Perempuan Sebagai Kepala Keluarga: Perspektif Gender Dalam Peraturan Sosial Dan Hukum

Abstract

Perubahan dinamika sosial ekonomi di Indonesia menyebabkan semakin banyak perempuan menjadi kepala keluarga, meskipun sistem sosial dan hukum masih didominasi oleh konstruksi patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga. Hal ini menimbulkan tantangan berupa stigma sosial, hambatan hukum, dan ketimpangan struktural bagi Perempuan. Kajian dari perspektif gender di perlukan untuk memahami ketidaksesuaian anatar realitas sosial dan system hukum yang belum sepenuhnya mendukung kesetaraan gender. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) yang mangkaji hukum sebagai sistem norma. Pendekatan pada penelitian ini melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Kesimpulan dari penelitian ini menyoroti ketimpangan antara realitas sosial sebagai perempuan sebagai kepala keluarga dengan sistem hukum dan budaya yang masih diskriminatif, serta urgensi untuk melakukan reformasi hukum dan perubahan sosial demi kesetaraan gender yang nyata. 1. Konsep kelapa keluarga dalam sistem hukum di Indonesia masih mencerminkan konstruksi patriarki, 2. Perempuan sebagai kepala keluarga menghadapi berbagai tantangan hukum dan sosial, 3. Pengakuan perempuan sebagai kepala keluarga memiliki implikasi yuridis yang luas, 4. Harmonisasi antara prinsip kesetaraan gender dengan peraturan perundang-undangan memerlukan reformasi hukum yang komprehensif, penguatan implementasi CEDAW, pengembangan kebijakan public yang responsive gender, dan perubahan paradigma sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah nyata, seperti reformasi hukum keluaraga khususnya revisi UU Perkawinan, penguatan implementasi CEDAW, dan pengembangan kebijakan publik.