Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory

Analisis Hukum Keuntungan Dari Barang Sanda Atau Gadai Di Kandangan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Praktek Penerapan Di Kabupaten Hss)

2025-04-18T05:15:44+00:00

Penelitian ini membahas praktik pemanfaatan keuntungan dari barang gadai atau sanda di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), dengan meninjau dari perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam (Fiqih Muamalah). Tujuan utama dari studi ini adalah untuk menganalisis status hukum keuntungan yang diperoleh dari barang yang digadaikan, serta untuk memahami perbedaan prinsip yang mendasari kedua sistem hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan normatif dan studi kasus, termasuk telaah terhadap peraturan perundang-undangan, literatur fiqih, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum positif, pihak penerima gadai memiliki hak terbatas atas keuntungan tertentu (seperti bunga dari piutang), sementara hukum Islam secara umum melarang penerima gadai (murtahin) mengambil manfaat dari barang gadai kecuali dalam kondisi yang sangat spesifik dan dengan izin pemberi gadai (rahin). Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya sosialisasi, penggunaan akad yang jelas, serta penguatan akses terhadap lembaga gadai syariah guna menghindari praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah dan mengurangi potensi sengketa hukum.

Peran Hukum Acara Perdata Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri

2025-04-18T08:54:41+00:00

Penelitian ini mengeksplorasi peran hukum acara perdata dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri. Fenomena yang diteliti adalah efektifitas dan efisiensi penerapan hukum acara perdata dalam menyelesaikan kasus-kasus sengketa yang muncul di pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana hukum acara perdata berkontribusi terhadap keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif yang fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi keunggulan arbitrase, dengan sumber data sekunder berupa dokumen hukum, yaitu UU nomor 30 tahun 1999 dan undang-undang terkait, serta jurnal dan buku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum acara perdata yang baik dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa dan meningkatkan kepuasan para pihak yang bersengketa. Berdasarkan temuan ini, direkomendasikan adanya peningkatan kualitas pengadilan dalam menerapkan hukum acara perdata sebagai upaya untuk mencapai keadilan yang lebih baik.

Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Acuan Dalam Pernikahan Di Desa Karang Dukuh Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala

2025-04-18T09:18:12+00:00

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kebiasaan masyarakat di Desa Karang Dukuh yang menggunakan perhitungan weton sebelum melangsungkan pernikahan. Perhitungan weton dilakukan masyarakat Desa Karang Dukuh dengan menghitung hari pasaran dan hari lahir seorang laki-laki dan perempuan yang ingin menikah sehingga didapatkan hasil yang mengarahkan mereka cocok atau tidak untuk melanjut ke jenjang pernikahan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Subjek penelitian ini adalah orang yang telah menikah yang mana sebelum menikah sudah dihitung wetonnya dan orang yang ahli serta paham tentang perhitungan weton di Desa Karang Dukuh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi ini merupakan ikhtiar masyarakat Desa Karang Dukuh untuk mencari pasangan yang baik dengan tujuan untuk meraih kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Perhitungan weton dapat dijadikan acuan dalam pernikahan selama tidak melanggar aturan hukum yang berlaku. Tradisi perhitungan weton termasuk dalam kategori ‘urf shahih karena secara umum tidak ada perilaku yang menyimpang dari ajaran Islam.

Praktik Jual Beli Getah Karet Di Desa Muara Sumpoi Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah

2025-04-20T08:53:09+00:00

Jual beli merupakan salah satu bentuk dari muamalah. Berbagai aturan, tata cara dan hukum dalam hukum jual beli telah diatur dalam Islam agar berjalan dengan baik tanpa merugikan salah satu pihak. Salah satu praktik dalam jual beli di antaranya terjadi praktik jual beli getah karet di Desa Muara Sumpoi di mana petani getah karet menjual hasil panennya tidak sesuiai syarat jual beli. karena getah karet yang diperjualkan bercampur dengan pasir putih yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Dengan adanya permasalahan di atas penulis ingin mengetahui praktik jual beli getah karet di Desa Muara Sumpoi dan upaya yang dilakukan oleh pembeli getah karet (tengkulak) ketika menemukan kecurangan yang dilakukan oleh petani. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris penelitian yang menggunakan data-data diambil langsung dari lapangan yang terlibat langsung dengan masyarakat di Desa Muara Sumpoi. Hasil penelitian ini memberikan penjelasan bahwa praktik jual beli getah karet di Desa Muara Sumpoi dilakukan oleh pembeli getah karet dan petani getah karet setiap minggunya dan penjualan getah karet selanjutnya di perjualbelikan ke perusahaan yang diakukan oleh tengkulak setiap bulanya. Dari pernyataan 5 pembeli getah karet, 4 pembeli getah karet selama menjadi pembeli getah karet pernah mengalami kecurangan yang dilakukan oleh petani dengan memasukkan pasir putih ke dalam getah

karet yang di perjualbelikan. Namun adapun upaya pembeli getah karet untuk penyelesaian masalah dalam praktik jual beli getah karet di Desa Muara Sumpoi yaitu menerapkan pemeriksaan kualitas getah sebelum membeli, memberikan sanksi berupa pemotongan harga atau penolakan pembelian terhadap getah karet yang bercampur pasir putih, menandai karung petani pada saat jualbeli, serta memberikan peringatan kepada petani.

Kesadaran Hukum Produsen Tape Singkong Dan Tape Ketan Terhadap Sertifikasi Halal Di Desa Pematang Panjang Kecamatan Gambut

2025-04-21T12:00:03+00:00

Indonesia sekarang mengalami kemajuan pesat disektor ekonomi, khususnya dalam UMKM, terutama produk makanan wajib bersertifikasi halal sesuai dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014. Namun, di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Gambut, hanya 2 produsen yang sudah bersertifikasi halal dari 20 produsen tape yang belum menggunakannya. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesadaran hukum produsen tape terhadap kewajiban sertifikasi halal dan faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dengan informan. Teknik pengumpulan data ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum produsen tape tergolong masih rendah. Sebagian besar produsen mengetahui adanya kebijakan sertifikasi halal, namun memiliki pemahaman dan sikap yang bervariasi, mulai dari yang menganggap penting hingga yang tidak penting karena dianggap tidak berpengaruh pada penjualan. Adapun faktor yang memengaruhi kesadaran hukum ini meliputi tingkat pendidikan, pengakuan terhadap hukum, penghargaan terhadap peraturan, dan kepatuhan masyarakat yang juga berpengaruh terhadap faktor perilaku dari produsen itu sendiri.

Mingling Menjadi Salah Satu Tindakan Pidana Pencucian Uang Dan Kasus Yang Terjadi Di Indonesia

2025-04-24T00:34:47+00:00

Pencucian uang merupakan suatu tindakan pidana menyembunyikan asal dana atau harta kekayaan milik seseorang dari hasil suatu tindakan melawan hukum. Pencucian uang memiliki berbagai jenis modus-modus seperti salah satunya yaitu pencucian uang dengan modus mingling yang dimana tindakan pidana berjenis pencucian uang ini merupakan tindakan menyembunyikan dana atau uang dengan cara dicampurkan dengan dana yang sah dari sumber yang sah. Tindakan pidana pencucian uang ini dilakukan dengan mencampurkan uang kotor dengan uang bersih yang memiliki sumber yang salah sehingga uang kotor tersebut tidak terdeteksi atau terlihat sepenuhnya. Tujuan dari tindakan pidana ini yaitu untuk menyembunyikan asal dari kekayaan yang tidak sah sehingga harta kekayaan tersebut terlihat berasal dari kekayaan yang legal atau sah. Penelitian ini menggunakan metode normatif yurisdiksi dengan jenis pendekatan yang kualitatif sehingga segala bentuk informasi-informasi serta data yang didapatkan akan dipilah kembali oleh peneliti. Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait tindakan pencucian uang dengan modus mingling yang terjadi di sekitar kita.

Financial Performance Improvement Influenced By Good Corporate Governance Through Company Value

2025-04-25T12:12:52+00:00

This research is a quantitative study with an explanatory approach, namely an approach that generates hypotheses based on hypotheses in previous studies. The data used in this study are primary data that researchers obtained from 300 Sinarmas employees spread throughout Indonesia. The data obtained were collected and analyzed using the smart PLS 4.0 analysis tool. The result in this article show that the Good Corporate Governance variable can have a positive relationship direction and a significant influence on Company Performance. The results of the third table above show that the better the Good Corporate Governance owned by a company can increase employee welfare, improve the company's financial stability, and ultimately improve Company Performance. These results are because the company's P-Values value is below the significance level of 0.05, which is 0.000. In the next column, the P-Values value in this article can also be said to be proven because the same thing is that the P-Values value is below the significance level of 0.05, which is 0.000 smaller than direct testing. Thus, it can be concluded that the Company Value variable can moderate the influence of the Good Corporate Governance variable on Company Performance.