Tinjauan Yuridis Terhadap Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Abstract

Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan bagian tak terpisahkan dari tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin keamanan, kesejahteraan, serta pemenuhan hak asasi manusia bagi seluruh warganya, termasuk yang bekerja di luar negeri. Studi ini bertujuan untuk menelaah dan mengevaluasi aspek hukum perlindungan PMI dengan mengacu pada kerangka hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta keterkaitannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan teori hukum perlindungan tenaga kerja. Hasil kajian ini mengindikasikan bahwa UU No. 18 Tahun 2017 telah menyediakan dasar hukum yang menyeluruh dan berorientasi pada pemenuhan hak PMI dalam seluruh tahapan migrasi, mulai dari pra-penempatan, masa penempatan, hingga pasca-penempatan. Negara memiliki peran strategis dalam perlindungan preventif maupun represif, seperti melalui penyusunan kebijakan, penyediaan bantuan hukum, pengawasan perusahaan penempatan tenaga kerja, serta pelibatan aktif perwakilan diplomatik. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala, seperti lemahnya implementasi hukum, kurangnya pengawasan, dan minimnya pemahaman hukum di kalangan calon PMI. Oleh sebab itu, dibutuhkan koordinasi antarlembaga yang lebih solid dan pembaruan kebijakan yang adaptif terhadap perubahan global serta kebutuhan riil para pekerja migran.