Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory

Hukum Attakhattî (Melangkahi Pundak Jamaah) Ketika Khutbah Hari Jum’at Menurut Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i

Ismail — 2024-10-01

Abstract

Friday is a special day for Muslims, explained by Ibn Kathir as a day of gathering. On this day, the Friday prayer (Salat al-Jumu'ah) is performed, consisting of two obligatory units (rak'ahs) following two sermons (khutbahs), with specific conditions and pillars that must be met for the prayer to be valid according to Islamic law. One important aspect discussed in the context of Friday prayer is the prohibition of "attakhatti," which refers to stepping over the shoulders of worshipers during the sermon. This act is viewed differently by the Hanafi and Shafi'i schools of thought. The Hanafi school considers the act to be forbidden (haram) as it occurs during the sermon and has the potential to disturb other worshipers. In contrast, the Shafi'i school views attakhatti as merely disliked (makruh), though both agree that it disrupts the congregation. This study uses a normative legal research method with a descriptive and comparative approach, analyzing Islamic law books and fiqh texts from various schools of thought. The results reveal that the difference of opinion between the Hanafi and Shafi'i schools regarding attakhatti stems from divergent interpretations of the evidence (dalil). This highlights the variations in Islamic legal interpretation, particularly concerning actions that disrupt the performance of the Friday prayer.

Keywords: Friday prayer, khutbah, attakhatti, Hanafi school, Shafi'i school, Islamic law

Abstrak

Hari Jum'at merupakan hari istimewa bagi umat Islam, yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir sebagai hari berkumpul. Pada hari ini dilaksanakan ibadah salat Jumat, yaitu salat wajib dua rakaat yang dilaksanakan setelah dua khutbah, dengan syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar sah menurut syariat Islam. Salah satu aspek penting yang dibahas dalam konteks salat Jumat adalah larangan melakukan perbuatan "attakhatti" atau melangkahi pundak jamaah saat khutbah. Perbuatan ini memiliki pandangan berbeda dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i. Mazhab Hanafi menganggap perbuatan tersebut haram, karena dilakukan saat khutbah berlangsung dan berpotensi mengganggu jamaah lain. Sementara itu, mazhab Syafi'i memandang attakhatti sebagai makruh, meskipun keduanya sependapat bahwa perbuatan ini bisa mengganggu jamaah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif dan komparatif, mengkaji buku-buku hukum Islam dan kitab-kitab fiqih dari berbagai mazhab sebagai bahan analisis. Dari hasil penelitian, perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan Syafi'i terkait attakhatti disebabkan oleh perbedaan dalam memahami dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing mazhab. Hal ini menunjukkan adanya variasi dalam interpretasi hukum Islam, khususnya terkait tindakan yang dianggap mengganggu pelaksanaan ibadah salat Jumat.

Kata kunci: Salat Jumat, khutbah, attakhatti, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, hukum Islam

Metode Penerapan Hukum Islam Berbasis Pendekatan “Empat Pola Interaksi” ala Sheikh Ali Gum'ah

Dr. Mahkamah Mahdin — 2024-10-02

Abstract

The collapse of the caliphate marked a new phase in the history of Islamic civilization. The event was accompanied by radical developments in the global reality with the birth of the revolution in telecommunications, transportation and information technology. These various developments require the birth of ijtihad products that are able to support the interests of Muslims and are able to maintain Islamic identity in the midst of these changes. The discourse on the application of Islamic law, especially in the framework of the relationship between Islam and the State in the context of the contemporary world, never seems to stop looking for answers and adequate solutions. In the context of Indonesia, for example, Pancasila as the common platform of the nation in Indonesia continues to be raised in relation to Islam. Ali Gum'ah, who is one of the members of the Al Azhar Senior Ulema Council, remapped the relationship by digging it from the historical actualization of prophethood starting from the Mecca Phase to the Medina Phase. He also raises the theory of nasakh and nasā in strengthening the vision he offers.

Keywords: Islamic sharia implementation, coexistence

Abstrak

Runtuhnya khilafah menandai fase baru yang dalam sejarah peradaban Islam. Peristiwa tersebut dibarengi dengan perkembangan radikal dalam realitas global dengan lahirnya revolusi telekomunikasi, transportasi dan teknologi informasi. Berbagai perkembangan tersebut meniscayakan lahirnya produk ijtihad yang mampu mendukung kepentingan umat Islam dan mampu menjaga identitas keislaman di tengah arus perubahan tersebut.

Diskursus tentang penerapan hukum Islam khususnya dalam kerangka relasi Islam dan Negara dalam konteks dunia kontemporer seakan tidak pernah terhenti mencari jawaban dan solusi yang memadai. Dalam konteks Indonesia misalnya, Pancasila sebagai common platform berbangsa di Indonesia masih terus diangkat dalam kaitannya dengan Islam. Ali Gum'ah, yang merupakan salah satu anggota Dewan Ulama Senior Al Azhar memetakan ulang relasi tersebut dengan menggalinya dari aktualisasi historis kenabian yang dimulai dari Fase Mekkah hingga Fase Madinah. Beliau juga mengangkat teori nasakh dan nasā dalam memperkuat visi yang ditawarkannya.

Kata kunci: penerapan syariah Islam, koeksistensi

Kontroversi Wali Mujbir dalam Kasus Pernikahan Dini di Indonesia

Ali Mutakin — 2024-10-02

Abstract

This article discusses the controversy surrounding the role of wali mujbir in cases of early marriage in Indonesia. Wali mujbir, as a guardian who has the authority to marry off girls without their consent, has become a topic of debate that links Islamic law with human rights, particularly children's rights. Despite having a strong foundation in classical fiqh texts, the application of wali mujbir in the modern era, especially in Indonesia, often comes into conflict with national laws that set marriage age limits. This article highlights how wali mujbir is often used to legitimize early marriage, especially in rural areas driven by social and economic factors, despite the negative impact this practice has on girls' physical, mental and social health. This research uses a qualitative method with a literature approach to analyze data from Islamic legal literature, academic studies, and reports related to the impact of early marriage. The findings show that the practice of wali mujbir in early marriage often leads to problems, including decreased access to education, increased risk of domestic violence, and reproductive health issues. In conclusion, although wali mujbir has a basis in Islamic law, its practice in the context of early marriage should be evaluated and adjusted to the principles of justice and protection of girls' rights, particularly through strengthening the role of the state and the judicial system in overseeing the granting of marriage dispensations.

Keywords: Wali Mujbir, Early marriage, Islamic law, Children's rights

Abstrak

Artikel ini membahas kontroversi terkait peran wali mujbir dalam kasus pernikahan dini di Indonesia. Wali mujbir, sebagai wali yang memiliki otoritas menikahkan anak perempuan tanpa persetujuan mereka, menjadi topik perdebatan yang mengaitkan hukum Islam dengan hak asasi manusia, khususnya hak anak. Meskipun memiliki landasan kuat dalam teks-teks fikih klasik, penerapan wali mujbir di era modern, terutama di Indonesia, sering kali menimbulkan konflik dengan hukum nasional yang menetapkan batas usia pernikahan. Artikel ini menyoroti bagaimana wali mujbir kerap digunakan untuk melegitimasi pernikahan dini, terutama di wilayah pedesaan yang didorong oleh faktor sosial dan ekonomi, meski praktik ini memiliki dampak negatif terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial anak perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan untuk menganalisis data dari literatur hukum Islam, studi-studi akademik, dan laporan terkait dampak pernikahan dini. Temuan menunjukkan bahwa praktik wali mujbir dalam pernikahan dini sering kali menimbulkan masalah, termasuk penurunan akses pendidikan, peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga, dan permasalahan kesehatan reproduksi. Kesimpulannya, meskipun wali mujbir memiliki dasar hukum Islam, praktiknya dalam konteks pernikahan dini harus dievaluasi dan disesuaikan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak anak perempuan, khususnya melalui penguatan peran negara dan sistem peradilan dalam mengawasi pemberian dispensasi pernikahan.

Kata kunci : Wali Mujbir, Pernikahan dini, Hukum Islam, Hak anak