Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory

Analisis Tradisi Larangan Melaksanakan Pernikahan Di Bulan Safar Pada Masyarakat Anjir Pasar: Persepsi Penghulu Kua Anjir Pasar

2025-10-25T13:06:33+00:00

Larangan melaksanakan pernikahan pada bulan Safar menjadi tradisi turun temurun yang masih dipercayai oleh sebagian masyarakat Anjir Pasar. Mereka memparcayai bahwa bulan Safar merupakan bulan yang kurang baik yang akan mendatangkan kesialan, namun dalam Islam sendiri tidak ada nash ataupun dalil yang menyatakan bahwa bulan Safar merupakan bulan sial. Penelitian ini berfokus pada tradisi larangan melaksanakan pernikahan pada bulan Safar menurut persepsi penghulu KUA Anjir Pasar. Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dengan menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara langsung yang kemudian dianalisis dengan cara deskriptif. Hasil penelitian menurut penghulu KUA Anjir Pasar tradisi larangan melaksanakan pernikahan pada bulan Safar ini memang sudah ada sejak lama, namun sekarang kurang lebih hanya 70% masyarakat saja yang masih mempercayainya, karena tidak ada nash ataupun dalil yang melarang menikah di bulan Safar, namun bisa saja hal ini dijadikan sebagai bentuk kehati-hatian dalam memilih bulan dan waktu yang tepat untuk melaksanakan pernikahan.

Trend Childfree Sebagai Gaya Hidup (Perspektif Hukum Keluarga Islam)

2025-10-16T14:31:50+00:00

Fenomena childfree atau keputusan untuk tidak memiliki anak menjadi tren gaya hidup baru di kalangan masyarakat modern, termasuk di Indonesia. Pilihan ini sering dikaitkan dengan faktor ekonomi, psikologis, karier, dan pandangan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena childfree dari perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif—berbasis kajian kepustakaan terhadap sumber primer seperti Al-Qur’an, Hadis, serta kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali dan Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif Islam, keputusan childfree pada dasarnya diperbolehkan (mubah) apabila didasari alasan syar‘i seperti faktor kesehatan atau ekonomi. Namun, keputusan tersebut menjadi haram jika dilandasi oleh niat yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti penolakan terhadap fitrah manusia atau keyakinan keliru tentang keturunan. Kesimpulannya, tren childfree harus dilihat secara holistik dari sisi psikologis, sosial, dan hukum agama. Islam menekankan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial, termasuk dalam keputusan memiliki keturunan.

Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

2025-10-28T05:29:58+00:00

Penegakan hukum terhadap pelaku terorisme di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks, baik dari aspek substansi hukum, struktur kelembagaan, maupun kultur penegakan hukum itu sendiri. Sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime), terorisme menuntut pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan deradikalisatif. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis berbagai hambatan yang dihadapi dalam sistem peradilan pidana Indonesia, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan secara yuridis normatif dengan dukungan data empiris dari kasus-kasus terkait terorisme yang terjadi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama terletak pada koordinasi antarlembaga penegak hukum, penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta isu hak asasi manusia dalam proses penindakan. Selain itu juga, tantangan dalam upaya deradikalisasi serta reintegrasi sosial terhadap mantan narapidana kasus terorisme juga menjadi faktor utama yang perlu di utamakan. Dengan demikian, diperlukan sinergi antara kebijakan hukum, strategi keamanan nasional, dan pendekatan sosial budaya untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang efektif dan berkeadilan dalam menghadapi ancaman terorisme di Indonesia.

Elektisisme (Talfiq) Dan Maqāṣid Al-Syarī‘Ah: Menjawab Tantangan Hukum Islam Dalam Era Globalisasi

2025-10-30T06:26:26+00:00

Globalisasi melahirkan problematika baru dalam hukum Islam yang menuntut fleksibilitas ijtihad agar tetap relevan. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah talfiq, yaitu menggabungkan pendapat lintas mazhab dalam satu persoalan hukum. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan konsep talfiq dalam khazanah fikih klasik, menganalisisnya melalui perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, serta menilai relevansinya dalam menjawab tantangan hukum di era modern. Metode penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif-analitis. Hasil temuan menunjukkan bahwa talfiq terbatas pada ranah furū‘iyyah ijtihādiyyah ẓanniyyah, ulama menolak talfiq jika motivasinya negatif yaitu tatabbu‘ al-rukhaṣ (mencari-cari kemudahan). Tetapi jika motivasinya maslahat, yaitu menghindari kesulitan dalam menjalankan perintah Agama maka talfiq boleh dilakukan. Talfiq berbasis maqāṣid adaptif menjawab kebutuhan hukum di era globalisasi seperti terbit fatwa DSN akad murābaḥah / ijārah muntahiyah bi al-tamlīk, fatwa MUI tentang zakat profesi, fatwa MUI zakat fitrah dibolehkan dengan uang tunai. Dengan prinsip raf‘ al-ḥaraj dan taysīr, talfiq tampil sebagai instrumen ijtihad dinamis yang mampu menjaga relevansi, keadilan, dan kemanfaatan hukum Islam di era globalisasi.

Pendidikan Mualaf Di Tengah Masyarakat Multikultural Di Desa Binuang Santang, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan

2025-10-30T06:39:04+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pendidikan dan pembinaan bagi mualaf di tengah masyarakat multikultural di Desa Binuang Santang, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan. Fenomena meningkatnya jumlah mualaf di wilayah ini menunjukkan pentingnya peran pendidikan Islam dalam membantu mereka memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan studi pustaka untuk memperoleh data mengenai bentuk kegiatan pembinaan, materi ajar, serta tantangan yang dihadapi dalam proses pendidikan mualaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan mualaf di Desa Binuang Santang dilaksanakan melalui tiga aspek utama, yaitu pembinaan fikih dasar, pelatihan makhrajul huruf dan tahsinul Qur’an, serta kajian keislaman dan pembentukan akhlak. Kegiatan tersebut dilakukan secara rutin dengan pendekatan kekeluargaan dan bimbingan langsung dari ustadz, tokoh agama, serta mahasiswa KKN. Pendidikan ini tidak hanya membekali mualaf dengan kemampuan ibadah, tetapi juga menumbuhkan akhlak mulia dan kepercayaan diri untuk berinteraksi di lingkungan masyarakat multikultural.

Status Hukum Blijvers Dalam Prespektif Hukum Perdata Internasional

2025-10-30T14:20:38+00:00

Fenomena Blijvers merupakan salah satu akibat paling kompleks dari proses dekolonisasi Indonesia pasca-Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949. Kelompok ini terdiri atas warga keturunan Belanda yang memilih untuk tetap tinggal di Indonesia tanpa secara tegas menentukan kewarganegaraannya, sehingga menimbulkan persoalan hukum lintas negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum Blijvers dari perspektif Hukum Perdata Internasional serta menelaah implikasinya terhadap hak-hak keperdataan, meliputi kewarganegaraan, kepemilikan harta benda, waris, dan perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan historis, komparatif, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Blijvers berada pada posisi intermediate legal status, yaitu posisi di antara warga negara asing dan warga negara Indonesia, yang menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap hak-hak keperdataan mereka. Ketidakharmonisan antara asas lex patriae dan lex domicilii menimbulkan konflik yurisdiksi antara hukum nasional Indonesia dan hukum Belanda. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional, khususnya melalui pembaruan hukum kewarganegaraan dan perdata yang berlandaskan asas good faith, prinsip non-diskriminasi, dan perlindungan hak asasi manusia guna menjamin kepastian hukum serta keadilan bagi individu pasca-dekolonisasi.

Tinjauan Hukum Perdata Internasional Terhadap Adopsi Anak Dan Perlindungan Hak Anak Dalam Lintas Negara

2025-10-31T14:15:23+00:00

Adopsi anak antarnegara adalah hubungan hukum perdata internasional yang melibatkan pihak dari dua negara berbeda, menimbulkan masalah yurisdiksi, validitas adopsi, dan perlindungan hak anak. Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip Hukum Perdata Internasional dalam proses adopsi lintas negara serta jaminan perlindungan anak, menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Temuan menunjukkan adopsi harus memprioritaskan kepentingan terbaik anak serta tunduk pada asas lex nationalis dan lex fori, namun ada hambatan harmonisasi hukum nasional-internasional, terutama dalam pengawasan pasca-adopsi dan pencegahan perdagangan anak. Untuk memperkuat regulasi nasional dan kerja sama antarnegara untuk memastikan hak anak terpenuhi.

Implementasi Asas-Asas Hukum Perdata Internasional Dalam Menjamin Kepastian Hukum Pada Transaksi E-Commerce Lintas Negara

2025-10-31T14:42:19+00:00

Perkembangan teknologi informasi pada era digital telah mendorong kemunculan transaksi perdagangan lintas negara melalui sistem e-commerce. Fenomena ini menciptakan tantangan baru dalam aspek hukum, terutama terkait kepastian hukum, yurisdiksi, dan penentuan hukum yang berlaku dalam transaksi yang melibatkan unsur asing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi asas-asas Hukum Perdata Internasional (HPI) seperti Lex Loci Contractus, Lex Loci Solutionis, Party Autonomy, Lex Fori, dan Lex Domicilii dalam menjamin kepastian hukum pada transaksi e-commerce lintas negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas-asas HPI memiliki peran penting dalam menentukan hukum yang berlaku, forum penyelesaian sengketa, serta perlindungan hukum bagi para pihak. Namun, masih terdapat hambatan berupa perbedaan sistem hukum antarnegara, ketidakjelasan yurisdiksi digital, dan lemahnya perlindungan konsumen dalam produk digital. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi nasional serta penguatan kerja sama internasional untuk membangun sistem hukum yang adaptif terhadap perkembangan perdagangan digital global.

Analisis Tantangan Dan Akibat Hukum Perkawinan Campuran Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional

2025-10-31T21:26:11+00:00

This study aims to analyze the challenges and consequences of the law of cross-border or mixed marriage according to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage (UUP) from the perspective of International Civil Law (HPI). This legal research uses a type of normative research that utilizes primary, secondary, and tertiary legal materials in its study. Material collection using literature studies. Research shows that if married couples have different nationalities, then the laws that govern them are also different with the various challenges and consequences that arise between mixed marriages. The Marriage Law does not expressly regulate the legal challenges and consequences arising from mixed marriage. The provision that regulates the legal consequences is Article 62 which stipulates that the status of children from mixed marriages is regulated in accordance with Article 59 paragraph (1) where the citizenship obtained determines the applicable law. Law No. 12 of 2006 provides protection for women married to foreign nationals and children from mixed marriages and has removed discriminatory citizenship rules.

Reconstruction Of The Legal Framework Of The Electronic Gms Towards Fair And Sustainable Capital Market Governance In Indonesia

2025-11-01T01:42:04+00:00

Transformasi digital dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui sistem elektronik (e-RUPS) merupakan respons terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan efisiensi di pasar modal Indonesia. Namun, penerapan Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan 16/POJK.04/2020 menunjukkan adanya problem normatif dan praktis, terutama terkait kepastian hukum, legitimasi hasil rapat, serta perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas. Kondisi ini menuntut rekonstruksi hukum yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi prosedural, tetapi juga keadilan substantif dan akuntabilitas tata kelola korporasi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Data diperoleh melalui telaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta studi perbandingan dengan regulasi di Delaware, Inggris, Malaysia, dan Singapura. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan kerangka teori Gustav Radbruch tentang kepastian hukum dan keadilan, serta teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Penelitian menemukan adanya tumpang tindih norma antara UUPT, UU Pasar Modal, dan POJK yang mengakibatkan ketidakpastian dalam pelaksanaan e-RUPS. Selain itu, mekanisme verifikasi kehadiran, penghitungan suara elektronik, dan peran notaris dalam risalah digital belum diatur secara terintegrasi. Rekonstruksi hukum e-RUPS perlu diarahkan pada harmonisasi regulasi antar lembaga (OJK, KSEI, dan Kemenkumham), penguatan legitimasi hukum risalah elektronik, serta perlindungan partisipatif bagi pemegang saham. Dengan demikian, kerangka hukum e-RUPS dapat menjadi instrumen tata kelola pasar modal yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan.

Legal Reconstruction For Nationalized Land Assets: A Proposal For Integrating Nationalization Law With Modern Agrarian Regulation

2025-11-01T01:56:16+00:00

Kerangka hukum yang mengatur aset tanah hasil nasionalisasi di Indonesia, khususnya yang dikelola oleh badan usaha milik negara seperti PT PELNI (Persero), menunjukkan adanya ketidakharmonisan normatif dan administratif antara Undang-Undang Nasionalisasi (UU No. 86 Tahun 1958) dan Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960). Ketidakharmonisan ini menimbulkan tumpang tindih klaim, ketidakjelasan status kepemilikan, serta sengketa hukum berkepanjangan, terutama terhadap aset bekas perusahaan Belanda yang diperoleh melalui proses nasionalisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan historis dengan mengintegrasikan analisis peraturan perundang-undangan, konsep, dan studi kasus. Data dikumpulkan melalui telaah dokumen hukum, peraturan pemerintah, arsip aset eks-KPM, serta putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 64/Pdt.G/2019/PN.Sel untuk menilai keselarasan dan efektivitas rezim hukum yang berlaku. Temuan menunjukkan adanya dualisme dalam pengaturan aset nasionalisasi: di satu sisi diakui sebagai milik negara, namun di sisi lain proses pendaftaran dan sertifikasinya masih terfragmentasi dalam administrasi pertanahan. Ketiadaan mekanisme hukum yang tegas mengenai konversi, verifikasi, dan pendaftaran aset menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan aset negara. Artikel ini mengajukan model rekonstruksi hukum yang mengintegrasikan hukum nasionalisasi dengan regulasi agraria modern melalui pembentukan norma terpadu tentang verifikasi, pendaftaran, dan pengelolaan aset. Reformasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum, mencegah tumpang tindih klaim, serta memperkuat tata kelola aset negara dalam kerangka reformasi agraria nasional.

Pemanfaatan Blockchain Dalam Pencegahan Cybercrime Pada Transaksi Digital

2025-11-02T05:56:23+00:00

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah mendorong transformasi digital dalam berbagai sektor terutama pada sistem transaksi keuangan elektronik. Namun, kemajuan ini juga diiringi dengan meningkatnya ancaman kejahatan siber atau cybercrime seperti peretasan, pencurian data dan manipulasi transaksi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan teknologi blockchain sebagai solusi preventif terhadap tindak kejahatan siber dalam transaksi digital. Blockchain memiliki potensi besar dalam meningkatkan transparansi, integritas, dan keamanan data transaksi melalui mekanisme desentralisasi dan verifikasi kriptografi yang sulit dimanipulasi. Dengan sistem pencatatan yang tidak dapat diubah yang disebut dengan immutable ledger, blockchain mampu mencegah terjadinya penipuan, data tampering dan juga tindakan akses ilegal. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan regulasi, biaya infrastruktur dan juga kebutuhan akan literasi digital yang memadai. Kesimpulannya, pemanfaatan blockchain merupakan langkah strategis dan inovatif dalam memperkuat sistem keamanan siber dan membangun kepercayaan publik terhadap transaksi digital di era ekonomi digital.

Analisis Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Gelap Narkotika Dengan Modus Kemasan Makanan Di Indonesia

2025-11-02T06:22:35+00:00

Peredaran gelap narkotika di Indonesia terus mengalami peningkatan dengan berbagai modus operandi yang semakin canggih dan sulit terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Salah satu modus baru yang marak terjadi belakangan ini adalah penyelundupan dan distribusi narkotika yang dikemas menyerupai produk makanan atau minuman ringan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan modus kemasan makanan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam upaya pencegahannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data empiris melalui studi kasus dan wawancara dengan pihak kepolisian serta Badan Narkotika Nasional (BNN). Penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan teknologi deteksi, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta belum optimalnya pengawasan terhadap distribusi barang konsumsi di pasar daring. Selain itu, hukuman bagi pelaku sering kali belum memberikan efek jera karena adanya disparitas dalam penerapan pasal dan penjatuhan sanksi pidana.

Tindak Pidana Aborsi Dan Hak Atas Kesehatan Perempuan Studi Dalam Perspektif Hukum Internasional

2025-11-02T06:42:40+00:00

Aborsi merupakan isu kompleks yang menimbulkan perdebatan antara aspek hukum, moral, agama dan Hak Asasi Manusia. Dalam konteks hukum internasional, hak atas kesehatan perempuan diakui sebagai bagian dari hak asasi yang fundamental sebagaimana diatur dalam Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Namun faktanya, banyak negara termasuk Indonesia masih mengkategorikan aborsi sebagai tindak pidana kecuali dalam kondisi tertentu seperti keadaan darurat medis atau korban kekerasan seksual. Kondisi ini menimbulkan dilema antara perlindungan hak hidup janin dan penghormatan terhadap otonomi serta kesehatan reproduktif perempuan. Pengaturan aborsi di Indonesia belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional, terutama dalam hal akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman dan legal. Oleh karena itu, perlu adanya harmonisasi antara ketentuan hukum nasional dan komitmen internasional guna menjamin perlindungan hak perempuan tanpa mengabaikan nilai-nilai moral dan sosial yang hidup di masyarakat.

Implikasi Hukum Terhadap Perkawinan Campuran Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional

2025-11-02T09:49:04+00:00

Perkawinan campuran sebagai konsekuensi dari meningkatnya mobilitas global menjadi fenomena yang menimbulkan persoalan hukum lintas negara yang kompleks, khususnya dalam ranah Hukum Perdata Internasional (HPI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari perkawinan campuran antara warga negara yang berbeda, mencakup keabsahan perkawinan, status kewarganegaraan, pengaturan harta bersama, serta status anak hasil perkawinan tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan studi pustaka, penelitian ini menelaah berbagai sumber berupa jurnal dan undang-undang. Hasil analisis menunjukkan bahwa perbedaan sistem hukum antarnegara menimbulkan tantangan dalam penentuan hukum yang berlaku, kewenangan yurisdiksi, serta pengakuan dan pelaksanaan putusan asing. Selain itu, isu mengenai hak kepemilikan tanah, kewarganegaraan anak, dan hak waris memperlihatkan adanya kebutuhan akan regulasi nasional yang lebih adaptif terhadap dinamika hubungan antarnegara. Penelitian ini merekomendasikan penguatan instrumen hukum seperti perjanjian pra-nikah, pedoman nasional berbasis prinsip HPI, dan perlindungan hukum yang komprehensif bagi anak hasil perkawinan campuran guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Penerapan Prinsip Hukum Perdata Internasional Dalam Penyelesaian Konflik Antara Freeport Dan Negara

2025-11-03T00:10:25+00:00

Penelitian ini menganalisis penerapan hukum perdata internasional dalam resolusi konflik antara PT Freeport Indonesia dan Republik Indonesia, yang mencerminkan ketegangan antara kewajiban kontraktual dan kedaulatan nasional. Fokus dari penelitian ini meliputi empat prinsip utama: prinsip Pacta Sunt Servanda, prinsip Sovereign Equality & Sovereign Rights, prinsip Choice of Law, serta prinsip Public Policy. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip Pacta Sunt Servanda memberikan kepastian hukum bagi para investor dari luar negeri, namun prinsip Hak Kedaulatan memberikan kekuasaan kepada negara untuk mengelola sumber daya alam demi kepentingan nasional. Prinsip Pilihan Hukum sangat krusial dalam menetapkan hukum yang berlaku atas kontrak di antara kedua pihak, sedangkan prinsip Kebijakan Publik berfungsi sebagai batasan terhadap penerapan hukum asing yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional. Penelitian ini menekankan perlunya keseimbangan antara penghormatan terhadap perjanjian internasional dan perlindungan terhadap kedaulatan negara dalam konteks investasi asing.

Bimbingan Perkawinan Dalam Bingkai Maqashid Syariah: Dialektika Substansi Dan Formalitas Di Kua Gambut

2025-11-03T00:40:00+00:00

Bimbingan perkawinan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberikan bekal kepada para catin dalam menghadapi dinamika keluarga, serta adanya keselarasan dengan nilai Maqashid Syariah yang bertujuan memberikan kemaslahatan antar sesama. Upaya tersebut telah dicantumkan dalam PMA No. 30 tahun 2004 tentang bimbingan perkawinan. Adapun dalam praktek pelaksanaan bimbingan perkawinan Beberapa diantara masyarakat terutama para catin yang di KUA Kec. Gambut menganggap bahwa bimbingan perkawinan ini hanya sebagai persyaratan administratif saja. Hal ini tentu menjadi sebuah perhatian serta tantangan bagi KUA kec. Gambut dalam memberikan pemahaman guna meningkatkan kesadaran diri tentang urgensi dari pada pelaksanaan bimbingan perkawinan. Penelitian ini bertujuan mengindentifikasi permasalahan dari segi efektivitas bimbingan perkawinan serta merumuskan tindakan kedepannya dalam memperkuat peran bimbingan perkawinan sebagai saran edukasi bagi catin. Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu dengan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kec. Gambut telah terlaksana dengan baik sebagaimana yang telah diatur dalam PMA No. 30 tahun 2004 dari segi teknis pelaksanaannya dan fasilitasnya. Akan tetapi kurangnya kesadaran diri masyarakat terhadap urgensi substansi dari bimbingan perkawinan inilah yang menjadikan tantangan bagi pihak KUA Kec. Gambut.

Penentuan Hukum Yang Berlaku Dalam Sengketa Waris Internasional Di Indonesia

2025-11-03T09:48:32+00:00

Globalisasi telah meningkatkan interaksi antarnegara, termasuk dalam hal pewarisan lintas negara yang melibatkan unsur asing seperti perbedaan kewarganegaraan, domisili, dan lokasi harta. Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi Indonesia dalam menentukan hukum yang berlaku serta lembaga yang berwenang menangani sengketa waris internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum waris internasional di Indonesia masih belum memiliki dasar hukum yang komprehensif. Pluralisme sistem hukum waris yang terdiri dari hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata barat menjadi penyebab utama konflik hukum ketika perkara melibatkan unsur asing. Selain itu, belum adanya ratifikasi konvensi internasional seperti Hague Convention 1989 serta lemahnya mekanisme pengakuan putusan asing turut menghambat penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum nasional dengan prinsip Hukum Perdata Internasional serta peningkatan kerja sama antarnegara dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan waris guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.

Analisis Yuridis Sengketa Persaingan Usaha Antara Garuda Indonesia Dan Rolls-Royce Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional

2025-11-04T02:51:08+00:00

Penelitian ini menganalisis secara yuridis sengketa persaingan usaha antara Garuda Indonesia (GI) dan Rolls-Royce Holdings plc (RR) dalam perspektif Hukum Perdata Internasional (HPI). Konflik ini berakar dari dugaan praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan oleh Rolls-Royce dalam penyediaan mesin dan layanan perawatan (MRO), diperburuk dengan temuan suap lintas negara (cross-border bribery) yang mendistorsi pasar. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik suap tersebut memperkuat posisi monopolistik Rolls-Royce dan melanggar prinsip persaingan sehat (UU No. 5 Tahun 1999). Dalam kerangka HPI, Indonesia memiliki dasar hukum untuk menegakkan yurisdiksi melalui Doktrin Akibat (Effects Doctrine) karena dampak kerugian ekonomi terjadi di pasar domestik Indonesia. Sementara itu, Hukum Indonesia (UU No. 5 Tahun 1999) adalah hukum yang paling tepat (Proper Law) karena tergolong sebagai ketentuan memaksa (lois de police) yang melindungi kepentingan publik. Namun, penegakan hukum lintas negara menghadapi keterbatasan (enforcement gap) yang signifikan, menuntut perlunya kerja sama hukum timbal balik (Mutual Legal Assistance) dan harmonisasi regulasi persaingan global untuk melindungi entitas dari negara berkembang.

Harmonisasi Hukum Perdata Internasional Di Era Globalisasi: Tantangan Dan Solusi

2025-11-04T12:22:46+00:00

Penelitian ini membahas mengenai harmonisasi hukum perdata internasional di era globalisasi yang semakin kompleks dan dinamis. Globalisasi telah memperluas hubungan antarnegara, baik dalam bidang ekonomi, perdagangan, maupun sosial, yang menuntut adanya keseragaman dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa lintas yurisdiksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep harmonisasi hukum perdata internasional, tantangan yang dihadapi dalam penerapannya, serta solusi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sistem hukum yang selaras antara hukum nasional dan hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menelaah berbagai sumber akademik nasional dan internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi hukum perdata internasional dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memperkuat kerja sama antarnegara. Namun, perbedaan sistem hukum, kepentingan politik, dan nilai budaya masih menjadi hambatan utama yang perlu diatasi melalui dialog hukum global, pembaruan regulasi nasional, dan penguatan lembaga peradilan.

Mempertahankan Tradisi Limit Perayaan Maulid Di Tengah Masyarakat Multikultural : ( Studi Di Desa Mauya Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan)

2025-11-05T14:00:41+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Mauya terhadap tradisi Limit yang dilaksanakan dalam rangka perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tradisi Limit merupakan salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Banjar yang mengandung nilai keagamaan, sosial, dan budaya yang tinggi. Dalam pelaksanaannya, masyarakat Desa Mauya memperingati Maulid Nabi dengan kegiatan pembacaan Maulid, shalawat, serta jamuan bersama sebagai wujud syukur dan penghormatan kepada Rasulullah SAW. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh agama, aparat desa, dan masyarakat, serta observasi langsung selama pelaksanaan tradisi Limit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki persepsi positif terhadap tradisi ini. Tradisi Limit dianggap mampu memperkuat ukhuwah Islamiyah, mempererat hubungan sosial, dan melestarikan identitas budaya lokal. Namun demikian, partisipasi generasi muda mulai menurun akibat pengaruh modernisasi dan perubahan gaya hidup. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tradisi Limit memiliki makna penting bagi masyarakat Desa Mauya baik dari aspek religius maupun sosial budaya. Oleh karena itu, pelestarian tradisi ini perlu terus dilakukan dengan melibatkan generasi muda agar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman.

Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hak-Hak Karyawan Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Secara Massal

2025-11-07T23:48:44+00:00

Pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal merupakan salah satu langkah yang sering dilakukan perusahaan untuk menyesuaikan struktur organisasi dengan kondisi ekonomi, efisiensi operasional, atau perubahan strategi bisnis. Namun, PHK massal tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi ekonomi, psikologis, dan sosial bagi karyawan yang terkena, serta masyarakat di sekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak-hak karyawan dalam konteks PHK massal berdasarkan ketentuan hukum ketenagakerjaan Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan terkait lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan statute approach dan case approach, dilengkapi dengan wawancara dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hak karyawan dalam PHK massal masih menghadapi tantangan, terutama terkait keterlibatan serikat pekerja, transparansi prosedur, serta pemenuhan kewajiban pemberian pesangon, kompensasi, dan hak-hak karyawan lainnya. Penelitian ini menegaskan pentingnya mekanisme dialog yang efektif antara manajemen perusahaan, karyawan, dan serikat pekerja, serta pengawasan pemerintah yang ketat untuk memastikan pelaksanaan PHK massal sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan hukum.

Penerapan Hukum Pidana Terhadap Korupsi Korporasi Di Sektor Migas: Studi Atas Kasus Pertamina Tahun 2018–2025

2025-11-08T09:18:07+00:00

Kasus korupsi yang melibatkan PT Pertamina (Persero) pada tahun 2018–2025 menjadi cerminan kompleksitas penerapan hukum pidana terhadap korporasi di sektor minyak dan gas. Sebagai Badan Usaha Milik Negara strategis yang berperan vital dalam penyediaan energi, Pertamina memiliki tanggung jawab besar terhadap pengelolaan sumber daya alam dan keuangan negara. Namun, berbagai praktik penyimpangan yang terungkap mulai dari manipulasi kontrak impor minyak mentah, penggelembungan harga hingga penyalahgunaan wewenang direksi menunjukkan adanya kelemahan struktural dalam sistem pengawasan internal dan juga eksternal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyempurnaan regulasi terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta peningkatan koordinasi antarinstansi penegak hukum dan lembaga pengawas BUMN. Dengan demikian, pemberantasan korupsi di sektor strategis seperti migas tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga mampu memperkuat integritas kelembagaan negara dan kedaulatan energi nasional.

Sufi Isyari Exegesis and Its Implications for Contemporary Qur’anic Interpretation

2025-11-10T23:00:35+00:00

This article aimed to analyze the methodology Islamic interpretation in the Sufi tradition with a focus on the dimensions of symbolism, inner meaning, and its relevance in contemporary interpretation of the Qur'an. Isyari Qur’anic Exegesis was an interpretive approach that emphasizes the esoteric and spiritual aspects of the text of the Qur'an through hidden symbols and meanings (inner), as developed by classical Sufis such as al-Qusyairi, al-Ghazali, and Ibn 'Arabi. The research method used is descriptive qualitative with a library research approach, through analysis of Sufi interpretation works and Islamic hermeneutic studies. The results of the discussion show that Islamic interpretation has a unique methodological construction, namely interpretation based on spiritual intuition (dzauq), inner enlightenment (kasyf), and textual symbolism that does not contradict the apparent meaning of the Qur'an. However, in a modern academic context, this method faces epistemological challenges in the form of demands for objectivity, rational verification, and criticism of the subjectivity of meaning. Nevertheless,Islamic interpretation continues to make a significant contribution to the enrichment of interpretation studies by opening up a space for dialogue between the spiritual and rational dimensions in understanding the message of the Qur'an holistically.

Studi Komparatif Hukum Perkawinan Poligami Di Indonesia Dan Di Beberapa Negara

2025-11-12T04:12:52+00:00

This study discusses the law on polygamous marriage in Indonesia and compares it with several other countries, namely Sudan, Pakistan, Turkey, and Tunisia. Polygamy in Indonesia is permitted under Law No. 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law, with certain conditions such as the consent of the wife, the ability to be fair, and permission from the court. This study shows that Indonesia, Sudan, and Pakistan have similarities in allowing polygamy with certain restrictions and conditions, while Turkey and Tunisia strictly prohibit it and impose sanctions on violators. This comparison illustrates the differences in legal approaches between countries, which are influenced by their respective social and cultural contexts and interpretations of Islamic law.

Upaya Badan Penasihatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Meminimalisir Perceraian Dini Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut

2025-11-12T09:30:57+00:00

Penelitian ini diambil dari banyaknya jumlah perceraian dini yang seharusnya di awal-awal perkawinan adalah masa yang harmonis, bahagia, romantis, penuh cinta dan kasih sayang serta manis-manisnya dalam suatu hubungan perkawinan. Maka dalam hal ini perlu adanya upaya oleh BP4 yang merupakan lembaga khusus menangani permasalahan dalam perkawinan seharusnya bisa menekan jumlah perceraian dini yang ada di masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengetahui upaya yang dilakukan oleh BP4 dan efektivitasnya dalam meminimalisir perceraian dini di KUA Kecamatan Panyipatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penelitian empiris yaitu penelitian secara langsung kelapangan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa KUA Kecamatan Panyipatan melakukan beberapa upaya seperti bimbingan pra nikah, konseling dan mediasi, bimbingan di sekolah-sekolah, sosialisasi di desa-desa, dan bekerja sama dengan instansi kesehatan. Sedangkan dalam melakukan upaya ini BP4 di KUA Kecamatan Panyipatan masih mengalami beberapa kendala yaitu kurangnya anggaran untuk menjalankan upaya, tidak hadirnya pasangan suami istri yang sedang menghadapi konflik dalam mediasi BP4, dan banyaknya angka pernikahan dini yang berakibat kepada perceraian dini.