Analisis Yuridis Terhadap Pekerja Mandiri Terkait Dengan Tabungan Perumahan Rakyat

Abstract

Kewajiban untuk melibatkan wiraswasta dalam program tabungan perumahan (Tapera) menimbulkan pertanyaan mengenai kepentingan publik dan keadilan hukum. Permasalahan utamanya adalah ketidaksesuaian antara iuran tetap Tapera sebesar 3% dengan ketidakamanan ekonomi yang dialami banyak wiraswasta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji aspek keadilan hukum dari kewajiban Tapera bagi wiraswasta dan menganalisis sejauh mana program tersebut memenuhi tujuan hukum fundamental. Secara metodologis, penelitian ini didasarkan pada analisis hukum normatif dengan pendekatan berbasis literatur dan evaluasi sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban berpartisipasi dalam program Tapera bagi wiraswasta telah memicu diskusi kontroversial mengenai keadilan hukum, khususnya terkait risiko munculnya ketimpangan sosial baru. Meskipun program ini pada dasarnya bertujuan untuk menyediakan perumahan terjangkau, pelaksanaannya harus konsisten dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang dikemukakan Gustav Radbruch. Oleh karena itu, penelitian ini menganjurkan revisi peraturan Tapera,  termasuk melalui ketentuan yang lebih fleksibel dan evaluasi berkala dalam rangka mendorong keadilan sosial tanpa memberikan beban tambahan pada kelompok rentan secara ekonomi, khususnya pekerja mandiri, yang terdampak oleh kewajiban tersebut.