Reorientasi Kebijakan PAD melalui Tata Kelola Pariwisata Sungai di Kutai Kartanegara: Perspektif Hukum Positif dan Islam

Abstract

Kemandirian fiskal daerah merupakan indikator penting keberhasilan desentralisasi dan efektivitas otonomi daerah. Dalam kerangka tersebut, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menuntut inovasi kebijakan yang mampu mengembangkan sumber-sumber ekonomi baru yang berkelanjutan. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi strategis dalam pengembangan pariwisata sungai di koridor Sungai Mahakam yang belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber PAD. Artikel ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum dan kebijakan daerah dalam pengelolaan pariwisata sungai serta merumuskan model reorientasi kebijakan PAD melalui tata kelola pariwisata sungai yang terintegrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan, kebijakan daerah, serta pendekatan komparatif antara hukum positif dan hukum Islam melalui kerangka maqāṣid al-syarī‘ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD masih terbatas karena lemahnya integrasi regulasi, belum optimalnya sistem pemungutan retribusi berbasis digital, serta minimnya pengaturan partisipasi komunitas lokal. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan menuju model Smart River Tourism Governance yang mengintegrasikan digitalisasi retribusi, penguatan kelembagaan komunitas dan BUMDes, serta pembentukan skema konservasi lingkungan. Integrasi antara prinsip governance modern dan nilai-nilai maqāṣid al-syarī‘ah memberikan landasan normatif bagi pengelolaan pariwisata sungai yang transparan, berkelanjutan, dan berorientasi paada kemaslahatan publik.