Tinjauan Yuridis Tentang Kebocoran Data Subscriber Identity Module Yang Diretas Dari Kementerian Komunikasi Dan Digital

Abstract

Serangan siber yang mengakibatkan hilangnya data pribadi yang sensitif telah menimbulkan keraguan di masyarakat Indonesia tentang efektivitas sistem perlindungan data yang ada. Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum Kementerian Komunikasi dan Digital terkait insiden tersebut dan menganalisis mekanisme penegakan hukum dalam kerangka ketentuan hukum yang berlaku. Hak atas privasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental dan harus dijamin oleh negara sesuai dengan Pasal 28G, Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan data pribadi menjadi sangat penting, karena penyalahgunaan dapat menyebabkan kerugian baik materiil maupun immaterial tidak hanya bagi individu yang terkena dampak tetapi juga bagi lembaga yang memproses data. Penelitian ini didasarkan pada metodologi hukum normatif, dengan menerapkan doktrin hukum dan pendekatan berbasis kasus. Hasil penelitian mengungkap kelemahan dalam kerangka keamanan siber yang ada, yang menunjukkan implementasi langkah-langkah perlindungan data yang tidak memadai. Selain itu, akuntabilitas hukum bermasalah dalam praktik, yang menggarisbawahi perlunya tindakan mengenai regulasi yang lebih ketat dan penegakan hukum yang lebih efisien.