Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga: Prespektif Gender Dalam Bentuk Peraturan Sosial Dan Hukum

Abstract

Perjanjian pranikah (perjanjian perkawinan) dalam sistem hukum Indonesia sebelumnya memiliki batasan temporal, yakni harus dibuat sebelum pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, pembatasan tersebut telah diuji konstitusionalitasnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang pada intinya menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum dan implementasi perjanjian pra nikah pasca putusan tersebut. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis yurisprudensi, artikel ini menemukan bahwa Putusan MK tersebut memperluas makna dan jangkauan perlindungan hukum terhadap pasangan suami istri, terutama dalam hal pemisahan harta dan perlindungan terhadap pihak ketiga. Namun demikian, pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum masih terbatas, sehingga diperlukan sosialisasi dan regulasi teknis yang lebih operasional.