Implementation Of Tanah Laut Regent Regulation Number 79 Of 2019 On Disaster Management Plan (Case Study Of Flood Disaster In Pandahan Village, Bati-Bati District, Tanah Laut Regency)

Abstract

Abstract

Because of the Tanah Laut Regent regulation number 79 of 2019 concerning Disaster Management Plans, with the objectives contained in Article 2 Paragraph (1), namely to realize integration in planning disaster management and so that the implementation of disaster management can be carried out smoothly, in an integrated order, safe and accountable. From the results of interviews and observations made by the author, the government is still not maximized as the lack of socialization from the government to the public about the flood disaster, the lack of responsiveness of the government when the flood disaster and quite slow in doing mitigation when post-flood disaster. This research is empirical legal research using qualitative descriptive approach. The main Data is the interview (primary), while the document data is as supporting data (secondary). The primary data collection technique was conducted through interviews with 7 informants, using a structured interview list, while the secondary data in the form of documents taken from BPBDS in Tanah Laut Regency. The results obtained showed that the implementation of the Tanah Laut Regent regulation number 79 of 2019 on Disaster Management Plans has been done quite well, the factors inhibiting the achievement of maximum implementation are the lack of cooperation between the government and local communities and the lack of BPBD facilities themselves to achieve the goals in the Tanah Laut Regent regulation number 79 of 2019 on Disaster Management Plans.

Keywords: implementation, regulation, flood disaster management.

Abstrak

Karena adanya peraturan Bupati Tanah Laut nomor 79 tahun 2019 tentang Rencana Penanggulangan Bencana, dengan tujuan yang terdapat pada Pasal 2 Ayat (1) yaitu mewujudkan keterpaduan dalam perencanaan penanggulangan bencana dan agar penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat terlaksana dengan lancar, terpadu, aman, dan akuntabel. Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis, pemerintah masih belum maksimal seperti kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat mengenai bencana banjir, kurang tanggapnya pemerintah ketika terjadi bencana banjir dan cukup lambatnya pemerintah dalam melakukan penanggulangan ketika pasca bencana banjir. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data utama yang digunakan adalah wawancara (primer), sedangkan data dokumen sebagai data pendukung (sekunder). Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan 7 orang informan, dengan menggunakan daftar wawancara terstruktur, sedangkan data sekunder berupa dokumen-dokumen yang diambil dari BPBD Kabupaten Tanah Laut. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa implementasi peraturan Bupati Tanah Laut nomor 79 tahun 2019 tentang Rencana Penanggulangan Bencana telah dilakukan dengan cukup baik, faktor penghambat tercapainya implementasi yang maksimal adalah kurangnya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat setempat dan kurangnya fasilitas BPBD itu sendiri untuk mencapai tujuan yang ada di dalam peraturan Bupati Tanah Laut nomor 79 tahun 2019 tentang Rencana Penanggulangan Bencana.

Kata kunci: implementasi, regulasi, penanggulangan bencana banjir.