Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat

Abstract

Abstract

According to Trends in Religious Harmony Data from the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia in 2022, it is stated that there are 10 provinces that are categorized as low tolerance areas in Indonesia, one of these provinces is South Kalimantan Province. The reason for the low data is influenced by several factors, one of which is caused by differences in community typology in assessing the data. Other reasons also arise due to the potential for conflict that occurs both within religious groups and outside religions. South Kalimantan Province Regional Regulation Number 12 of 2022 was formed with the aim of formulating the issues faced in implementing Tolerant Community Life in South Kalimantan Province and ways to overcome these problems. However, implementation in the field is still lacking, this is partly due to a lack of socialization of these regulations in the community. The aim of this research is to find out how South Kalimantan Province Regional Regulation Number 12 of 2022 is implemented regarding the Implementation of Tolerance in Community Life. And to identify obstacles in the implementation. This research is empirical legal research with a legal sociology approach. Data collection techniques used were interviews, observation and documentation with 4 related agencies, namely the DPRD of South Kalimantan Province, the Regional Office of the Ministry of Religion of South Kalimantan Province, FKUB of South Kalimantan Province and KESBANGPOL of Banjarmasin City as well as 4 community informants who were at the research location, namely in Kalimantan Province. South. This finding shows that the implementation of this Regional Regulation has not been fully implemented well. This can be seen from the large number of people who are not aware of this regulation because this regulation is still considered a new regulation, socialization of this regulation has not been distributed evenly to the public. Arranging permits for the implementation/celebration of religious events is quite difficult in the management system and there are 4 inhibiting factors in implementing this regulation, namely first, lack of communication, second, lack of resources, third, excessive attitude of implementers and fourth, obstacles in the bureaucratic structure.

Keywords:          Implementation, South Kalimantan provincial regulation number 12 of 22, implementation of tolerance in social life

Abstrak

Menurut Tren Data Kerukunan Umat Beragama dari Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2022 menyatakan terdapat 10 provinsi yang dikategorikan sebagai daerah toleransi rendah di Indonesia salah satu provinsi tersebut ialah Provinsi Kalimantan Selatan. Sebab dari rendahnya data tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya disebabkan oleh perbedaan tipologi masyarakat dalam penilaian data tersebut. Sebab lain juga muncul disebabkan oleh adanya potensi konflik yang terjadi baik dalam intern beragama ataupun ekstren beragama. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 ini dibentuk bertujuan untuk merumuskan hal-hal yang dihadapi dalam penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan dan cara-cara mengatasi persoalan tersebut. Namun, dalam pengimplementasiannya di lapangan masih kurang hal ini salah satunya disebabkan oleh kurangnya sosialisasi terhadap peraturan tersebut di masyarakat. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat. Dan untuk mengidentifikasi kendala dalam implementasi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan 4 instansi terkait yakni DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, FKUB Provinsi Kalimantan Selatan dan KESBANGPOL Kota Banjarmasin serta 4 informan masyarakat yang berada di lokasi penelitian yaitu di Provinsi Kalimantan Selatan. Penemuan ini menemukan bahwa implementasi Peraturan Daerah ini belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui akan adanya peraturan tersebut disebabkan karena peraturan ini masih tergolong peraturan baru, sosialisasi peraturan ini belum tersalurkan secara merata kepada masyarakat. pengurusan izin pelaksanaan/perayaan acara keagamaan yang agak susah dalam sistem pengurusannya dan terdapat 4 faktor penghambat dalam pengimlementasian peraturan ini yakni pertama kurangnya komunikasi, kedua kurangnya sumber-sumber, ketiga sikap pelaksana berlebihan dan keempaat, terkendala dalam struktur birokrasi.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022;, Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat