices are basically in accordance with sharia provisions. However, zakat distribution still faces challenges in the form of low levels of awareness and compliance among some people in paying zakat through official institutions, uneven distribution of information to the public regarding zakat distribution through BAZNAS, and issues of sustainability of beneficiaries' businesses, as not all businesses run smoothly. Therefore, it is necessary to strengthen zakat management, improve zakat literacy, and strengthen business assistance with business experts so that zakat distribution can have an effective and sustainable impact.

Comparative Analysis Of The Limit Of Hand Wiping In Tayammum According To The Shafi‘I And Hanbali Schools

2026-03-10T05:58:14+00:00

Tayamum merupakan keringanan dalam syariat Islam yang digunakan sebagai pengganti bersuci dengan air ketika tidak memungkinkan menggunakan air. Salah satu persoalan yang diperdebatkan para ulama adalah batasan mengusap tangan dalam tayamum. Artikel ini membahas perbandingan pandangan mazhab Syafi‘i dan mazhab Hanbali mengenai batasan tersebut serta metode argumentasi hukum yang digunakan oleh masing-masing mazhab. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan komparatif melalui kajian terhadap kitab-kitab fikih dari kedua mazhab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab Syafi‘i berpendapat pengusapan tangan dilakukan hingga siku dengan menggunakan qiyas serta kaidah mutlak muqayyad. Sebaliknya, mazhab Hanbali membatasi pengusapan tangan hingga pergelangan tangan dengan berpegang pada pemahaman tekstual terhadap ayat tayamum dan hadis sahih riwayat ‘Ammar bin Yasir. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa metode istinbat hukum memengaruhi perbedaan praktik ibadah dalam fikih Islam.

Efektivitas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Pemerintahan Kota Banjarmasin Terkait Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kantor Kecamatan Kota Banjarmasin

2026-03-12T06:04:10+00:00

Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Efektivitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin yang dimana hal ini diatur dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat efektivitas dari peraturan tersebut, dengan fokus penelitian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang diterapkan pada kanttor Kecamatan di Kota Banjarmasin. Metode penelitian yang digunakan dalam penilitian ini adalah menggunakan Metode Penelitian Hukum Empiris, dengan melakukan pendekatan Kualitatif. Dimana penelitian dilakukan secara langsung turun kelapangan dengan teknik pengumpulan data dilakukan secara oberservasi dan wawancara langsung dilapangan. Hasil dari penelitian ini adalah dapat disimpulkan bahwa Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Banjarmasin masih bisa dibilang belum efektif karena masih ada beberapa kantor kecamatan yang belum menerapkan pelayan secara elektronik dan juga sebagian masyarakat Kota Banjarmasin masih ada yang belum memhamai tentang perangkat elektronik dan belum semua masyarakat mampu memiliki perangkat yang mendukung untuk ikut menerapkan SPBE terlebih lagi masyarakat yang berusia lanjut.

Efektivitas Perda Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Kertak Hanyar

2026-03-12T06:29:09+00:00

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar telah lama menjadi fenomena sosial ekonomi yang penting bagi masyarakat, karena mampu menyediakan lapangan pekerjaan dan sumber pendapatan. Namun demikian, aktivitas PKL yang memanfaatkan trotoar, bahu jalan, dan fasilitas umum sering menimbulkan permasalahan seperti kemacetan, gangguan terhadap fungsi ruang publik, penurunan estetika lingkungan, serta ketidaktertiban. Pemerintah Kabupaten Banjar sebenarnya telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima sebagai dasar hukum penataan dan pengawasan PKL. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Perda tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan DPRD Kabupaten Banjar, Satuan Polisi Pamong Praja, pedagang kaki lima, dan pembeli, serta melalui observasi lapangan dan studi dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2001 tidak efektif dalam mengatur dan membina PKL di Kecamatan Kertak Hanyar. Hal ini tampak dari masih banyaknya PKL yang berjualan di area terlarang, rendahnya kepatuhan pedagang terhadap ketentuan yang berlaku, serta lemahnya pengawasan dan konsistensi penindakan oleh pemerintah daerah. Selain itu, ditemukan sejumlah faktor penghambat seperti kurangnya sosialisasi peraturan, keterbatasan sarana dan lokasi relokasi yang layak, pertimbangan ekonomi pedagang, serta keberadaan pungutan liar yang memengaruhi pola aktivitas PKL. Dengan demikian, diperlukan evaluasi dan pembaruan terhadap Perda serta peningkatan koordinasi antarinstansi, pembinaan berkelanjutan, dan penyediaan fasilitas usaha yang representatif agar penataan PKL dapat berjalan lebih efektif.Kata kunci: Efektivias Hukum, Peraturan Daerah, Pedagang Kaki Lima, Penataan, Pembinaan.

Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

2026-03-12T06:52:20+00:00

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia dan berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Melalui Kementerian Sosial Pemerintah menyelenggarakan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu kebijakan perlindungan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dengan memberikan bantuan sosial bersyarat di bidang pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan subjek penelitian meliputi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, aparatur Kelurahan Sarang Halang, pendamping PKH, serta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan indikator efektivitas, yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sarang Halang pada umumnya telah berjalan cukup efektif. Hal ini terlihat dari adanya pemahaman KPM terhadap program, pemanfaatan bantuan di bidang pendidikan dan kesehatan, serta pendampingan yang dilakukan secara rutin oleh pendamping PKH. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, seperti ketidaktepatan sasaran, keterlambatan pencairan bantuan, serta permasalahan pemutakhiran data yang berdampak pada tidak diterimanya bantuan oleh sebagian KPM. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antar pihak terkait serta perbaikan sistem pendataan agar pelaksanaan PKH dapat berjalan lebih efektif.

Fenomena Jasa Nikah Siri di Masyarakat Indonesia: Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif

2026-03-30T06:43:57+00:00

Perkembangan teknologi digital telah memengaruhi praktik perkawinan di Indonesia, salah satunya melalui maraknya jasa nikah siri yang ditawarkan secara daring. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum dan sosial karena menggeser praktik nikah siri dari ranah privat ke ruang digital yang bersifat terbuka dan komersial. Artikel ini bertujuan menganalisis jasa nikah siri dalam perspektif Hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui kajian peraturan perundang-undangan dan literatur fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah siri dapat dipandang sah secara normatif dalam Hukum Islam apabila rukun dan syarat nikah terpenuhi, namun dalam hukum positif Indonesia pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang menentukan pengakuan dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara Hukum Islam dan hukum positif yang berorientasi pada kemaslahatan guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam praktik perkawinan di era digital.

Peran Wali Kelas dalam Meningkatkan Kedisiplinan dan Motivasi Belajar Siswa Pondok Pesantren Idrisiyyah Putri

2026-04-06T10:45:30+00:00

The homeroom teacher has an important role in shaping and changing students' disciplined character, because the homeroom teacher is a source of learning and a role model for students in shaping and changing students' behavior into good individuals, especially in terms of learning discipline. The relationship between the homeroom teacher and students, especially communication relationships, will influence student learning effectiveness because students have confidence that the homeroom teacher will always pay attention to them so that students strive to improve their learning effectiveness. In addition, through reciprocal communication or interaction between the homeroom teacher and students, it influences the upholding of discipline and increases learning motivation. To determine students' discipline and learning motivation and determine the role of the homeroom teacher in improving students' discipline and learning motivation. The method used in this research is a qualitative method by means of observation, interviews and documentation. The role of the homeroom teacher in improving student discipline and learning motivation at the Idrisiyyah Putri Islamic Boarding School, the role of the homeroom teacher as a motivator, class manager, mentor and initiator. two aspects that are interrelated and mutually reinforcing in creating a productive and effective learning environment. Good discipline creates a strong foundation for student learning motivation while learning motivation produces better results in efforts to achieve goals. Therefore, the role of the homeroom teacher in improving student discipline and learning motivation is very important in ensuring that these two aspects are managed well so that students can achieve their maximum learning potential.

Penerapan Prinsip E-Government dalam Administrasi Pemerintahan Digital: Tantangan Regulasi dan Perlindungan Hukum Warga Negara

2026-04-09T08:01:12+00:00

The digital transformation of government through the implementation of e-government has become an inevitable necessity in the era of the industrial revolution 4.0. This study aims to analyze the application of e-government principles in digital public administration in Indonesia, identify regulatory challenges, and examine the forms of legal protection for citizens. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, supported by case studies of digital government platforms. The findings indicate that the implementation of e-government in Indonesia has been carried out through the Electronic-Based Government System (SPBE), yet it remains partial and not fully integrated. Major challenges include regulatory disharmony, legal gaps, data protection issues, limited infrastructure, and sectoral ego among government institutions. Furthermore, legal protection for citizens has not been fully effective, particularly in ensuring privacy rights and administrative accountability. Therefore, comprehensive regulatory reform, strengthened personal data protection, and institutional capacity building are necessary to achieve a fair and citizen-oriented digital governance system.

Konsep Wasiat Wajibah Dalam Hukum Islam Dan Penerapannya Di Indonesia (Studi Pustaka)

2026-04-11T10:28:45+00:00

Hukum kewarisan Islam memiliki pengaturan yang rinci berdasarkan Al-Qur'an, namun dalam praktiknya sering menimbulkan problematika keadilan bagi kerabat dekat yang terhalang secara hukum formal, seperti cucu terhijab (mahjub) dan anak angkat. Konsep wasiat wajibah hadir sebagai terobosan hukum (legal breakthrough) untuk melindungi hak pihak-pihak yang terpinggirkan tersebut dengan mengacu pada Surah Al-Baqarah ayat 180 dan prinsip maqashid al-syari'ah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum wasiat wajibah dalam perspektif hukum Islam klasik, pengaturannya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta penerapannya dalam yurisprudensi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), menggunakan analisis kualitatif-deskriptif dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beragam pandangan mazhab fikih klasik mengenai dasar hukum wasiat wajibah. Di Indonesia, Pasal 209 KHI mengadaptasi konsep ini secara kontekstual dengan menempatkan anak angkat dan orang tua angkat sebagai subjek utama dengan batas maksimal 1/3 harta. Perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung bahkan memperluas penerapannya kepada ahli waris berbeda agama demi keadilan substantif. Namun, implementasinya menghadapi problematika seperti tidak adanya mekanisme eksekusi otomatis, ketidakseragaman putusan hakim, dan ketidakjelasan formula besaran harta. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun wasiat wajibah efektif menjembatani keadilan, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih komprehensif untuk memastikan kepastian hukum.

Tinjauan Maqashid Syari’ah pada Jual Beli Diamond Game Online Mobile Legend Studi Kasus di Desa Kesilir Kec. Wuluhan Kab. Jember

2026-04-13T07:26:47+00:00

With the advancement of technology, online buying and selling now encompasses more than just everyday necessities; it also includes transactions involving online game vouchers. One example is the sale of diamonds in the game Mobile Legends. In Indonesia, online gaming enthusiasts are quite numerous, including Mobile Legends, which is currently the most popular game in Indonesia. This study aims to determine the Islamic legal perspective on the sale and purchase of Mobile Legends game vouchers (diamonds). The data used are primary data, collected through documentation and interviews. Secondary data sources include documents, books, notes, and written works relevant to the research theme. The results of this study indicate that the sale and purchase of Mobile Legends game vouchers (diamonds) is similar to other online transactions in general. However, the object is a virtual object, namely currency that can be used in the game. From an Islamic legal perspective, this sale and purchase is considered valid because it meets the pillars and requirements of a sale and does not involve any elements of fraud.

Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Islam dan Indonesia

2026-04-13T14:08:35+00:00

The rule of law is a fundamental concept in the administration of government that places law as the primary foundation in regulating the life of the nation and the state. In Indonesia, the concept of the rule of law is affirmed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which states that Indonesia is a state based on law. Meanwhile, from an Islamic perspective, the concept of the rule of law is reflected in the principles of sharia, justice, deliberation, equality before the law, and the protection of public rights. This article aims to analyze the concept of the rule of law from the perspectives of Islam and Indonesia, as well as to examine the compatibility of the values contained in both systems. This study uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches through library research. The results show that the concept of the rule of law in Islam and Indonesia shares similarities in placing law as the main guideline, upholding justice, and limiting power to prevent arbitrary actions. Although they have different legal foundations and sources, both aim to create order, justice, and welfare for society. Therefore, the values of the rule of law in Islam can serve as a moral and ethical foundation in strengthening the legal system in Indonesia.

Efektivitas Metode Pelatihan Berbasis Konsep Patient Centered Care Terhadap Pengetahuan dan Sikap Profesional Pemberi Asuhan (PPA) di RS Untan Pontianak

2026-04-15T12:48:43+00:00

Background: Healthcare in Indonesia faces critical issues in clinical interaction, where many Healthcare Professionals (PPA) have not fully implemented Patient-Centered Care (PCC). This failure directly results in low patient satisfaction, increased complaints, and even clinical therapy failure risks. At RS UNTAN Pontianak, this challenge is amplified by suboptimal human resource readiness and an incomplete understanding of PCC concepts. Objective: To analyze the effectiveness of PCC-based training methods on improving PPA knowledge and attitudes in the inpatient ward of RS UNTAN Pontianak. Methods: A quantitative quasi-experimental pre-post test design involving 58 PPAs across three groups: Presentation+Simulation, Presentation+Video, and conventional control (Presentation only). Data were collected using a PCC knowledge questionnaire and an attitude scale, analyzed using paired t-test, ANOVA, and multiple regression (α=0.05). Results: The Presentation + Simulation method showed the highest score improvements for both knowledge (increase of 22.63 points) and attitude (increase of 12.00 points), and was significantly superior to the Presentation + Video and Conventional Presentation methods. The path coefficient for the simulation group was 1.376 for knowledge (R²=47.3%) and 1.616 for attitude (R²=65.3%). Conclusion: Interactive and experiential training, particularly simulation, is the most effective method for improving PCC competencies among PPAs. Hospitals should prioritize practice-based training methods for successful PCC implementation.

Studi Fenomenologi Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dalam Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan di RS Universitas Tanjungpura

2026-04-15T14:39:37+00:00

Background: Implementation of Hospital Management Information Systems (HMIS/SIMRS) is a strategic effort to improve healthcare effectiveness and efficiency. However, the process still faces challenges including user resistance, infrastructure limitations, and human resource readiness. Objective: To comprehensively explore the perceptions, experiences, and barriers faced by Professional Care Providers (PPA) in using SIMRS (SIMGOS V2) at RS Universitas Tanjungpura, Pontianak. Methods: Qualitative research using hermeneutic phenomenology involving 9 PPAs selected via purposive sampling. Data were collected through in-depth interviews, three Focus Group Discussion (FGD) sessions, participatory observation, and document analysis. Data analysis followed the hermeneutic circle principle exploring lived experiences across four phenomenological dimensions: temporal, spatial, embodied, and relational. Validity was ensured through triangulation, member checking, and peer debriefing. Results: A paradoxical phenomenon was identified: SIMGOS V2 significantly improved operational efficiency (accelerated workflows, resource savings, reduced administrative burden) but has not fully achieved clinical effectiveness due to incomplete system integration. Fundamental transformation occurred across four dimensions: temporal (time efficiency with new systemic pressures), spatial (space virtualization with digital access gaps), embodied (literacy transformation from manual-tactile to digital-visual), and relational (information democratization with fragmentation of interpersonal warmth). Main barriers include imperfect system integration, unstable network infrastructure, and resistance as negotiation of professional identity. Conclusion: SIMRS implementation represents a fundamental socio-technical transformation requiring a holistic approach sensitive to its meaning for users. Hermeneutic phenomenology successfully uncovered hidden meaning layers in SIMRS technical evaluation.

Dampak Logat Melayu Terhadap Artikulasi Makhorijul Huruf dalam Tilawah Al-Qur'an (Studi Analis pada Santri Tahfiz Darul Falah, Selangor, Malaysia)

2026-04-16T04:56:17+00:00

Reading the Qur'an with the correct makhroj is an obligation, however, non-Arabic speakers, especially Malays, often encounter difficulties in pronouncing the makhroj. This study aims to examine the effect of phonological interference of Malay accent on the articulation of makhorijul letters in reading the Qur'an. This phenomenon is commonly found in tahfiz students in Malaysia who have a Malay mother tongue background, where several Arabic phonemes such as ḥa (ح), ‘ain (ع), qaf (ق), and kha (خ) do not have direct equivalents in the Malay phonological system. This study uses a qualitative descriptive approach with data collection through observation, interviews, and analysis of reading recordings. The subjects of the study consisted of 10 students at the Darul Falah Tahfiz Boarding School, Selangor. The results show that there are systematic errors in the articulation of certain letters which are characterized by phoneme substitution, glottalization, and loss of phonetic properties of letters such as tafkhīm. The discussion is carried out through an applied linguistics approach, language transfer theory, and Arabic phonetics. This study contributes to the development of a more contextual phonetic-contrastive tajwid teaching method for Malay speakers. In addition, this study proposes the integration of classical tajwid science and modern phonetic methods in the curriculum of learning the Qur'an in non-Arab areas.

Artificial Intelligence Marketing Capabilities And Competitive Advantage: The Mediating Role Of Customer Agility In The Digital Banking Sector

2026-04-16T10:13:50+00:00

In the era of massive digital transformation, the banking sector faces immense pressure to adopt advanced technologies to maintain market relevance. This study aims to investigate the influence of Artificial Intelligence Marketing Capabilities (AIMC) on competitive advantage by positioning Customer Agility as a mediating variable in the context of the digital banking sector. Using a quantitative approach and Structural Equation Modeling (SEM) analysis, data were collected from marketing managers and decision-makers at a leading digital bank. The results show that AIMC significantly improves banks' ability to predict customer needs, which in turn strengthens customer agility. Furthermore, customer agility is shown to mediate the relationship between AI capabilities and competitive advantage, confirming that technology alone is insufficient without an organization's ability to respond quickly to changing customer behavior. These findings provide theoretical contributions to the Resource-Based View (RBV) and provide practical implications for banking management to prioritize investment in customer-oriented AI infrastructure to win the competition in a saturated market.

Peran Pengasuh Santri dalam Mengatasi Konflik Antar Santri Pondok Pesantren Idrisiyyah Putri

2026-04-17T15:05:01+00:00

The Islamic boarding school environment, inhabited by students with diverse social, cultural, and character backgrounds, has the potential to cause conflict, both within individuals and between individuals and groups. Conflict is an unavoidable part of life's reality and can occur anytime and anywhere. Therefore, the optimal role of student mentors is needed in providing guidance, both individually and in groups, to prevent and resolve conflicts that occur in the Islamic boarding school environment. This study aims to determine the role of student mentors in resolving conflicts between students and identify the factors that cause conflict at the Idrisiyyah Putri Islamic Boarding School. This study uses a qualitative approach with a descriptive research type. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions, while data validity was tested using triangulation of sources, techniques, and time. Conflicts between students are influenced by internal factors, such as the inability to control emotions, irritability, the desire for recognition, and misunderstandings, and external factors originating from the family environment and peer interactions. In this context, student guardians play a crucial role as mediators in resolving conflicts fairly and wisely, as well as educators who instill moral values, tolerance, and social skills in students. Furthermore, guardians play a crucial role in creating a conducive, safe, and comfortable Islamic boarding school environment, allowing students to express their problems and find solutions together.

Efektivitas Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Analisis Tata Kelola Dan Pemenuhan Hak Warga Negara)

2026-04-20T07:03:13+00:00

Efektivitas Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia menghadapi tantangan serius dari sisi tata kelola pemerintah dan pemenuhan hak warga negara, terutama hak atas pangan, kesehatan, dan tumbuh kembang anak. Masalah utama penelitian ini adalah sejauh mana kebijakan MBG efektif dalam perspektif siyasah dusturiyah, kerangka hukum tata negara Islam yang menekankan keadilan, musyawarah, perlindungan hak rakyat, dan akuntabilitas penguasa. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016, serta Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Bahan hukum sekunder berupa literatur siyasah dusturiyah dan hasil penelitian terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif siyasah dusturiyah, kebijakan MBG secara prinsip sejalan dengan kewajiban negara melindungi hak warga negara (ri’ayah al-maslahah) dan mewujudkan keadilan distributif. Namun, efektivitas kebijakan masih rendah karena kelemahan tata kelola: perencanaan anggaran tidak memadai, koordinasi lintas sektor lemah, distribusi pangan tidak tepat waktu dan merata, serta pengawasan kualitas minim. Berbeda dengan asumsi awal, penelitian ini menemukan bahwa Indonesia telah memiliki lembaga yang secara fungsional mendekati al-hisbah, yaitu Ombudsman RI berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Ombudsman berwenang menerima laporan maladministrasi, melakukan investigasi, dan memberikan rekomendasi, namun kewenangannya terbatas karena tidak dapat menjatuhkan sanksi langsung dan rekomendasinya sering tidak diindahkan. Akibatnya, pemenuhan hak warga negara atas gizi (haqq al-mu’awwanah) masih parsial. Siyasah dusturiyah menuntut penguatan kewenangan Ombudsman, revisi UU Ombudsman, penerapan sanksi tegas, serta penguatan akses gugatan warga melalui PTUN dengan pendampingan Ombudsman. Tanpa reformasi ini, efektivitas MBG dalam mewujudkan kemaslahatan umum tidak akan optimal dan berkelanjutan.

Relevansi Kaidah Al-Yaqīn Lā Yuzālu bi al-Syak terhadap Validitas Informasi Kehalalan Pangan: Studi Empiris Kasus Bakso Mengandung Babi di Barabai

2026-04-21T04:44:44+00:00

Informasi dugaan kandungan babi pada produk bakso di Barabai beredar sebelum adanya verifikasi ilmiah, sehingga menimbulkan ketegangan antara keyakinan awal masyarakat terhadap kehalalan pangan dan munculnya keraguan berbasis isu. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara informasi yang beredar di ruang publik dan pembuktian ilmiah yang dapat dijadikan dasar penetapan hukum. Penelitian ini berfokus pada analisis validitas informasi kehalalan pangan melalui penerapan kaidah al-yaqīn lā yuzālu bi al-syak. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui kajian normatif terhadap qawā‘id fiqhiyyah serta studi kasus terhadap peristiwa di Barabai. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen, kemudian dianalisis secara interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status kehalalan yang telah diyakini tidak dapat berubah hanya berdasarkan informasi yang belum terverifikasi. Perubahan status hukum baru dapat ditetapkan setelah adanya bukti ilmiah yang pasti, seperti hasil uji laboratorium berbasis Polymerase Chain Reaction (PCR). Dengan demikian, kaidah al-yaqīn lā yuzālu bi al-syak berfungsi sebagai landasan dalam menilai validitas informasi, sekaligus menjaga kepastian hukum di tengah arus informasi yang tidak terverifikasi.

Kedudukan Hukum Aparatur Sipil Negara dalam Sengketa Kepegawaian: Tanggung Jawab, Perlindungan, dan Mekanisme Penyelesaian

2026-04-21T04:56:15+00:00

State Civil Apparatus (ASN) holds a central role in the bureaucracy, yet they often face employment disputes that test their legal standing. This study examines the legal position of ASN in employment disputes in Indonesia, covering aspects of responsibility, protection, and resolution mechanisms. Using a normative-empirical approach, the research analyzes the regulatory framework, such as Law No. 5 of 2014, judicial practices in the Administrative Court (PTUN), and challenges like political intervention and procedural inconsistencies. The findings indicate that the legal protection of ASN highly depends on procedural certainty (due process) and the independence of the examination process. This study recommends strengthening mediation mechanisms, clarifying administrative procedures, and enhancing the external oversight role of the Ombudsman to ensure justice for ASN.

Historisitas Hukum Islam Era Kekhalifahan Bani Umayyah Setting Sosial Dan Politik Serta Implikasinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam Masa Kekhalifahan Dinasti Bani Umayyah

2026-04-25T01:48:06+00:00

Penelitian ini mengkaji historisitas perkembangan hukum Islam pada masa Kekhalifahan Bani Umayyah dengan menekankan pada hubungan antara dinamika sosial-politik dan pembentukan struktur hukum Islam. Studi ini berangkat dari asumsi bahwa hukum Islam tidak terbentuk secara statis, melainkan berkembang secara dinamis seiring perubahan kondisi masyarakat. Masa Bani Umayyah dipandang sebagai fase transformatif yang ditandai oleh perubahan sistem kekuasaan dari model musyawarah ke monarki dinastik, ekspansi wilayah yang luas, serta pluralitas sosial yang kompleks. Kondisi tersebut mendorong kebutuhan akan sistem hukum yang lebih adaptif, administratif, dan terstruktur. Hasil kajian menunjukkan bahwa perkembangan hukum Islam pada masa ini ditandai oleh institusionalisasi lembaga peradilan melalui pengangkatan qāḍī, munculnya tradisi hukum regional di Hijaz, Irak, dan Syam, serta menguatnya peran hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum. Selain itu, terjadi diferensiasi otoritas antara ulama dan negara yang melahirkan dualisme dalam struktur hukum Islam. Proses ini juga diiringi dengan upaya standardisasi dan administrasi hukum yang mendukung pengelolaan imperium Islam yang luas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masa Bani Umayyah merupakan fase penting dalam pembentukan fondasi hukum Islam klasik. Hukum Islam pada periode ini mengalami transformasi dari sistem berbasis komunitas menuju sistem hukum imperium yang bersifat lebih institusional dan adaptif. Oleh karena itu, kajian ini menegaskan bahwa perkembangan hukum Islam sangat dipengaruhi oleh konteks historis, sosial, dan politik yang melingkupinya.

Implementasi Kaidah “Addhararu Yuzal” Dalam Daur Ulang Limbah Untuk Mengurangi Pencemaran Lingkungan

2026-04-28T01:00:44+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kaidah fikih addhararu yuzal dalam pengelolaan sampah melalui daur ulang sebagai upaya mengurangi pencemaran lingkungan di Indonesia. Permasalahan sampah yang terus meningkat menunjukkan adanya kemudharatan (dharar) yang berdampak pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang memadukan pendekatan normatif dan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah melalui daur ulang, komposting, dan bank sampah merupakan bentuk nyata dari upaya menghilangkan kemudharatan. Data menunjukkan bahwa sekitar 59,7% sampah telah berhasil dikelola, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memilah sampah. Upaya ini berdampak pada berkurangnya volume sampah yang mencemari lingkungan dan munculnya manfaat ekonomi dari pengolahan limbah. Dengan demikian, kaidah addhararu yuzal terbukti relevan dalam konteks modern dan dapat diterapkan dalam pengelolaan lingkungan. Kaidah ini menegaskan bahwa setiap bentuk bahaya harus dihilangkan atau diminimalkan demi terciptanya kemaslahatan manusia dan kelestarian lingkungan.

Keabsahan Wasiat Online Berbasis Rekaman di Era Artificial Intelligence (AI): Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif

2026-04-30T02:06:24+00:00

Perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya praktik wasiat online berbasis rekaman video maupun audio sebagai alternatif dari bentuk wasiat konvensional. Fenomena ini menghadirkan kemudahan dalam penyampaian kehendak terakhir seseorang, namun sekaligus menimbulkan persoalan hukum baru, terutama di era Artificial Intelligence (AI) yang memungkinkan manipulasi rekaman melalui teknologi deepfake dan voice cloning. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan wasiat online berbasis rekaman ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menggunakan teknik studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, wasiat berbasis rekaman pada prinsipnya dapat diterima sebagai bentuk penyampaian kehendak selama keaslian (autentisitas) dan kejelasannya dapat dipastikan. Namun, apabila terdapat keraguan (syubhat), maka keabsahannya dapat gugur. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keabsahan wasiat sangat bergantung pada pemenuhan syarat formal, sehingga rekaman digital tidak secara otomatis diakui sebagai wasiat yang sah dan hanya berpotensi sebagai alat bukti tambahan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan terhadap kehendak pewasiat dan hak-hak ahli waris.