Dampak Kenaikan Pajak PPN 12% Terhadap Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat dari Perspektif Pacasila

Abstract

Abstract

The increase in the Value Added Tax (VAT) rate to 12% is a policy implemented by the government to boost state revenue. However, this policy has far-reaching implications for societal welfare. From the perspective of Pancasila, the policy must be evaluated by considering the values of social justice, humanity, unity, deliberation, and faith in God Almighty. This article aims to analyze the impact of the VAT hike on societal welfare and how this policy aligns with Pancasila's principles. The research method includes a literature review and secondary data analysis. The findings indicate that while the VAT increase has the potential to enhance state revenue, it may burden low-income groups if not accompanied by adequate compensatory policies. From the Pancasila perspective, this policy should emphasize the principles of social justice, civilized humanity, national unity, consensus-building, and transparency, reflecting faith in God Almighty.

Keywords : Value Added Tax, Pancasila, Societal Welfare, Public Policy

Abstrak

Jurnal Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara. Namun, kebijakan ini memiliki implikasi luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Dari perspektif Pancasila, kebijakan ini harus dievaluasi dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan sosial, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis dampak kenaikan PPN terhadap kesejahteraan masyarakat dan bagaimana kebijakan ini dapat sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian literatur dan analisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan PPN memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan negara, namun juga dapat memberatkan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah jika tidak diimbangi dengan kebijakan kompensasi yang memadai. Dari perspektif Pancasila, kebijakan ini harus menekankan prinsip keadilan sosial, kemanusiaan yang beradab, persatuan bangsa, musyawarah mufakat, dan transparansi yang mencerminkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Pancasila, Kesejahteraan Masyarakat, Kebijakan Publik